Category: Opini

Bhayangkara, Momentum Lebih Dekat dengan Rakyat

Pada tanggal 1 Juli 2020 ini, Polri memperingati Hari Bhayangkara Ke-74. Hari Bhayangkara, sebenarnya bukan merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) atau terbentuknya Polri. Akan tetapi merupakan hari Kepolisian Nasional yang merujuk pada turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946.

Peraturan ini menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah, menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden. Nama Bhayangkara sendiri sebenarnya merupakan istilah yang digunakan Patih Gadjah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan kala itu.

Dalam perkembangannya, keberadaan pasukan pengamanan mengalami perubahan bentuk dan komando. Kala itu, Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang selama kurun waktu yang sangat lama. Masa penjajahan Belanda saat di bawah jajahan Belanda, pasukan keamanan diambil dari warga pribumi dan ditugaskan untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

Pasukan keamanan ini terbagi menjadi beberapa bentuk, misalnya Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politia (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).

Akan tetapi, saat itu pribumi yang menjadi bagian dari anggota keamanan tidak bisa menempati posisi-posisi tinggi seperti hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Belanda juga sempat membentuk kepolisian modern selama 1897-1920, dan inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Polri saat ini. (tribunnews.com, 30/6/2020).

Masa kolonialisasi Jepang Saat jepang menguasai Nusantara, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Ada kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera dengan pusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya di Banjarmasin.

Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, Kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia. Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.

Masa kemerdekaan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, polisi bentukan Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan. Lalu, setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kepolisian yang tersisa dari masa penjajahan menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN), dan pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang kala itu masih berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi dan pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung.

Akan tetapi sejak terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dan pada 1 Juli 2020 ini, Kepolisan merayakan Hari Bhayangkara yang ke-74.

Terus Berbenah
Seiring dengan kepentingan politik nasional, Polri dalam perkembangannya tidak hanya sebatas pengaman kerajaan atau penopang keuangaan, akan tetapi juga pernah menjadi alat politik negara. Misalnya saat masa Orde Baru.

Bersama TNI, institusi ini justru pernah menjadi kekuatan politik ketiga pemerintahan. Namun, setelah reformasi bergulir, Polri akhirnya berpisah dengan TNI.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, polisi memiliki tugas memelihara Kamtibmas, dan berperan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyrakat, disamping juga bertugas sebagai penegak hukum.

Undang-Undang yang didasarkan pada agenda reformasi, yakni pada penguatan sipil dalam tata laksana kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi ini pada akhirnya harus mereposisi polri yang awalnya hanya sebatas penopang kekuasaan pemerintahan menjadi pelindung semua kalangan. Militeristik di lembaga ini dikurangi dan supremasi sipil dan pola pendekatan yang lebih halus dan terbuka terus dilakukan. Langkah preventif-edukatif lebih banyak dilakukan daripada penindakan, sehingga pola seperti ini mampu membentuk wajah baru institusi tersebut, apalagi kini Polri sudah lebih terbuka bahkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi.

Upaya untuk merubah ke arah yang lebih baik institusi ini, memang tidak selalu berjalan mulus. Niat baik untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi terkadang selalu menemui rintangan. Namun demikian, berkat upaya serius institusi ini terbukti mampu membuahkan hasil yang lebih memuaskan.

Hasil survai Harian Kompas tahun 2019 misalnya menyebutkan, bahwa kinerja Polri menangani berbagai kasus kejahatan secara umum dinilai publik sudah sangat puas. Sebanyak 73,6 persen masyrakat puas kinerja polisi menagani kasus terorisme, 70,5 porsen masyarakat puas menangani kejahatan kriminal dan masyarakat puas pada polisi dalam hal menangani konflik bernuansa SARA sebesar 64,6 porsen. (Kompas 1 Juli 2019).

Momentum Lebih Merakyat
Hari Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2020 kali ini, setidaknya menjadi momentum bagi Polri untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas sebagai pengayom, dan pelindung masyarakat.

Mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang kreatif dan inovatif, serta melek dan taat hukum, adalah upaya yang perlu terus dilakukan secara terus menerus disamping pentinya mewujudkan tatanan masyarakat yang memiliki kesadaran sistemik akan peran dan fungsinya sebagai bagian dari elemen bangsa.

Pada konteks ini, maka keberhasilan Polri tentu tidak akan diukur dengan seberapa banyak personel institusi ini bisa menangkap pelaku pelanggar hukum dan tindak pidana kriminal, akan tetapi seberapa banyak masyarakat bisa sadar melalui bimbingan dan pendidikan yang dilakukan personel polri untuk taat hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tema “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif” ini, nampaknya bukan hanya sekadar tema tanpa arti, akan tetapi merupakan cita ideal yang hendak diwujudkan Polri melalui peran-peran kreatif dan inovatif di lapangan. Selamat Hari Bhayangkara Ke-74, sukses terus dan jaya selalu Polri. Amien…!

(Dikutip dari blog pribadi Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz pada laman: abdaziz.id)

Interpelasi untuk Rakyat atau Dewan..?

PENAWARTA.COM – Lembaga DPRD Pamekasan pada 15 Juni 2020 resmi menyetujui usulan interpelasi sebagian anggota legislatif itu kepada Pemkab Pamekasan tentang realisasi program bantuan mobil sehat yang merupakan program prioritas Bupati Baddrut Tamam. Keputusan menggunakan hak interpelasi ini setelah melalui proses rapat yang alot dan diwarnai aksi wark out fraksi, dalam hal ini adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)..

Wajar, jika PKB menolak keras atas upaya mempermasalahkan bantuan mobil sehat yang memang merupakan program prioritas Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja’e tersebut, karena partai ini merupakan pengusung utama pasangan Berbaur (Baddrut Tamam-Raja’e) saat maju sebagai pasangan calon pada Pilkada 2018 lalu. Bagi F-PKB, mempermasalahkan program prioritas “Berbaur” adalah sama dengan berupaya menggagalkan realisasi program tersebut. Padahal, mobil sehat kini sangat dibutuhkan, apalagi di era pandemi Virus Corona (COVID-19) seperti sekarang ini.

Namun, menurut anggota Fraksi PKB Zainal Abidin, yang menjadi alasan pokok PKB menolak penggunaan hak interpelasi anggota dewan, bukan semata-mata karena pengusung pasangan “Berbaur”, akan tetapi pengajuan hak interpelasi dianggap cacat hukum, lantaran ada tahapan yang tidak dilalui oleh inisiator hak interpelasi tersebut. Sehingga, jika penggunaan hak interpelasi itu dilanjutkan, maka hasilnya juga akan cacat secara hukum. Apalagi yang menjadi pembahasan adalah berkenaan dengan kepentingan masyarakat Pamekasan secara umum.

Bahkan, mantan Kepala Bappeda Pemkab Pamekasan dalam keterangan persnya di sejumlah media menuding, bahwa rapat pengajuan hak interpelasi itu terkesan dipaksakan. Tahapan yang tidak dijalankan dalam proses pengajuan hak interpelasi tersebut, mengenai penyertaan alasan interpelasi yang diajukan kepada pimpinan dan sekretaris DPRD, berikut materi interpelasi.

Selain itu, dalam tata tertib (tatib) DPRD Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa pengajuan hak interpelasi diajukan kepada pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh pengusul serta disertai nomor pokok dan tanggal oleh sekretariat. Usul tersebut memuat paling sedikit tentang kebijakan Pemkab dan alasan yang akan dimintai keterangan. Tatib ini, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 70 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang isinya sama.

Namun versi berbeda juga disampaikan oleh salah Ketua Fraksi Madani (gabungan dari PBB, Golkar, PAN dan Partai Nasdem) Hamdi. Politikus PBB ini membantah adanya tahapan yang tidak dilalui. Hanya saja, PKB meminta agar proses itu dimulai dari awal lagi, dengan alasan, karena tidak disertakan dokumen saat pengajuan. PKB meminta untuk dikaji dulu, tapi pengusul interpelasi tidak mau, dan forum rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akhirnya menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi tersebut.

Dua Usulan
Usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Pemkab Pamekasan oleh sebagian anggota DPRD Pamekasan ini, sebenarnya bukan hanya satu, akan tetapi dua usulan, yakni pertama, tentang realisasi program mobil sehat, dan kedua, tentang penggunaan dana COVID-19. Namun dalam perkembangannya, yang terus berlanjut, hanya tentang realisasi program mobil sehat Bupati Baddrut Tamam dan Raja’e. Sedangkan anggaran penanganan COVID-19 tidak berlanjut.

Sebelum, para pengusung hak interpelasi mengendus ke sejumlah media lokal di Pamekasan, bahwa materi interpelasi pada dua hal, yakni mobil sehat dan anggaran COVID-19. Rupanya, dalam perkembangannya, para pengusung interpelasi ini menyadari, bahwa mempersoalkan dana COVID-19 adalah sama dengan mempersoalkan ketua dewan itu sendiri, karena Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman juga sebagai anggota Tim Satgas COVID-19.

Kalaupun kasus anggaran COVID-19 dari refocusing APBD 2020 itu tetap diajukan dalam penggunaan hak interpelasi sebagaimana pada realisasi program bantuan mobil sehat tersebut, maka Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman selalu pemegang otoritas keputusan dalam persidangan tersebut tidak mungkin menyetujui usulan anggotanya untuk mempersoalkan dirinya yang juga anggota Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan.

Netral dan Tak Netral
Sebagai fraksi yang kadernya ditunjuk memegang kendali dalam menetapkan keputusan di lembaga legislatif, Fraksi PPP tentu tak ingin menampakkan wajah yang cenderung berat sebelah, yakni antara yang menolak dan menyetujui penggunaan hak interpelasi.

Mendukung interpelasi realisasi bantuan mobil sehat “Berbaur“, tapi menolak interpelasi transparansi penggunaan dana COVID-19 adalah sama halnya dengan mengumumkan kepada publik bahwa fraksi ini hanya ingin mempermasalahkan pihak lain yang dinilai bermasalah, akan tetapi tidak mau dirinya dipersoalkan meskipun juga dinilai bermasalah.

Maka disinilah Fraksi PPP berupaya mengambil jalan tengah dengan tidak mengambil keputusan apapun terkait usulan interpelasi ini yang oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman disebut “netral” dan “tidak netral”.

Netral” dimaksudkan bagi fraksi secara kelembagaan, dan “tidak netral” dimaksudkan kepada personel anggota fraksi yang bebas menentukan, untuk mendukung atau menolak usulan interpelasi realisasi program mobil sehat Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja’e. Tentunya, sikap ini setelah semua anggota Fraksi PPP sepakat untuk tidak mempersoalkan penggunaan COVID-19 yang itu berarti juga mempersoalkan dirinya sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan.

Drama Legislator..?
Penggunaan hak intepelasi anggota dewan, merupakan hal politik wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagai diatur dalam penjelasan Pasal 27A, UU Nomor 22 Tahun 2003.

Mekanismenya adalah, sekurang-kurangnya diajukan oleh 13 orang anggota dewan. Dalam konteks DPRD Pamekasan konon telah diusulkan oleh 20 orang dari total 45 anggota DPRD. Artinya dari sisi syarat administratif dan konstitusional sudah memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan.

Tapi yang menjadi persoalan terkait interpelasi di DPRD Pamekasan, ternyata hanya masalah komunikasi lintas sektor saja, yakni, karena tidak semua anggota dewan berada di Badan Anggaran dan Badan Musayawarah. “… Intinya, ada ketidak puasan, karena di DPRD itu tidak semuanya di banggar, dan tidak semuanya di bamus,”. Demikian, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, seperti dilansir portalmadura.com, Senin (15/6/2020).

Jika mengacu kepada petikan pernyataan Ketua DPRD Pamekasan ini, maka substansi yang dipersoalkan sebenarnya bukan pada substansi yang memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, akan tetapi karena faktor ketidak puasan akibat komunikasi lintas sentor di lembaga DPRD yang tersumbat.

Ketika pernyataan Ketua DPRD Pamekasan ini menjadi dasar analisis dalam upaya gerakan politik interpelasi, maka wajar apabila ada sebagian media massa yang mengendus bahwa usulan hak interpelasi tersebut adalah sebuah “drama“, seperti yang dilansir koranmadura.com. Media ini pada 11 Juni 2020 malah menerbitkan laporan berita berjudul “Menanti Drama Hak Interpelasi Kepada Bupati, Ditolak atau Digolkan”.

Maka yang perlu dipertanyakan, benarkah penggunaan hak interpelasi itu untuk kepentingan rakyat, dan masyarakat luas di Kabupaten Pamekasan, atau untuk kepentingan sebagian anggota dewan yang tidak terwakilkan di Bamus dan Banggar?

(Disarikan dari hasil diskusi rutin terbatas oleh Komunitas Pena Pamekasan berjudul “Interpelasi di saat Pandemi COVID-19” di Pamekasan pada 15 Juni 2020)

Kemenangan Para Bandit

Oleh: Sulaisi Abdurrazaq
Ngeri, konon putusan pengadilan Tipikor yang menjerat Sitrul dan Taufadi sengaja dilokalisir agar The Godfather dan Local Strong Man aman, sebagai gantinya Sitrul dan Taufadi dijanjikan sesuatu, tapi ini “kabar burung”, tak dapat dipertanggungjawabkan.

Publik berhak tahu tentang PT. WUS berikut manusia-manusianya, karena itu, kisah Skandal Bellezza yang mengurai tentang perampokan 10% dana Participating Interest Migas Sumekar tak mungkin cepat berakhir, ceritanya berjilid-jilid, tajuk Kemenangan Para Bandit ini adalah cerita lanjutan.

Tahun 2008 PT. WUS ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah berdasar Perda No. 4 tahun 2008 tentang PT. Wira Usaha Sumekar, bergerak di bidang penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang kendaraan bermotor dan perbengkelan, serta keikutsertaan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Awalnya sih PT. WUS ini anak perusahaan PD. Sumekar, baru dapat ilmu tentang Participating Interest dari PT. Petrogas Wira Jatim (PWJ) tahun 2005, bahwa Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep dapat sertakan modal 10% untuk eksploitasi migas di Blok Madura Off Shore yang dikelola PT. Santos.

Canggih, cepat dan sistematis, PT. PWJ dan PT. WUS bergegas bentuk perusahaan Special Purpose Company, yaitu PT. Petrogas Pantai Madura (PT. PPM) agar dapat akuisisi dana Participating Interest 10%, komposisi sahamnya: PT. PWJ 90% dan manajemen 10%, itulah awal kisah Skandal Bellezza hingga terjadi peristiwa penghianatan demi penghianatan.

Kau belum tahu manusia-manusia PT. WUS yang terurai dalam kisah Skandal Bellezza serial pertama, tentang Taufadi sepintas lalu, tapi Ariadi Subandrio, Sitrul Arsyih Musa’ie, Suprayogi dan Ahmad Fauzi belum terurai.

Ariadi Subandrio adalah Direktur PT. GMA Madura Investama, sebuah perusahaan konsultan PT. WUS yang berkantor pula di Bellezza Office Walk Jakarta, orang ini berperan penting, karena selain ikut terlibat pembuatan rekening di ITC Permata Hijau dana Participating Interest banyak pula mengalir kesana, meski YLBH Madura tak tahu dana yang ditransfer ke PT. GMA MI itu untuk apa.

Sitrul Arsyih Musa’ie sejak Mei 2011 sampai Juni 2015 adalah Direktur Utama, bahkan sebenarnya jika tak terjadi tsunami hukum yang membelit dirinya, ia masih Dirut dari 7 Juli 2015 – 7 Juli 2019, namun atmosfir Sumekar menentukan lain, saat ini Sitrul hanya bergeser jabatan namun tetap insider.

Almarhum Suprayogi adalah Komisaris PT. WUS, sejarah mencatat orang ini berperan besar dalam Skandal Bellezza bersama dengan Ahmad Fauzi dan Sitrul, tapi alhamdulillah, meski Suprayogi adalah key person untuk mengungkap Ahmad Fauzi, namun Allah lebih sayang padanya, kita kirimi dengan khusuk bingkisan alfatehah untuknya, lahul faaatihah………

Ahmad Fauzi, kau tahulah dia, dahulu adalah Kepala Kantor Perwakilan PT. WUS di Jakarta, kini jabatannya Wakil Bupati Sumenep, ia menghirup udara bebas, meski perannya begitu terang bersama Sitrul: membuat rekening, menarik uang, memindahbukukan dari rekening USD Bank Mandiri norek: 102-000-5737330 ke Bank Mandiri kantor Cabang ITC Permata Hijau Jakarta dengan norek: 102-000-6677667 dalam bentuk rupiah, menandatangani specimen dan seterusnya.

Padahal PT. WUS telah punya rekening untuk tampung dana Participating Interest 10%, yaitu Bank Mandiri Cabang Sumenep norek; 141-000-9924861 dalam bentuk USD dan tabungan bisnis Bank Mandiri KCP Sumenep dalam bentuk rupiah norek: 141-0000333443.

Merekalah para bandit, tapi bukan bandit dalam perspektif EJ Hobsbawm (1959) tentang bandit sosial (Social Banditry), bukan pula versi Donald Crumney, Banditry, Rebellion and Social Protest in Africa (1975) sebagaimana ditulis Eep Saifulloh Fatah dalam “Republik Para Bandit” (1998), karena bandit dalam kisah ini dilakoni kelompok elit yang berkomplot lewat wadah PT. WUS.

Para Bandit sementara bisa pesta, karena paling tidak punya dua kemenangan: Pertama, pada tahun 2015 Sitrul dan Ahmad Fauzi mampu dan cepat menghilangkan jejak dengan menutup rekening rupiah dan USD di Bank Mandiri Cabang ITC Permata Hijau Jakarta, Kedua, dapat dengan mudah raih putusan hingga vonis cukup satu tahun saja, padahal kerugian daerah bermilyar-milyar.

Terakhir ada kabar salah satu partai politik gelar rapat dan menghasilkan kesepakatan akan gunakan jurnalis-jurnalis binaan para bandit untuk lakukan counter opinion, bahkan esok mereka akan temui Kejati tuk peroleh Nara Sumber dengan titik tekan bahwa perkara PT. WUS sudah selesai dan ditutup, jika itu dilakukan tentu YLBH Madura kian senang karena isu akan terus berayun sehingga meningkatkan bobot YLBH Madura, banyak waktu mengatur ritme hingga tahun 2020, kita berdoa saja ini menarik bagi KPK, salam……….. (*)

  • Penulis adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura

“Skandal Bellezza”

Oleh: Sulaisi Abdurrazaq
Skandal Bellezza ini peristiwa besar, menyangkut duit migas yang dirampok komplotan bandit kampung di belahan Ibu Kota, tepatnya di Bellezza Office Walk Lt. 2 nomor 11 A dan 11 B Jl. Letjen Soepeno nomor 34 Arteri Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Sepanjang tahun 2011-2015, tak tampak wajah Taufadi di Bellezza, kecuali Sitrul Arsyih Musa’ie, Suprayogi, Ahmad Fauzi dan Ariadi Subandrio, Taufadi ini good boy, tapi terpaksa mampir di balik jeruji besi karena dakwaan penggunaan duit PT WUS diluar peruntukan sebagaimana dipersyaratkan Perda No. 4 tahun 2008 tentang PT WUS.

Kisah ini bukan soal Taufadi, tapi tentang Ahmad Fauzi yang saat ini duduk di tampuk Wabup Kabupaten Sumenep, dia ini patut kita sebut local strong man—jika meminjam terminologi Joel S. Migdal (2004) dan Vedi R. Hadiz (2010), meski dugaan banyak kawan ia berada di bawah bayang-bayang The Godfather meminjam istilah Mario Puzo dalam Novel The Godfather (1969).

Mengapa local strong man? Karena orang ini selamat dari jerat hukum meski secara bersama-sama dengan Sitrul Arsyih Musa’ie dan Suprayogi berkomplot menggelar pesta penghianatan terhadap rakyat Sumekar.

Modus Operandi
Jadi, bandit-bandit ini berkumpul di Bellezza Office Walk Jakarta, mengatur siasat demi siasat agar duit bisa keluar, datanglah mereka ke Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta dengan tujuan mau buka rekening PT. WUS, tapi ditolak bro, karena alamat PT. WUS di Sumenep, bukan Jakarta, mundurlah mereka untuk mengatur langkah.

Sitrul punya siasat, dibuatlah surat kepada Dewan Komisaris PT. WUS tanggal 1 Juli 2011 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT. WUS di Jakarta, lalu PT. WUS membalas tanggal 4 Juli 2011 dan menyetujui, ini dagelan bro, tepatnya teatrikal elit yang gagal selamat, kecuali Ahmad Fauzi.

Kenapa dagelan, karena surat persetujuan itu tanda tangan Suprayogi, tak lain Komisaris yang patuh pada Sitrul, kasian banget Komisaris Utama Sungkono Sidik dikadali tuh, ga tahu apa-apa….ha ha ha…..

Celakanya yang ditunjuk Kepala Kantor Perwakilan PT. WUS di Jakarta itu Ahmad Fauzi, Wakil Bupati Sumenep saat ini, gigih juga bandit-bandit ini bro, rekening Bank Mandiri ITC Permata Hijau berhasil dibuka dalam bentuk rupiah dan dolar, nomor rupiah: 102-000-6677667, dan yang bentuk dolar: 102-000-5737330, padahal PT. WUS Sumenep sudah punya rekening tuh….ampun deh…..

You tahu berapa duit yang untungkan Sitrul dan rugikan daerah? USD 203.630.,05 (dua ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh koma nol lima sen Dolar Amerika) dan Rp. 4.43.290.317,58 (empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen), kalau kau belikan es cendol bisa banjir tuh taman bunga bro, kampungan kan?

Dari komplotan bandit ini hanya Sitrul Arsyih Musa’ie yang divonis, meski hanya 1 tahun. Tak layak sebut Taufadi disini, karena tak ada nama dia dalam skandal Bellezza, biarlah Jaksa Tipikor yang pertanggungjawabkan semua itu di akhirat…. ha ha ha……

Pada kesempatan Diskusi Terbatas tanggal 18 Juli 2019 di Private Room UPNORMAL Café Sumenep YLBH Madura ungkap tuh skandalus Bellezza Office Walk, dan kita dorong KPK RI atau Kejagung panggil Ahmad Fauzi ke KPK, tetapkan tersangka jika cukup unsur, kalau penyelewengan itu kau setujui, untuk apa ada diskusi?

Jurnalis, aktivis, NGO, mahasiswa, HMI, PMII, IMM, GMNI atau organ-organ lain di Sumenep, sudah sekian lama hegemoni itu terasa, sadarlah, itu membunuhmu.

Bandit-bandit itu seolah merangkulmu, padahal mereka menampar, seolah mengelus padahal menginjakmu, seolah memijati padahal mencekik dirimu dan rakyat yang hidup di bumi Sumekar, bangkitlah saudara-saudaraku….. Lawan…………………..!!!. (*)

* Penulis adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura.

Link and Match Pendidikan dalam Menjawab Tantangan di Pamekasan

Oleh Ulfatul Muslimah
Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Madura

PENAWARTA.COM – Pengangguran selalu menjadi tema sentral dalam setiap perbincangan ekonomi suatu daerah. Meskipun secara nasional, angka pengangguran mengalami penurunan hingga menjadi satu digit, namun pemerintah dan seluruh elemen tidak boleh terlalu terlena. Pasalnya, peningkatan pengangguran dengan status berpendidikan semakin tinggi.
Hal ini memberikan sejumlah sinyal kurang baik.

Garry Backer, seorang ahli ekonomi, mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara pendidikan dengan peningkatan pendapatan. Artinya, seharusnya, dengan semakin tinggi pendidikan seseorang maka peluang orang tersebut untuk mendapatkan penghasilan semakin tinggi pula. Namun, realitas yang terjadi di negara Indonesia berbanding terbalik, data BPS menunjukkan bahwa pengangguran berstatus pendidikan tinggi semakin meningkat.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meninjau kembali kurikulum yang dijalankan di lembaga pendidikan. Apakah ada kemungkinan tidak match antara kurikulum yang dijalankan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagaimana sangat sering diungkapkan di kalangan Islam, “Didiklah anak-anakmu karena mereka tidak akan hidup di zamanmu.”

Perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan tuntutan zaman agar generasi mendatang tidak ketinggalan dan pengangguran dengan status pendidikan semakin meningkat.

Pamekasan sebagai salah satu kabupaten di Madura, pun tidak dapat lepas dari realitas tersebut. Pemerintah beserta seluruh stakeholder pendidikan juga perlu segera melakukan instrospeksi.

Predikat sebagai ‘Kota Pendidikan’ yang dilekatkan pada Pamekasan oleh pemerintah tentu memiliki beban tersendiri. Salah satu bukti konkret implementasi Kota Pendidikan tentunya, salah satunya adalah tingkat pengangguran dan pendapatan daerah.

Berdasarkan data BPS Pamekasan, dari total jumlah penduduk 854.194 jiwa, baru sekitar 425.333 jiwa yang bekerja. Masih banyak penduduk Pamekasan yang belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan, atau bekerja tapi pendapatannya belum seimbang dengan kebutuhannya.

Hal ini dapat ditilik dari berbagai sudut pandang yang menjadi penyebab. Pertama, tidak match antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di Pamekasan. Akibatnya, banyak sarjana di Pamekasan yang memilih menganggur karena kompetensi yang dimiliki tidak terakomodir oleh kebutuhan dunia kerja. Beberapa orang juga memilih bekerja meskipun pendapatannya tidak seimbang dengan kebutuhannya atau bekerja meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Kedua, kurikulum pendidikan yang cenderung pasif dan berjiwa pegawai. Walaupun sudah didengung-dengungkan sejak lama bahwa di Abad 21 ini, kompetensi yang paling dibutuhkan adalah kreativitas, namun tidak semua lembaga pendidikan mampu mengimplementasikan pemupukan kreativitas kepada peserta didik dalam kurikulumnya. Pemupukan kemampuan kreativitas bagi peserta didik masih kurang maksimal.

Akibatnya, output dan outcome lembaga pendidikan tidak mampu mengurangi pengangguran. Lulusan dari lembaga pendidikan lebih banyak yang menjadi pencari lapangan kerja daripada pencipta lapangan kerja.

Ketiga, lulusan yang tidak memiliki skill mumpuni. Dalam rangka mengikuti kebutuhan zaman, kualifikasi dunia kerja semakin tinggi. Hanya orang-orang yang memiliki skill mumpuni yang dapat diakomodir. Sementara mereka yang hanya berbekal ijazah tanpa skill, dengan sendirinya akan tersingkir. Dengan demikian, tingkat pendidikan seseorang secara formal tidak akan memberikan pengaruh signifikan tanpa didukung oleh skill yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder pendidikan perlu melakukan langkah-langkah bijak untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Pamekasan. Alih-alih Pamekasan hanya berpredikat sebagai Kota Pendidikan, namun tidak berdampak signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Selain peningkatan jumlah pembukaan lapangan kerja, kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja juga perlu dipertimbangkan. Hal ini dapat dimulai dari proses peserta didik memilih jurusan.

Di negara-negara maju, sebelum peserta didik memilih jurusan tertentu, mereka melakukan tes psikologi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk melihat potensi, minat, dan bakat yang dimiliki calon peserta didik. Kesesuaian antara potensi, minat, dan bakat yang dimiliki dengan jurusan yang dipilih akan memberikan outcome pendidikan yang lebih optimal. Peserta didik akan lebih menikmati dan maksimal menjalani proses pendidikan.

Untuk di Indonesia, tes potensi akademik (TPA) atau tes IQ tampaknya perlu lebih dimaksimalkan. Semua calon peserta didik untuk sekolah menengah atas atau perguruan tinggi perlu melakukan tes ini terlebih dahulu. Pemilihan jurusan di lembaga pendidikan jangan sampai asal-asalan, apalagi sekadar untuk memenuhi kursi kosong. Pemilihan jurusan harus disertai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Pemilihan jurusan juga jangan sampai hanya didasarkan pada prospek lowongan pekerjaan tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.

Peningkatan kualitas pendidik, guru dan dosen, juga perlu terus dilakukan. Pendidik memiliki peran sentral dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya peningkatan kualitas pendidik, proses pendidikan akan berjalan stagnan dari tahun ke tahun. Padahal, lembaga pendidikan seharusnya menjadi pusat inovasi dan kreasi. Masa depan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan daerah tersebut.

Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pernah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.

Selain itu, komunikasi dan sinergi yang baik antara lembaga pendidikan dengan penyedia lapangan kerja juga sangat penting untuk terus dibangun. Hal ini agar lembaga pendidikan tidak rabun terhadap kebutuhan dan prospek masa depan. Meskipun bukan berarti lembaga pendidikan hanya bertindak sebagai penghasil tenaga kerja.

Lembaga pendidikan tetap harus menjaga independensinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tapi, juga bukan berarti harus lepas dari tuntutan realitas dunia. Link and match antara pendidikan dengan dunia kerja tetap perlu dibangun dengan baik demi mewujudkan Pamekasan yang hebat. (PW3/mahasiswa)

“Pople Power” Akhirnya akan Mencari Legitimasi Konstitusional

Oleh:
Yusril Ihza Mahendra

Akhir-akhir ini kosa kata “people power” banyak terdengar dalam dalam wacana politik usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Secara sederhananya, istilah “people power” itu dimaksudkan sebagai penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesakkan perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara. Pada umumnya, people power itu digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu lama, dianggap diktator, sewenang-wenang dan menyengsarakan rakyat.
Sementara, upaya-upaya normal konstitusional untuk melakukan perubahan terhalang oleh kekuatan rezim, baik menggunakan kekuatan militer maupun kekuatan lembaga-lembaga konstitusional dan administratif yang direkayasa begitu rupa untuk
melanggengkan kekuasaan.

Dalam sejarah, terdapat beberapa kasus people power seperti terjadi di Philipina dalam meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos, dan people power dalam mendesakkan mundurnya Presiden Soekarno (1966/1967), serta people
power dalam mendesak untuk “melengserkan” Presiden Soeharto (1998).

Akibat people power yang terjadi berminggu-minggu lamanya di Metro Manila, Marcos pada akhirnya meninggalkan Philipina menuju Guam, sebuah pulau kecil yang terletak
tidak jauh dari Philipina tetapi menjadi wilayah Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga secara bertahap dimundurkan dari kekuasaannya pasca G-30 S, setelah lebih 20 tahun menjabat sebagai Presiden, walaupun baru efektif sebagai kepala pemerintahan sejak
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soeharto pun akhirnya juga “menyatakan berhenti” dari jabatannya setelah berkuasa lebih dari 30 tahun akibat krisis moneter dan segala implikasinya yang mulai terjadi pada akhir 1997. Baik Soekarno maupun Soeharto
didesak untuk turun dari jabatannya melalui gerakan massa yang disebut sebagai people power itu.

Dari tiga kasus sejarah di atas, kita dapat menyaksikan keberhasilan people power dalam menurunkan rezim. Siapa yang menjadi pemimpin people power tidak terlalu jelas. Memang akan selalu ada tokoh yang mengipas-ngipasi people power, namun gerakan itu
umumnya terjadi secara spontan dan massif. Berbeda dengan revolusi atau kudeta yang biasanya dipimpin oleh seorang tokoh sentral tanpa melibatkan massa yang besar. Setelah rezim jatuh, maka pemimpin revolusi otomatis mengambil alih kekuasaan. Jenderal
Ayyub Khan di Pakistan (1958) atau Kolonel Muammar Ghaddafi di Libya (1969) misalnya, otomatis mengambil alih kekuasaan di negaranya dan membentuk kekuasaan baru dengan cara-cara revolusioner. Baru kemudian mereka mengumumkan konstitusi untuk memberi legitimasi pada kekuasaan mereka.

Dalam satu kasus di Philipina, dan dua kasus di negara kita, gerakan people power
umumnya tidak mempunyai tokoh sentral. Setelah didesak dengan kekuatan massa di
jalan-jalan utama Manila, Marcos pergi meninggalkan negaranya. Dalam situasi seperti itu rakyat mendesak Congress of the Philippines untuk bersidang. Congress pada akhirnya memberhentikan Marcos dan menunjuk Ny. Corazon Aquino, seorang ibu rumah tangga, istri dari tokoh oposisi Philipina Ninoy Aquino, yang mati ditembak rezim Marcos di Bandara Manila beberapa tahun sebelumnya, sebagai pemimpin Philipina.

Pasca G-30 S akhir 1965, demo besar-besaran juga terjadi hampir merata di kota-kota besar negara kita. Tuntutan pembubaran PKI menggema dimana-mana. Juga tuntutan perbaikan ekonomi dan stabilitas politik yang cukup parah di masa itu. Keadaan politik yang tidak stabil dan kemunduran ekonomi serta kesengsaraan yang luar biasa, akhirnya
mendesak Presiden Soekarno untuk mundur. Sementara Jenderal Soeharto yang pada waktu itu telah menjadi “pengemban Supersemar” dan secara praktis mengendalikan keadaan dengan Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan, oleh Sidang Istimewa MPRS akhirnya ditetapkan sebagai Pejabat Presiden, setelah sebelumnya
memberhentikan Presiden Soekarno dengan menempuh jalan konstitusional.

Presiden Soekarno diberi kesempatan dua kali untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban atas tuduhan pelanggaran GBHN yang berjudul “Nawaksara” dan ditolak MPRS. Sebagai
catatan bahwa Presiden Soekarno ketika itu sesungguhnya menjalankan kekuasaan
kepresidenan tanpa wakil, setelah sebelumnya Wakil Presiden Mohammad Hatta telah mengundurkan diri pada tahun 1956.Dalam kasus people power tahun 1998, Presiden Suharto juga didesak mundur karena dianggap terlalu lama berkuasa dan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Demo besar-besaran di Jakarta dan juga kerusuhan Mei 1998, pada akhirnya memaksa Presiden Soeharto “menyatakan berhenti” dari jabatannya dalam sebuah pidato di Istana
Negara pada tanggal 22 Mei 1998. Seketika setelah menyampaikan pidato itu, Wakil
Presiden BJ Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden RI di hadapan Pimpinan
Mahkamah Agung yang hadir lengkap pada waktu itu.

Dari uraian sejarah di atas, dilihat dari sudut hukum tata negara, apa yang dilakukan Jenderal Ayyub Khan di Pakistan dan Kolonel Moammar Ghaddafi di Libya dapat dikategorikan sebagai suatu kudeta, yakni pengambil-alihan kekuasaan secara
revolusioner dengan menggunakan cara-cara di luar konstitusi yang berlaku. Revolusi yang berhasil, dengan sendirinya menciptakan kekuasaan yang sah.

Jika pemimpin revolusi berhasil mempertahankan kekuasaannya yang baru, maka kekuasaan baru itu
menjadi sah secara konstitusional, meskipun awalnya mereka mengambil alih kekuasaan melalui cara-cara inkostitusional. Namun kasus runtuhnya kekuasaan Marcos, Soekarno
dan Soeharto yang terjadi bukan karena revolusi, tetapi terjadi melalui people power, maka penguasa baru sesungguhnya memerlukan legitimasi konstitusional untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan norma-norma konstitusi yang berlaku di sebuah negara ketika
itu. Pergantian Soekarno ke Soeharto dan pergantian Soeharto ke BJ Habibie berjalan
secara konstitusional.

Sangat sulit untuk membayangkan pada sebuah negara demokrasi, ada penguasa yang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan, sementara konstitusionalitas
pemerintahannya terus-menerus dipertanyakan. Pemerintahan yang tidak didukung oleh basis konstitusional yang sah, tidak akan pernah mampu menciptakan pemerintahan yang normal. Kalau itu terjadi, maka lama kelamaan penguasa baru ini akan menjadi
diktator baru yang berpotensi mendorong terjadinya kudeta atau people power sekali lagi untuk memaksa mereka turun dari tampuk kekuasaan. Dalam kasus Marcos, walaupun awalnya didesak dengan people power, namun pada akhirnya Marcos diberhentikan secara konstitusional dari jabatannya berdasarkan Konstitusi Philipina yang berlaku ketika itu. Ny Corazon Aquino yang ditetapkan sebagai
Presiden menggantikan Marcos, juga dilakukan secara konstitusional, sehingga tidak ada pihak yang mempertanyakan keabsahan pemerintahannya. Sejak itu keadaan di Philipina berangsur-angsur normal kembali.

Pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno yang sebelumnya telah ditetapkan oleh MPRS sebagai Presiden Seumur Hidup, pada akhirnya juga sulit untuk bertahan akibat desakan mundur pasca peristiwa G-3O S. Proses pemberhentian Presiden Soekarno
memerlukan waktu sedikitnya hampir dua tahun, hingga akhirnya pada tahun 1967, MPRS mencabut TAP tentang pengangkatan beliau sebagai “Presiden Seumur Hidup” yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Seperti telah saya katakan di atas, Presiden Sukarno juga dimintai pertanggungjawaban oleh MPRS dan ditolak, dan atas dasar penolakan itu beliau diberhentikan sebagai Presiden RI. MPRS akhirnya menetapkan “pengemban” Supersemar Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI.

Terlepas dari persoalan rekayasa politik dari kalangan militer atas proses pemberhentikan Presiden Soekarno dan pengangkatan Pejabat Presiden Jenderal
Soeharto, namun semua proses itu berjalan secara konstitusional. Demikian pula pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie pada
tahun 1998, walaupun awalnya didesak melalui people power, namun akhirnya proses pergantian itu mencari bentuk konstitusionalnya. Awalnya, Presiden Soeharto dipilih kembali oleh MPR untuk kesekian kalinya dalam Sidang Umum MPR tahun 1997.

Jika keadaan berlangsung normal, apabila Presiden Soeharto ingin berhenti dari jabatannya, maka proses itu harus melalui MPR. Namun karena desakan people power, Gedung MPR/DPR di Senayan kala itu dikuasai oleh para demonstran, MPR hampir mustahil untuk dapat bersidang, maka sesuai dengan TAP MPR No. VII/1973 Presiden Suharto menyampaikan Pidato Pernyataan Berhenti di Istana Negara tanggal 22 Mei 1998. Seketika itu juga Wakil Presiden BJ Habibie mengucapkan sumpah di hadapan Pimpinan
Mahkamah Agung menjadi Presiden RI.

Beberapa waktu setelahnya, memang terdapat polemik akademik terkait masalah konstitusionalitas, yang ketika itu saya hadapi berdua dengan guru saya almarhum Prof. Dr. Ismail Suny. Hingga pada akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada tahun 1998 menyatakan bahwa proses berhentinya Presiden Soeharto dan pergantiannya dengan BJ Habibie adalah sah dan konstitusional.

Putusan itu berkekuatan hukum tetap atau “inkracht van gewijsde”, karena gugatan para penggugat yang menamakan dirinya “100 Pengacara Reformasi” ditolak oleh PN Jakarta Pusat dan mereka tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari kasus people power terhadap Marcos, Soekarno dan Soeharto yang saya uraikan di atas, nyatalah bahwa apa yang dinamakan people power itu berbeda dengan revolusi. People power pada akhirnya selalu mencari legitimasi konstitusional pergantian rezim
berdasarkan aturan-aturan konstitusi yang ketika itu berlaku di suatu negara. People power selalu mencari pembenaran atau legitimasi konstitusi. Sedangkan revolusi sesungguhnya tidak mencari legitimasi konstitusional berdasarkan
norma-norma konstitusi yang ketika itu berlaku. Revolusi justru mengambil alih
kekuasaan dengan cara di luar konstitusi.

Revolusi yang berhasil menciptakan hukum yang sah dan penguasa baru yang legitimate. Tapi jika gagal, pemimpin revolusi akan didakwa bahkan bisa dihukum mati karena dianggap sebagai pengkhianat. Itu risiko bagi pemimpin revolusioner. Persoalan Kita Sekarang
Keinginan melakukan people power yang terdengar lantang pasca Pemilu Serentak,
khususnya pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) disuarakan oleh beberapa aktivis yang ada, diantaranya sudah diproses pidana oleh polisi sebagai tersangka rencana perbuatan makar berdasarkan KUHP dan/atau melakukan ucapan-ucapan yang melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Faktor-faktor yang melatar-belakangi people power seperti terjadi dalam kasus Marcos, Soekarno dan Soeharto, pada hemat saya nampaknya tidak ada. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru memerintah kurang dari lima tahun dalam periode pertama jabatannya. Ia secara sah dan konstitusional berhak untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) periode kedua. Walaupun tentu terdapat kekurangan dan kesalahan selama menjalankan pemerintahannya pada periode pertama, namun belum nampak Presiden Jokowi menjalankan kekuasaan secara diktator dan sewenang-wenang sebagaimana yang dianggap dilakukan oleh Marcos, Soekarno dan Soeharto. Jokowi juga belum nampak melakukan KKN sebagaimana dilakukan oleh Marcos dan Soeharto serta keluarga dan kroninya. Lantas kalau demikian, apa urgensinya melakukan people power?

Ungkapan keinginan untuk melakukan people power sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh anggapan bahwa Pemilu, khususnya Pilpres, berjalan secara curang. Kecurangan itu dianggap telah dilakukan secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yang melibatkan aparat negara dan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Calon Presiden Incumbent
dan mengalahkan pasangan capres-cawapres yang lain. Dalam kenyataannya, baik perhitungan cepat (Quick Count) maupun perhitungan nyata (Real Count) Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk sementara ini Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memang unggul sekitar 10-11 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasil final penghitungan suara yang akan menentukan pasangan mana yang menang, kewenangan itu secara konstitusional ada pada KPU. Tidak ada lembaga apapun dan pihak manapun juga, termasuk pasangan calon, yang berwenang menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres ini. Kewenangan itu sepenuhnya ada pada KPU. Mahkamah Konstitusi pun hanya berwenang untuk memutuskan sengketa perhitungan
suara dalam Pilpres. Setelah MK memutuskan masing-masing pasangan dapat suara berapa, maka tindak-lanjut atas Putusan MK itu harus dituangkan dalam Keputusan KPU. Keputusan KPU itulah yang nantinya dijadikan dasar oleh MPR untuk menyelenggarakan Sidang untuk melantik dan mendengarkan pengucapan sumpah jabatan Presiden sesuai ketentuan UUD 1945. Tanpa Keputusan KPU tentang siapa yang
memenangkan Pilpres, MPR tidak dapat mengadakan sidang untuk melantik dan
mendengar pengucapan sumpah Presiden.

Tanpa melalui semua proses ini, siapapun
yang mengaku dirinya atau didaulat oleh sejumlah orang menjadi Presiden RI, maka
tindakan yang dilakukan itu dalam perspektif hukum tata negara adalah
inkonstitusional, dan secara hukum pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Terhadap penyelenggaraan Pilpres 2019 ini, jika salah satu pasangan calon Presiden dan
para pendukungnya berpendapat telah terjadi kecurangan, maka kecurangan itu tidak dapat dinyatakan secara a priori sebagai sebuah kebenaran. Tuduhan kecurangan itu wajib dibuktikan secara fair, jujur dan adil melalui sebuah proses hukum. Pihak yang dibebani untuk membuktikan kecurangan adalah pihak yang menanggap dan/atau menuduh adanya kecurangan itu. Siapa yang menuduh wajib membuktikan. Itu dalil
umum dalam hukum acara. Pada akhirnya nanti, majelis hakimlah yang berwenang
memutuskan apakah kecurangan yang didalilkan dan dibuktikan itu terbukti “secara sah dan meyakinkan” atau “tidak” berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku. Pengadilan dimaksud, dalam sistem ketatanegaraan kita adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya dalam sengketa Pilpres adalah bersifat final dan mengikat (final and binding).

Jadi, tidak bisa seseorang menyatakan ada kecurangan secara sepihak dengan
menunjukkan alat-alat bukti dan saksi-saksi serta ahli secara sepihak dan menyimpulkan bahwa kecurangan memang ada dan “terbukti”. Lantas dengan anggapan itu, seorang
ahli agama diminta untuk mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-Hadits Nabi
Muhammad SAW, sebagai dasar dalam mengajak sebagian umat Islam untuk melakukan people power. Sementara, kecurangan yang disebutkan baru merupakan sebuah praduga atau anggapan yang wajib dibuktikan di pengadilan. Selanjutnya, apabila ada anggapan bahwa tidak ada gunanya membawa dugaan kecurangan itu ke MK karena pengadilan tidak fair dan memihak kepada Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, maka kewajiban semua pihak di negara ini, bahkan dunia internasional, untuk sama-sama mengawasi MK agar tetap obyektif, adil dan tidak memihak dalam mengadili
sengketa Pilpres nanti.

Selama ini terlepas dari kekurangan yang ada, MK masih tetap dipercaya sebagai
pengadilan yang obyektif dalam mengadili perkara-perkara yang sarat dengan muatan politik. Pihak yang menganggap curang, tentu dapat menghadirkan para advokat handal untuk menghadirkan alat-alat bukti dan argumen yang kokoh dalam persidangan.

Sekiranya pihak yang menganggap ada kecurangan tidak mau membawa
permasalahannya ke MK, maka Keputusan KPU tentang hasil pemungutan suara
menjadi final. Namun jika tetap dibawa ke MK, maka semua pihak harus menunggu
putusan MK. MK sendiri sudah menjadwalkan pendaftaran sengketa Pilpres pada tanggal 23-26 Mei 2019 dan Putusan akan dibacakan pada tanggal 24 Juni 2019. Setelah dibacakan putusan tanggal 24 Juni itu, maka proses persidangan selesai dan tidak ada
upaya hukum apapun lagi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara.

Bagaimana dengan pihak yang apabila nantinya kalah dalam sidang MK, namun ternyata tetap tidak dapat menerima kekalahan dan tetap mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden? ini kemudian disusul dengan tindakan people power untuk memaksa mundur Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional terpilih dan telah
ditetapkan oleh KPU? Kalau ada pemimpin yang menggerakkan people power untuk memaksa Presiden yang sah turun dari kekuasaannya, maka berdasarkan apa yang saya kemukakan di awal tulisan
ini, tindakan itu bukanlah people power melainkan tindakan kudeta yang menggunakan cara-cara revolusioner di luar konstitusi. Kalau ini yang terjadi, maka hanya akan ada dua kemungkinan: kudeta revolusioner berhasil atau gagal. Jika berhasil, dalam arti mampu
mempertahankan kekuasaannya karena didukung rakyat, maka kekuasaan yang baru akan sah. Kalau gagal, maka pemimpin kudeta revolusioner dan tokoh-tokohnya akan ditangkap dan diadili sebagai pelaku pengkhianatan terhadap negara. Jadi mereka menghadapi pilihan ini. Sebagai orang yang cukup lama mendalami ilmu politik dan hukum tata negara, serta sedikit-banyaknya terlibat dalam menangani proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wapres BJ Habibie, saya mengajak semua pihak agar tetap menghormati proses konstitusional dalam menyikapi keputusan akhir KPU tentang pemenang Pilpres
nanti.

People power tidak mungkin bisa digunakan karena landasan sosiologisnya tidak cukup kuat. Lagi pula, jangan dilupakan bahwa people power pada akhirnya akan mencari legitimasi konstitusional seperti dalam kasus Marcos, Soekarno dan Soeharto. Legitimasi kontitusional apa yang mungkin akan didapatkan oleh mereka yang kalah
dalam Pilpres tetapi tidak mau menerima kekalahan meskipun dengan alasan dicurangi?

Saya belum menemukan jawabannya. Sebab, pemenang Pilpres hanya akan legitimate secara konstitusional jika ada Surat Keputusan KPU dan dia dilantik serta mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden wajib membentuk dan mengumumkan susunan anggota Kabinet. Dengan mekanisme yang dilalui itu, dia
baru sah secara konstitusional untuk menjalankan kekuasaan sebagai seorang Presiden. Legitimasi konstitusional seperti itu takkan didapatkan oleh pihak yang kalah dalam Pilpres yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden secara sepihak.

Menolak Presiden yang terpilih dan dilantik secara konstitusional berpotensi membawa negara ini ke tepi jurang kekacauan tak berujung. Amandemen UUD 45 tidak memberikan kerangka atau membuka jalan keluar jika terjadi krisis konstitusional terkait dengan kedudukan Presiden. Dalam kasus Presiden Soekarno yang tidak punya Wakil, MPRS ketika itu dapat bersidang membuat ketetapan-ketetapan dalam rangka menutupi
kelemahan UUD 1945. Presiden Soekarno diberhentikan melalui proses konstitusional.

Jika keadaan normal maka Wakil Presiden akan menggantikannya menjadi Presiden.
Dalam ketiadaan Wakil Presiden, maka MPRS mengangkat pengemban Supersemar Jenderal Suharto menjadi Pejabat Presiden. Namun saat ini, UUD 45 hasil amandemen tidak memungkinkan hal itu terjadi. Kedudukan Ketetapan MPR menjadi tidak jelas meski disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam UU No. 11 Tahun 2012. MPR juga tidak berwenang menunjuk Pejabat Presiden. MPR bukan lagi
lembaga negara tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti disebut dalam UUD 45 sebelum amandemen.

Jadi, jika sekiranya Presiden pemenang hasil Pilpres ditolak untuk dilantik menjadi
Presiden oleh MPR tanggal 20 Oktober nanti, atau gagal dilantik karena ada people power akibat MPR tidak dapat bersidang, maka siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai Presiden? Terhitung sejak tanggal 20 Oktober nanti, masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah habis. Tanpa dilantik sekali lagi dan mengucapkan sumpah sebagai Presiden pada periode kedua, tindakan Joko Widodo sebagai Presiden semuanya tidak sah. Persis seperti kasus Hendarman Supandji yang menjalankan jabatan sebagai Jaksa Agung periode kedua tanpa Keppres dan tanpa dilantik.

Hendarman akhirnya dinyatakan tidak sah sebagai Jaksa Agung oleh Mahkamah Konstitusi.Sementara Presiden yang kalah Pilpres tetapi mendeklarasikan sebagai Presiden, sebagaimana telah saya uraikan, tentu tidak mempunyai legitimasi konstitusional apapun untuk memerintah. Satu-satunya jalan adalah kalau dia memaksakan diri menjadi Presiden dengan cara kudeta merebut kekuasaan. Selanjutnya, dia memerintah sebagai diktator dengan dukungan militer yang tentunya akan menggunakan “emergency
law”. Keadaan seperti ini, tentu tidak akan membawa kebaikan dan kemaslahatan apapun bagi bangsa dan negara ini. Demikian tulisan saya. Kiranya dapat menjadi bahan renungan kita bersama.

(Jakarta, 16 Mei 2019/11 Ramadhan 1440)

Pemilu Serentak 2019: Antara Pileg dan Pilpres

PENAWARTA.COM – Tahun 2019 menjadi arah baru sistem demokrasi di Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).

Tidak hanya itu, tahun 2019 juga menjadi yang pertama untuk melakukan pemilihan umum secara serentak terlepas dari berbagai pro-kontra tentang sistem ini, namun hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisi dan tujuan suatu negara.

Ada bebera hal yang kemudian menjadi alasan dilakukannya pemilihan umum secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah, dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan sistem Presidensial di Indonesia.

Sacara teori matematis, anggaran yang diserap untuk pemilu kali ini memang akan lebih minim dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, karena prosesnya selesai dalam sekali masuk TPS, demikian juga masalah waktu yang efesien, karena dalam bilik suara, pemilih akan langsung diberi lima surat suara sekaligus yakni untuk Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, Anggota DPRD tingkat Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun ditengah animo masyarakat tentang pemilihan umum kali ini, antusiasme yang sama sekali tidak terasa dalam pemilihan anggota legislatif, sehingga terkesan kontestasi kali ini (2019) sepertinya hanya milik calon presiden dan wakil presiden, sedikit sekali informasi yang membahas dan pembahasan dari masyarakat luas tentang siapa calon legislatif yang akan dicoblos pada pemilu serentak kali ini. Padahal anggota legilatif juga tak kalah penting, karena ia sebagai kepajangan tangan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi dari bawah ke atas.

Dalam rilis hasil survey yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Riset dan Konsultan Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya mengungkapkan bahwa, sebagian besar pemilih (72,3%) akan terlebih dahulu memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Pilihan mereka di kertas suara, baru kemudian memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap layak duduk di parlemen.

Data ini dikumpulkan dalam survey preferensi politik masyarakat yang dilakukan sejak 22 Desember 2018 hingga Januari 2019. Hal ini menunjukkan bahwa gaung Pilpres membuat Gema Pileg tak sesanter biasanya sehingga pendalaman tentang siapa figur yang akan mewakili mereka di legislatif pun masih belum mereka ketahui.

Meski terlihat “wajar” jika pamor Pileg kalah oleh Pilpres namun semakin berkurangnya gaung Pileg 2019 sangat dipangaruhi oleh pelaksanaan pemilu serentak kali ini, hal ini juga membuat kinerja partai-partai politik tidak maksimal dalam menawarkan kader-kadernya dalam pemilu legislatif karena disibukkan dengan upaya pemenangan capres dan cawapres yang diusung dan didukung oleh partai mereka.

Sebenarnya hal ini sudah terbaca dari awal bahwa tidak mungkin partai bisa kerja simultan untuk memenangkan partai di pileg secara optimal disebabkan oleh kurangnya konsentrasi yang diakibatkan oleh pemilu serentak, karena disisi lain mereka juga bekerja keras mendukung pemenangan capres dan cawapres yg diusung oleh partai sendiri atau bahkan oleh partai koalisi, pasti ada yang dikorbankan pada akhirnya.

Kekhawatiran yang timbul pada akhirnya adalah jika pemilih memilih caleg hanya berdasarka kesamaan partai dengan calon presiden dan calon wakil presiden pilihannya saja. Karena konsep awal dari pemilu serentak ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif. Kongruensi dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya coattail effect atau sering kita sebut sebagai efek ekor jaz, dimana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden. Maka tak heran kemudian jika selama ini para Caleg hanya membawa visi misi calon presiden dan wakil presidennya dibandingkan dg visi misinya sendiri.

Namun rasa optimis tetap harus dipupuk karena pemilu serentak potensial meminimalkan biaya politik dan pemilu serentak juga terlihat lebih efisien. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak kali ini bisa dilihat dari beberapa faktor, antara lain efisiensi waktu, dimana dalam waktu satu hari pemilih bisa menentukan lima pilihan dalam sekali masuk bilik suara.

Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, pada sisi ini pemilu serentak akan mengantarkan kita pada lowcost politic karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu, sehingga highcost politic atau politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini lebih bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi money politics dan korupsi.
Lalu, sudahkan anda menentukan Calon Legislatif pilihan anda…..???. (PW3/Mansur)

Penulis merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan periode 2013-2014, ia adalah Mansur.

Bercermin di Pasar Batik

Branding batik adalah cermin politik harapan (political hope) Pemkab Pamekasan, tak hanya di masa Badruttamam-Raja’ie, tapi juga di masa-masa sebelumnya, namun tak se kolosal era “Pamekasan Hebat” kini.

Batik adalah warisan kemanusiaan, budaya lisan dan nonbendawi (Masterpieces of The Oral and Intangible Heritage of Humanity) yang ditetapkan UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, adalah cermin harapan-harapan dalam suatu komunitas, dalam konteks ini adalah cermin harapan dan sosial budaya masyarakat Pamekasan.

Batik dapat mencerminkan kelas dan strata sosial, tergantung pada kualitas visual serta bahan yang mutlak memerlukan sentuhan design, dari batik tercermin pula yang mana batik bangsawan, yang mana (meminjam istilah Karl Marx) batik proletar atau kelas rakyat.

Pada hari Kamis 17 Januari 2019 saya merasa mendapat anugerah karena dapat menangkap pesan dari sebuah kebijakan politik Pemkab Pamekasan yang secara kolosal melakukan branding batik sekar jagad, anugerah itu bermula ketika saya diminta oleh salah satu sahabat untuk menemui sebagian pengrajin, juragan dan pedagang batik di pasar rakyat 17 Agustus Pamekasan, di sana salah satu pedagang batik menyiratkan bahwa batik yang saya pakai tidak berkelas, atau kelas rakyat, saya memang tak punya cukup pengetahuan tentang batik, sehingga saya cukup menimpalinya dengan senyum, di sanalah saya merasa “bercermin di pasar batik”.

Itulah anugerah, mendorong untuk belajar makna yang terkandung dalam seni batik. Motif sekar jagad sebagaimana promosi Pemkab Pamekasan mengandung makna keragaman, mengandung pula makna keindahan dan keanekaragaman bunga di seluruh dunia (Sekar: bunga, Jagad: dunia), dapat pula bermakna kecantikan dan keindahan sehingga yang memakainya penuh pesona.

Karenanya kebijakan branding batik dapat dinilai sebagai upaya memberi sentuhan design dengan nuansa baru dan upaya membentuk citra agar hasrat serta imajinasi publik terbentuk untuk bangga melestarikan warisan kesenian budaya nusantara yang di dalamnya terkandung “cultural diversity”, identitas kekitaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Peran design, pemahaman terhadap dimensi filosofis pada seni batik, pengenalan aspek sejarah dan kultur terhadap masyarakat, khususnya kaum muda dalam industri batik sangat penting, karena ia mampu memengaruhi peradaban dan sosial budaya, tidak jadi soal pada awal-awal pemerintahan Pamekasan harus membuat sebuah kebijakan yang revolusioner seperti branding batik, karena menurut Sir Winston Churchill: “first we shape our building, then they shape us”.

Saat ini Pemkab Pamekasan sedang membentuk sebuah citra agar batik menjadi cermin sebuah budaya yang digandrungi, tidak hanya digunakan pada acara-acara formal, namun juga dapat elegan digunakan pada acara-acara santai, kita berharap kebijakan branding batik Pemkab Pamekasan dapat melampaui batas-batas imajinasi, sehingga kedepan kebijakan itu justru membentuk masyarakat.

Saya bercermin dari semua itu, bahwa dalam kebijakan politik batik terkandung cikal bakal lahirnya ilmu design, yang dapat membentuk kultur, dari kebijakan itu tercermin lapangan kerja dan kreatifitas bagi anak muda Pamekasan, terbuka peluang yang sangat besar untuk berkarya agar batik dapat menjadi lifestyle, tinggal tangkap peluang lalu action.

Untuk itu, Pemkab Pamekasan beserta masyarakat punya tugas memacu terselenggaranya pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang serius, pentingnya sosialisasi, pentingnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, bahkan pentingnya anak muda memahami aspek historis, sosio-kultural serta nilai-nilai filosofis yang terkandung sejak dini di balik seni batik, jika perlu dapat saja “Sejarah dan Budaya Batik Pamekasan” menjadi kurikulum pendidikan khusus di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan, itupun hanya opini. Selamat bercermin……!!! (PAMEKASAN HEBAT)

*Penulis adalah pecinta batik dan alumni Pasca Politik Universitas Indonesia. Tulisan ini telah dipublikasikan di situs pamekasanhebat.com pada 19 Januari 2019.

Menakar Peran Perempuan Pamekasan Dalam Kesetaraan Gender

Oleh: Erfan Iswantoro
Ditakdirkan kalau pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja…
wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu…
namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita…

Lagu lawas berjudul “sabda alam” yang pernah dipopulerkan oleh Iin Parlina dan Bimbo ini tentu tidak asing di telinga kita. Sebait lagu di atas salah satunya menggambarkan posisi perempuan yang kurang menguntungkan, walaupun sebenarnya kaum hawa ini punya potensi kekuatan besar. Sepanjang perjalanan sejarah, perempuan memiliki peranan dan kedudukan sangat penting. Kiprah perempuan di panggung sejarah tidak diragukan lagi. Pada tahun 1879 telah lahir seorang pejuang perempuan, yaitu R.A. Kartini. Beliau adalah pelopor dan pendahulu perjuangan untuk pendidikan dan persamaan hak perempuan. Puncaknya dengan diadakannya “Kongres Perempuan” pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tonggak sejarah inilah yang kemudian kita peringati sebagai “hari ibu” di setiap tanggal 22 Desember.

Dalam perspektif pembangunan yang bernuansa gender, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama dalam pembangunan, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam pengambilan keputusan dan akhirnya dapat menikmati keuntungan dari pembangunan tersebut secara bersama-sama pula. Salah satu agenda dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) diantaranya juga disebutkan untuk meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Namun kenyataan menunjukkan masih banyak permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, termasuk di Pamekasan. Posisi perempuan relatif lebih tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga peran perempuan dalam pembangunan saat ini terkesan dikesampingkan dan dipandang sebelah mata.

Potret Gender Pamekasan
Secara jumlah penduduk Pamekasan hasil proyeksi tahun 2017 sebesar 863.004 jiwa terdiri dari 443.515 jiwa penduduk perempuan (51,39%) dan 419.489 jiwa laki-laki (48,61%) dengan sex ratio 94,58. Berdasarkan angka-angka tersebut secara kuantitas perempuan di Pamekasan lebih banyak dari laki-lakinya. Hampir 70% dari jumlah perempuan merupakan kelompok usia produktif. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat Pamekasan. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki yaitu 76,4%. Namun demikian masih terdapat sekitar 23,52% perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Secara tradisi posisi mereka identik dengan tulang punggung keluarga, kerena sebagian besar KRT perempuan tersebut bekerja.

Secara umum pendidikan laki-laki relatif lebih baik dari perempuan, ini tergambar dari tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan dan angka literasi penduduk. Di Pamekasan masih terdapat 20,87% perempuan usia 5 tahun ke atas yang belum mengenyam pendidikan sama sekali. Sebaliknya, perempuan berumur 5 tahun ke atas yang masih sekolah lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Demikian juga dengan pendidikan yang ditamatkan penduduk perempuan Pamekasan, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentasenya semakin rendah. Berdasarkan data hasil Susenas 2017, persentase perempuan berpendidikan SD/sederajat sebesar 63,29%, SLTP/sederajat 17,76%, SLTA/sederajat 15,05%, dan Perguruan Tinggi 3,91% persen. Sementara persentase laki-laki berturut-turut 49,89%, 19,06%, 22,10% dan 8,95%. Kondisi ini berdampak terhadap rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan terutama pada kelompok usia 16-18 tahun.

Dari sisi tingkat literasi (keaksaraan), semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaan capaian melek huruf antara laki-laki dan perempuan, terutama pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Secara umum, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibanding angka buta huruf kaum laki-laki, yaitu 18,75% dibanding 9,17%. Hal tersebut menunjukkan secara umum ketertinggalan pendidikan kaum perempuan dibanding laki-laki.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 61,08%, lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yang sudah mencapai 81,97%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan sebesar 4,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki (3,81%). Sebenarnya kemampuan perempuan Pamekasan saat ini sudah mengalami kemajuan. Profesi yang terkesan maskulinpun sudah banyak diisi oleh perempuan, misalnya jabatan di bidang pemerintahan dan jabatan profesional lainnya.

Pada 2017, terdapat sekitar 15,38% perempuan Pamekasan yang menduduki jabatan eselon III ke atas di Pemerintahan Daerah. Begitu juga dengan jabatan kepala desa, sekitar 16,29% sudah dinahkodai kaum perempuan. Namun, yang masih memprihatinkan adalah keterwakilan perempuan di parlemen. Secara umum semua partai politik peserta pemilu telah mengusung perempuan sebagai caleg, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu sebanyak 30% dari total calon yang ada. Namun kenyataannya dari jumlah calon tersebut yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan baru sekitar 6,67 persen. Kaum perempuan di Pamekasan hanya diwakili oleh 3 orang saja, padahal jumlah mereka lebih banyak dari laki-lakinya.

Namun yang patut diapresiasi, bahwa caleg perempuan memiliki daya juang dan kapasitas bertarung yang mumpuni di daerah pemilihan masing-masing. Di tengah gempuran suara terbanyak, biaya kampanye yang mahal, perempuan bisa bertahan dan lolos ke parlemen.

Peran perempuan dalam kesehatan sangat vital terutama dalam mendukung kesehatan anak dan keluarga pada umumnya. Perempuan memiliki fungsi penyedia kesehatan (health provider) bagi anggota keluarga, dan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai hidup sehat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah keluhan kesehatan. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurut jenis kelamin pada tahun 2017 lebih banyak perempuan (28,02%) meskipun untuk laki-laki tidak jauh berbeda (24,06%).

Pengaruh Budaya
Upaya pengembangan potensi penduduk perempuan salah satunya terganjal budaya yang masih membelenggu sebagian masyarakat. Di bidang pendidikan, kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan, baik formal maupun informal memang tidak ada perbedaan. Namun, peluang ini tereduksi dengan konstruksi budaya yang menyatakan perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena toh akhirnya ke dapur juga. Permasalahan lain di bidang pendidikan yang dapat dicermati adalah rendahnya kontrol perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator keputusan untuk melanjutkan sekolah biasanya tidak berada di tangan perempuan tetapi keluarga. Akibatnya, jumlah perempuan pada tingkat pendidikan tinggi dan jurusan-jurusan tertentu sangat terbatas, sehingga perempuan belum dapat menikmati program dan kegiatan pendidikan di semua jenjang.

Dari sisi ketengakerjaan, ketertinggalan perempuan salah satunya disebabkan oleh budaya, bahwa tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya merupakan tanggung jawab laki-laki. Secara kultural perempuan memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga. Dalam bidang kesehatan, kualitas perempuan juga menuntut untuk ditingkatkan. Ketergantungan perempuan pada laki-laki untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan perempuan masih tinggi, seperti penentuan untuk ke dokter, keikutsertaan KB, periksa kehamilan, hingga persalinan, dan lain-lain. Rendahnya kualitas kesehatan perempuan diperparah adanya konstruksi budaya yang menempatkan kualitas kesehatan laki-laki dan suami jauh lebih penting daripada perempuan.

Penutup
Perempuan dalam konteks pembangunan daerah masih dalam kondisi yang belum memuaskan. Kenyataan ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi, kontrol dan akses perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta sedikitnya perempuan yang memperoleh manfaat dari pambangunan. Oleh karena itu, momentum peringatan “Hari Ibu” tahun ini bisa kita manfaatkan untuk penguatan komitmen dan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Pamekasan sehingga kualitas hidup perempuan dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian semangat dan cita-cita R.A. Kartini bisa dinikmati oleh perempuan Pamekasan sejalan dengan cita-cita mewujudkan Pamekasan Hebat. Semoga…

Penulis merupakan ASN pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. Tulisan ini telah diterbitkan di situs pamekasanhebat.com, sebagai refleksi peringatan Hari Ibu 22 Desember 2018.