Penawarta

Author's posts

LaNyalla Kenalkan Tagline DPD RI di Riau

PENAWARTA.COM -Tagline Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, ‘Dari Daerah Untuk Indonesia’ untuk pertama kalinya disebut di hadapan publik oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kota Pekanbaru, Riau. Hal itu disampaikan dalam acara ramah tamah dengan Gubernur dan Forkompinda Riau di Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Minggu (30/8/2020) malam.

Di hadapan Gubernur Syamsuar dan Wakilnya Edi Nasution, LaNyalla mengatakan agar para Senator di DPD RI semakin menjiwai tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah, maka DPD RI secara resmi akan melaunching tagline itu pada peringatan kelahiran DPD RI ke-16 pada 1 Oktober mendatang. “Jadi akan menjadi mindset kami semua, bahwa kami para Senator wajib memperjuangkan kepentingan daerah dengan tujuan akhir, Daerah Maju, Indonesia Maju dan Daerah Makmur, Indonesia Makmur,” tandasnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga meminta Gubernur Syamsuar untuk berkomunikasi secara intensif dengan empat Senator asal Riau yang juga hadir dalam pertemuan itu. Masing-masing Instiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Dr Misharti dan Muhammad Gazali Lc. “Mereka ini harus menjadi ujung tombak untuk Riau. Karena itu saya minta pak Gubernur untuk aktif berkoordinasi dengan mereka. Insya Allah persoalan-persoalan yang dihadapi Riau dapat kita urai satu per satu,” ungkapnya.

Sebab, tambahnya, sudah menjadi tekad DPD RI di periode ini, untuk berusaha secara cepat dan tanggap membawa persoalan di daerah ke pusat, untuk mendapat perhatian dan penyelesaian dari eksekutif. “Terutama hari ini, dimana Riau dan semua provinsi di Indonesia merasakan pelambatan ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19,” ujarnya.

Namun di tengah badai Covid-19, mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu memuji roadmap yang ditempuh Pemprov Riau dengan menyiapkan lahan puluhan ribu hektare untuk program ketahanan pangan dan cadangan strategis pangan, yang didukung Kementan dan Kemenhan. Selain juga inventarisasi lahan-lahan eks perusahaan (HPH dan HGU) untuk pengembangan tanaman padi dan jagung.

“Dan saya juga berterima kasih, teman-teman pengusaha di Kadin Provinsi Riau yang telah merintis, mengembangkan dan memperkuat industri hilir komoditas kelapa di Tembilahan, dengan output minyak kelapa dan turunannya. Ini juga sudah benar. Karena terus terang sektor yang masih bisa tumbuh saat ini adalah pertanian, kehutanan dan perikanan,” urainya.

LaNyalla juga menyinggung hasil riset LIPI tentang dunia usaha di 34 provinsi, yang menyebutkan 57,1 persen usahanya tetap berjalan, namun mengalami penurunan pendapatan. Sementara 39,4 persen berhenti total. “Artinya harus ada Langkah extraordinary dari pemerintah daerah dengan berpikir out of the box. Dan kalangan dunia usaha juga harus mengubah model bisnisnya.

Sebelum menghadiri acara ramah tamah dengan Gubernur dan Forkompinda, sebelumnya LaNyalla dan rombongan meninjau Lembaga Pendidikan Yayasan Masmur di Pekanbaru. Yayasan yang dirintis oleh orang tua kandung Senator asal Riau Dr Misharti, almarhumah Hj. Maimanah Umar tersebut, memang dikenal fokus bergerak di bidang pendidikan dan aktivitas sosial lainnya. Selain kegiatan keolahragaan, baik beladiri maupun cabang olahraga lainnya.

Selain didampingi empat Senator asal Riau, tampak pula sejumlah Senator dari provinsi lain. Di antaranya Fachrul Razi (Senator asal Aceh), Bustami Zainudin (Senator asal Lampung), Alirman Sori (Senator asal Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Senator asal Kepulauan Riau), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali (keduanya Senator asal Bangka Belitung). Hadir pula sejunmlah tamu dalam ramah tamah tersebut, seperti pengurus Kadin Riau, Pemuda Pancasila Riau dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Riau. (Siaran Pers)

Ternyata Tim Pembina Verifikasi UKL-UPL KCM Mantan Wabup Pamekasan

PENAWARTA.COM – Mantan Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur Halil alias Kholil Asy’ari berpotensi diperiksa tim penyidik Polres Pamekasan terkait laporan Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA) KH Ali Karrar Shinhaji ke Mapolres Pamekasan tentang pencatutan foto dirinya pada lampiran dokumen pendukung izin operasional gedung bioskop Kota Cinema Mall (KCM).

Hal ini terjadi, karena Wabup Kholil Asy’ari selaku pembina tim verifikasi dan ia menanda tangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018.

Dalam Surat Keputusan Bernomor: 188/63/432.013/2018 tertanggal 2 Januari 2018 itu Wabup Pamekasan Halil kala itu memutuskan dan menetapkan membentuk tim verifikasi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) serta surat penyataan pengelolaan lingkungan hidup, dan Wabup Pamekasan Halil sebagai pembinaan di tim itu.

Tim lainnya sebagaimana tertuang dalam surat keputusan itu meliputi Sekretaris Daerah selaku penasihat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pengarah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua tim, Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Wakil Ketua, lalu Kasi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai sekretaris tim.

Sementara anggota tim, terdiri dari tujuh orang, yakni Kabid Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Kabid Penegakan Perundang-Undangan pada Satpol-PP, Kasubbid Pemukinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kasi Bina Industri Kecil dan Menengah, Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kasubbag Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, lalu Kasi Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tiga orang lainnya dari unsur Staf Dinas Kesehatan, lalu unsur Perangkat Daerah Teknis, serta unsur staf pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Pamekasan.

Dari total anggota tim yang berjumlah 13 orang ini, dua diantaranya telah dimintai keterangan tim penyidik Polres Pamekasan terkait laporan pencatutan foto pada lampiran pendukung dokumen izin operasional KCM itu dan mantan Wabup Halil alias Kholil Asy’ari juga menunggu giliran selaku pembina tim.

Selain Ketua AUMA KH Ali Karrar Shinhaji, Sekretaris AUMA KH Fudholi M Ruham juga melaporkan adanya pencatutan foto dokumen pendukung perizinan biskop Kota Cinema Mall (KCM) pada UKL-UPL tersebut.

“Menurut laporan yang kami terima, foto kedua tokoh ini dimasukkan dalam dokumen pengajuan izin operasional gedung bioskop tersebut, sehingga melaporkan kasus tersebut kepada kami,” kata Kapolres AKBP Apip Ginanjar seperti dilansir sejumlah media massa lokal di Pamekasan.

Padahal, foto tersebut diambil saat para Ulama bersama beberapa tokoh pendidikan dalam rangka memusyawarahkan penyusunan buku akhlak sebagai bahan pelajaran di sekolah umum pasca-adanya kasus penganiayaan siswa terhadap guru yang mengakibatkan kematian di SMAN 1 Torjun Sampang pada 1 Februari 2018.

“Tapi oleh pihak pengelola bioskop foto itu disertakan juga, seolah-olah ulama menyetujui keberadaan gedung bioskop di Pamekasan ini,” kata penasihat hukum KH Ali Karrar Shinhaji, Abdul Bari.

Atas dasar itu, maka KH Ali Karrar dan KH Fudholi M Ruham melaporkan kasus itu ke Mapolres Pamekasan, termasuk mantan Wakil Bupati Pamekasan Halil, alias Khalil Asy’ari selaku pembina dan Pelaksana Harian Bupati Pamekasan, karena bupati definitif waktu itu yakni Achmad Syafii, sedang menjalani proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi.

Selain bersama pengacaranya, kedua tokoh itu datang ke Mapolres Pamekasan, Selasa (25/8/2020), juga didampingi sejumlah pengurus ormas Islam Pamekasan. Antara lain pengurus Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Forum Kiai Muda Pamekasan dan beberapa orang pengurus Aliansi Ulama Madura (AUMA).

Laporan KH Ali Karrar Shinhaji dan KH Fudholi M Ruhan yang merupakan Ketua dan Sekretaris AUMA ini, tercatat sebagai laporan polisi nomor:LP-B/283/VIII/Res.1.9/2020/Reskrim SPKT Polres Pamekasan, tanggal 25 Agustus 2020.

“Atas laporan ini, maka kami akan melakukan penyelidikan untuk memanggil para pihak untuk dimintai keterangan,” kata Kapolres AKBP Apip Ginanjar. (PW-216)

Evaluasi Data 10 Kota Besar di Indonesia terkait COVID-19

PENAWARTA.COM – Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengapresiasi Kota Denpasar sebagai kota yang konsisten dalam menekan laju kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19.

Hal ini disampaikan Dewi saat memaparkan data jumlah kumulatif kematian dan angka kematian per 100 ribu penduduk di peringkat nasional. Terdata Kota Surabaya berada di peringkat pertama nasional, disusul oleh Kota Semarang pada peringkat ke-2, dan Jakarta Pusat di peringkat ke-3 pada dua analisis angka kematian tersebut. Berbeda dengan Kota Denpasar, Kota Denpasar menempati posisi terendah dari 10 kota besar yang telah dianalisis baik berdasarkan jumlah kumulatif kematian dan angka kematian per 100 ribu penduduk.

Sedangkan, dari jumlah total 514 kabupaten/kota di Indonesia, Kota Denpasar berada di peringkat ke-63 jumlah kumulatif kematian, dan peringkat ke-77 pada analisis angka kematian per 100 ribu penduduk.

“Ini Denpasar kita juga melihat angka kematiannya kecil. Meskipun jumlah kasus banyak, tetapi Denpasar berada di peringkat 63 untuk jumlah angka kematian. Kemudian kita melihat kematian per 100 ribu penduduk mulai berubah lagi urutannya,” ucap Dewi dalam dialog di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta, Rabu (19/8).

Selanjutnya, Dewi menyampaikan persentase kasus aktif dari 10 kota besar yang telah dianalisis. Hasil analisis tersebut menunjukkan Kota Denpasar memiliki angka persentase kasus aktif terendah, yaitu 6,84 persen kasus aktif.

“Ini yang hebat dan membuat saya senang itu Kota Denpasar, kasus aktifnya tinggal 6,84 persen. Ini contoh sebuah kota yang pasti penduduknya lebih banyak, lebih padat, aktivitas tinggi, dan masuk ke 20 besar jumlah kasus yang tertinggi di Indonesia. Tapi ternyata ketika dilihat angka kasus aktifnya tinggal 6,84 persen. Itu dapat diartikan sudah bisa menghambat laju kasus baru,” tutur Dewi.

Lebih lanjut, Dewi memaparkan bahwa persentase angka kematian Kota Denpasar berada di angka 1,03 persen dan hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sudah cukup baik.

“Kota Denpasar ini konsisten. Kasus aktifnya tinggal sedikit, kematiannya juga kecil, 1,03 persen. Jadi ini adalah hal yang cukup baik. Kita lihat kasusnya banyak, tapi yang meninggal ditekan, berarti pelayanan kesehatannya cukup baik,” ungkap Dewi.

Pada persentase angka kesembuhan dari 10 kota besar yang telah dianalisis, Dewi menyampaikan bahwa Kota Denpasar menempati posisi kesembuhan tertinggi, yaitu sebesar 92,13 persen dan disusul oleh Kota Surabaya di posisi kedua dengan persentase sebesar 74,68 persen. Namun, Dewi menegaskan di samping penanganan COVID-19 yang sudah baik, seluruh kota harus tetap waspada dan harus tetap berupaya untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Jumlah kasus kumulatif tertinggi di Indonesia pada analisis mingguan periode 16 Agustus 2020 didominasi oleh kota-kota besar. Hal ini menjadi evaluasi dan perhatian khusus bagi masyarakat di kota besar untuk tetap waspada akan persebaran COVID-19 di daerahnya.

Berkaitan dengan perkembangan jumlah kasus kumulatif tertinggi COVID-19 di Indonesia, Dewi menyampaikan hasil analisis mingguan pada 10 kota besar di Indonesia, diantaranya adalah Kota Surabaya, Jakarta Pusat, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Palembang, Kota Jayapura, Kota Depok, dan Kota Denpasar.

Berikut merupakan data jumlah kasus kumulatif pada 10 kota besar tersebut di peringkat nasional:

  • Kota Surabaya 10.800 kasus, peringkat ke-1.
  • Jakarta Pusat 7.535 kasus, peringkat ke-2.
  • Kota Semarang 6.351 kasus, peringkat ke-3.
  • Kota Makassar 5.938 kasus, peringkat ke-4.
  • Kota Medan 3.172 kasus, peringkat ke-10.
  • Kota Banjarmasin 2.374 kasus, peringkat ke-11.
  • Kota Palembang 2.188 kasus, peringkat ke-13.
  • Kota Jayapura 1.814 kasus, peringkat ke-14.
  • Kota Depok 1.496 kasus, peringkat ke-15.
  • Kota Denpasar 1.462 kasus, peringkat ke-16.

Namun, jika perkembangan angka kasus positif COVID-19 dianalisis berdasarkan insiden kumulatif per 100 ribu penduduk, Jakarta Pusat menempati peringkat pertama nasional, disusul oleh Kota Jayapura di peringkat ke-2, Kota Makassar peringkat ke-3, Kota Semarang peringkat ke-4, Kota Surabaya peringkat ke-5, Kota Banjarmasin peringkat ke-6, Kota Denpasar peringkat ke-13, Kota Palembang peringkat ke-40, Kota Medan peringkat ke-43 dan terakhir, Kota Depok pada peringkat ke-68.

Selanjutnya, Dewi menjelaskan kecepatan laju insidensi kasus per 100 ribu penduduk di 10 kota besar yang telah dianalisis. Terdata Jakarta Pusat menempati posisi pertama, disusul oleh Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Medan, Kota Jayapura, Kota Banjarmasin, Kota Depok, Kota Denpasar, dan pada posisi terakhir yaitu Kota Palembang.

Terakhir, Dewi memberikan tiga imbauan kepada masyarakat Indonesia terutama yang berada di perkotaan. Pertama, pahami bahwa kota merupakan poros segala aktivitas.

“Masyarakat harus tetap menjaga kota mereka agar tetap dapat produktif dan aman dari COVID-19 dengan disiplin mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Dewi.

Kedua, waspada penularan di kota besar. Masyarakat harus berhati-hati dan pemerintah daerah harus adaptif dan memiliki kapasitas yang baik untuk merespons.

“Terakhir dan paling penting, tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap waspada dan disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun karena hal ini jadi kunci kekuatan kita dalam melawan COVID-19,” tutup Dewi.

(Tim Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19).

Pemerintan Akan Melaunching BLT Karyawan Swasta 25 Agustus

PENAWARTA.COM – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan dan melaunching langsung program bantuan langsung tunai (BLT) bagi karyawan swasta pada 25 Agustus 2020.

Ia menjelaskan, yang mendapatkan bantuan ini adalah karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji di bawah Rp5 juta.

Ida Fauziyah mengumumkan bantuan akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tanggal ini.

Program bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan cair akhir Agustus 2020.

“Untuk subsidi bulan September dan Oktober kita berikan pada akhir Agustus ini,” kata Ida Fauziyah di kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2020).

Ida Fauziyah mengatakan bantuan akan diberikan 2 bulan sekali selama 4 bulan.

Bantuan diberikan dalam bentuk transfer langsung terhadap rekening penerima atau pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan begitu pada akhir Agustus pekerja yang masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial tersebut akan ditransfer bantuan sebesar Rp1,2 juta.

Ida menjelaskan bantuan diberikan dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan daya beli di masyarakat.

“Bantuan Rp 600 ribu tersebut diharapkan daya beli temen-temen pekerja meningkat,” kata Ida.

Pemerintah berharap dengan subsidi gaji pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik.

Hal tersebut dikarenakan pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga minus 5 persen akibat dampak pandemi covid-19.

“Kalau kemarin kita minus lima, sekarang dengan kita menggelontorkan ini, membantu dengan memberikan subsidi. Mudah-mudahan daya beli naik, konsumsi keluarga naik,” kata Ida.

Setelah bantuan diberikan yang diiringi dengan meningkatnya daya beli maupun konsumsi masyarakat, diharapkan pada kuartal ketiga ekonomi Indonesia dapat kembali normal atau kembali positif.

“Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 3 kembali normal atau positif,” katanya. (Tribunnews.Com, 17 Agustus 2020)

Interpelasi untuk Rakyat atau Dewan..?

PENAWARTA.COM – Lembaga DPRD Pamekasan pada 15 Juni 2020 resmi menyetujui usulan interpelasi sebagian anggota legislatif itu kepada Pemkab Pamekasan tentang realisasi program bantuan mobil sehat yang merupakan program prioritas Bupati Baddrut Tamam. Keputusan menggunakan hak interpelasi ini setelah melalui proses rapat yang alot dan diwarnai aksi wark out fraksi, dalam hal ini adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)..

Wajar, jika PKB menolak keras atas upaya mempermasalahkan bantuan mobil sehat yang memang merupakan program prioritas Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja’e tersebut, karena partai ini merupakan pengusung utama pasangan Berbaur (Baddrut Tamam-Raja’e) saat maju sebagai pasangan calon pada Pilkada 2018 lalu. Bagi F-PKB, mempermasalahkan program prioritas “Berbaur” adalah sama dengan berupaya menggagalkan realisasi program tersebut. Padahal, mobil sehat kini sangat dibutuhkan, apalagi di era pandemi Virus Corona (COVID-19) seperti sekarang ini.

Namun, menurut anggota Fraksi PKB Zainal Abidin, yang menjadi alasan pokok PKB menolak penggunaan hak interpelasi anggota dewan, bukan semata-mata karena pengusung pasangan “Berbaur”, akan tetapi pengajuan hak interpelasi dianggap cacat hukum, lantaran ada tahapan yang tidak dilalui oleh inisiator hak interpelasi tersebut. Sehingga, jika penggunaan hak interpelasi itu dilanjutkan, maka hasilnya juga akan cacat secara hukum. Apalagi yang menjadi pembahasan adalah berkenaan dengan kepentingan masyarakat Pamekasan secara umum.

Bahkan, mantan Kepala Bappeda Pemkab Pamekasan dalam keterangan persnya di sejumlah media menuding, bahwa rapat pengajuan hak interpelasi itu terkesan dipaksakan. Tahapan yang tidak dijalankan dalam proses pengajuan hak interpelasi tersebut, mengenai penyertaan alasan interpelasi yang diajukan kepada pimpinan dan sekretaris DPRD, berikut materi interpelasi.

Selain itu, dalam tata tertib (tatib) DPRD Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa pengajuan hak interpelasi diajukan kepada pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh pengusul serta disertai nomor pokok dan tanggal oleh sekretariat. Usul tersebut memuat paling sedikit tentang kebijakan Pemkab dan alasan yang akan dimintai keterangan. Tatib ini, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 70 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang isinya sama.

Namun versi berbeda juga disampaikan oleh salah Ketua Fraksi Madani (gabungan dari PBB, Golkar, PAN dan Partai Nasdem) Hamdi. Politikus PBB ini membantah adanya tahapan yang tidak dilalui. Hanya saja, PKB meminta agar proses itu dimulai dari awal lagi, dengan alasan, karena tidak disertakan dokumen saat pengajuan. PKB meminta untuk dikaji dulu, tapi pengusul interpelasi tidak mau, dan forum rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akhirnya menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi tersebut.

Dua Usulan
Usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Pemkab Pamekasan oleh sebagian anggota DPRD Pamekasan ini, sebenarnya bukan hanya satu, akan tetapi dua usulan, yakni pertama, tentang realisasi program mobil sehat, dan kedua, tentang penggunaan dana COVID-19. Namun dalam perkembangannya, yang terus berlanjut, hanya tentang realisasi program mobil sehat Bupati Baddrut Tamam dan Raja’e. Sedangkan anggaran penanganan COVID-19 tidak berlanjut.

Sebelum, para pengusung hak interpelasi mengendus ke sejumlah media lokal di Pamekasan, bahwa materi interpelasi pada dua hal, yakni mobil sehat dan anggaran COVID-19. Rupanya, dalam perkembangannya, para pengusung interpelasi ini menyadari, bahwa mempersoalkan dana COVID-19 adalah sama dengan mempersoalkan ketua dewan itu sendiri, karena Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman juga sebagai anggota Tim Satgas COVID-19.

Kalaupun kasus anggaran COVID-19 dari refocusing APBD 2020 itu tetap diajukan dalam penggunaan hak interpelasi sebagaimana pada realisasi program bantuan mobil sehat tersebut, maka Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman selalu pemegang otoritas keputusan dalam persidangan tersebut tidak mungkin menyetujui usulan anggotanya untuk mempersoalkan dirinya yang juga anggota Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan.

Netral dan Tak Netral
Sebagai fraksi yang kadernya ditunjuk memegang kendali dalam menetapkan keputusan di lembaga legislatif, Fraksi PPP tentu tak ingin menampakkan wajah yang cenderung berat sebelah, yakni antara yang menolak dan menyetujui penggunaan hak interpelasi.

Mendukung interpelasi realisasi bantuan mobil sehat “Berbaur“, tapi menolak interpelasi transparansi penggunaan dana COVID-19 adalah sama halnya dengan mengumumkan kepada publik bahwa fraksi ini hanya ingin mempermasalahkan pihak lain yang dinilai bermasalah, akan tetapi tidak mau dirinya dipersoalkan meskipun juga dinilai bermasalah.

Maka disinilah Fraksi PPP berupaya mengambil jalan tengah dengan tidak mengambil keputusan apapun terkait usulan interpelasi ini yang oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman disebut “netral” dan “tidak netral”.

Netral” dimaksudkan bagi fraksi secara kelembagaan, dan “tidak netral” dimaksudkan kepada personel anggota fraksi yang bebas menentukan, untuk mendukung atau menolak usulan interpelasi realisasi program mobil sehat Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja’e. Tentunya, sikap ini setelah semua anggota Fraksi PPP sepakat untuk tidak mempersoalkan penggunaan COVID-19 yang itu berarti juga mempersoalkan dirinya sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan.

Drama Legislator..?
Penggunaan hak intepelasi anggota dewan, merupakan hal politik wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagai diatur dalam penjelasan Pasal 27A, UU Nomor 22 Tahun 2003.

Mekanismenya adalah, sekurang-kurangnya diajukan oleh 13 orang anggota dewan. Dalam konteks DPRD Pamekasan konon telah diusulkan oleh 20 orang dari total 45 anggota DPRD. Artinya dari sisi syarat administratif dan konstitusional sudah memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan.

Tapi yang menjadi persoalan terkait interpelasi di DPRD Pamekasan, ternyata hanya masalah komunikasi lintas sektor saja, yakni, karena tidak semua anggota dewan berada di Badan Anggaran dan Badan Musayawarah. “… Intinya, ada ketidak puasan, karena di DPRD itu tidak semuanya di banggar, dan tidak semuanya di bamus,”. Demikian, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, seperti dilansir portalmadura.com, Senin (15/6/2020).

Jika mengacu kepada petikan pernyataan Ketua DPRD Pamekasan ini, maka substansi yang dipersoalkan sebenarnya bukan pada substansi yang memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, akan tetapi karena faktor ketidak puasan akibat komunikasi lintas sentor di lembaga DPRD yang tersumbat.

Ketika pernyataan Ketua DPRD Pamekasan ini menjadi dasar analisis dalam upaya gerakan politik interpelasi, maka wajar apabila ada sebagian media massa yang mengendus bahwa usulan hak interpelasi tersebut adalah sebuah “drama“, seperti yang dilansir koranmadura.com. Media ini pada 11 Juni 2020 malah menerbitkan laporan berita berjudul “Menanti Drama Hak Interpelasi Kepada Bupati, Ditolak atau Digolkan”.

Maka yang perlu dipertanyakan, benarkah penggunaan hak interpelasi itu untuk kepentingan rakyat, dan masyarakat luas di Kabupaten Pamekasan, atau untuk kepentingan sebagian anggota dewan yang tidak terwakilkan di Bamus dan Banggar?

(Disarikan dari hasil diskusi rutin terbatas oleh Komunitas Pena Pamekasan berjudul “Interpelasi di saat Pandemi COVID-19” di Pamekasan pada 15 Juni 2020)

Smartfren Bantu Vitamin C Wartawan Peliput COVID-19

PENAWARTA.COM – Manajemen Perusahaan Penyedia Layanan Telekomunikasi PT Smartfren Telecom Tbk memberikan bantuan suplemen berupa vitamin C kepada wartawan yang biasa meliput COVID-19 di Pulau Madura, Jawa Timur guna meningkatkan imun tubuh, sehingga tetap sehat dan terhindari virus corona saat menjalankan tugas-tugas jurnalistik di lapangan.

“Bantuan suplemen ini sebagai bentuk komitmen dari pola kemitraan yang selama ini telah terbangun dengan baik, antara kami dengan teman-teman wartawan, semoga bermanfaatkan, sehingga kita tetap bisa beraktivitas dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Bagian Pemasaran PT Smartfren, Ales Shella Hadysara dalam rilis kepada media, Kamis (11/6/2020).

Ales menjelaskan, selain untuk memberikan dukungan pada wartawan di Pulau Madura agar mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya di lapangan dalam kondisi sehat, bantuan itu juga dimaksudkan untuk menyambung silaturrahmi dengan perwakilan insan pers di Pulau Madura.

Sebab, selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, pihaknya tidak bisa dengan wartawan di Pulau Madura, akibat kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diberlakukan di daerah kantor perwakilan perusahaan itu di Surabaya.

“Baru setelah PSBB dicabut, kami bisa bertemu, tapi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa, karena kami harus memperhatikan protokol kesehatan, demi kebaikan bersama,” kata Ales.

Penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona, tidak hanya dilakukan saat ada acara pertemuan saja, akan tetapi juga dalam berbagai kegiatan di kantor Smartfren.

Ales Shella Hadysara dalam pertemuan dengan perwakilan wartawan di Pulau Madura itu juga menuturkan, selama pandemi COVID berlangsung, tingkat konsumsi penggunaan data internet meningkat sekitar 10 persen dibanding waktu normal, yakni sebelum pandemi COVID-19 berlangsung.

“Yang banyak diakses adalah media sosial youtobe dan peningkatan terjadi di daerah pinggiran, bukan di pusat kota,” katanya, menjelaskan. (PW-12)

Traffic Layanan Data Smartfren Naik 10 Persen Selama Ramadan dan Lebaran

PENAWARTA.COM – Meski perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, dimana pemerintah tengah menerapkan PSBB untuk menangkal penyebaran Covid-19, Smartfren mencatatkan kenaikan traffic data 10% selama Ramadan dan Idul Fitri 2020. Kenaikan layanan data ini terjadi dari bulan April ke Mei 2020.

“Seperti yang sudah kami perhitungkan sebelumnya, dalam kondisi pandemik dan adanya PSBB yang membatasi mobilitas masyarakat untuk mudik saat Idul Fitri. Pertumbuhan layanan data Smartfren di bulan Mei tetap stabil dan merata di berbagai area. Kenaikan trafiknya konsisten mencapai lebih 10% jika dibandingkan bulan April. Hampir sama seperti sejak diberlakukannya WFH pada bulan Maret lalu,” ujar Ales Shella Hadysara, Regional Brand Activation Smartfren di Pamekasan, Selasa (9/5/2020).

Jika pada lebaran-lebaran sebelumnya ada penambahan kenaikan trafik di daerah akibat dari mobilitas pelanggan Smartfren yang mudik. Lebaran kali ini persebaran kenaikannya relatif stabil karena penerapan kebijakan PSBB dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik di lebaran tahun ini. Hal ini mengakibatkan kualitas jaringan Smartfren tetap terjaga dan tetap optimal di seluruh area layanan.

Munir menambahkan, kenaikan traffic data Smartfren disebabkan semakin maraknya penggunaan aktifitas masyarakat secara online di segala bidang yang didukung dengan disediakannya paket kouta data SF yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau. Seperti diketahui dari bulan Maret hingga Mei 2020, Smartfren merilis produk baru seperti Kartu Perdana 1ON+ (ion plus) dan denominasi baru Paket Unlimited.

Tetap Jalankan Protokol Kesehatan
Menghadapi kondisi new normal, dimana sebagian masyarakat mulai beraktivitas kembali, Smartfren akan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi para pegawai, terutama petugas yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Beberapa protokol kesehatan yang diterapkan di Galeri Smartfren dalam melayani dan melakukan kontak dengan konsumen, antara lain:

  1. Petugas layanan konsumen dan konsumen wajib menggunakan masker
  2. Melakukan pengecekan suhu tubuh
  3. Menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan
  4. Penerapan jaga jarak dalam dalam melayani dan tempat antrian konsumen
  5. Penambahan sekat pembatas untuk counter layanan dan pembayaran

Beberapa hari lalu, Galeri Smartfren di Paragon Mall Semarang dikunjungi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang melakukan sidak di beberapa fasilitas yang melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah tersebut sempat menanyakan fasilitas apa saja yang sudah disiapkan Galeri Smartfren untuk melindungi konsumen dari penyebaran Covid-19. Sidak yang dilakukan Ganjar Pranowo ke Galeri Smartfren dapat dilihat di akun Instagram: lifeatsmartfren.

Tentang PT Smartfren Telecom Tbk.
PT Smartfren Telecom Tbk (IDX:FREN) merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia, dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice overLTE (VoLTE) secara komersial.

Pada tahun 2017, Smartfren mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan operator telekomunikasi terdepan dalam menghadirkan layanan telekomunikasi berbasis 4G dan menjadikan Smartfren sebagai satu-satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya. Dengan wilayah cakupan jaringan yang luas, melalui sekitar 31.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia, Smartfren telah didaulat menjadi official telco partner untuk brand-brand smartphone global ternama, seperti iPhone (Apple) dan Samsung. Pada tahun 2019, Smartfren sukses melaksanakan uji coba 5G yang dilaksanakan di Jakarta dan di tahun ini juga, Smartfren menjadi operator pertama di Indonesia yang menghadirkan inovasi eSIM. Dengan adanya inovasi eSIM, Smartfren memberikan keuntungan kepada pelanggannya untuk mengakses jaringan Smartfren ke perangkat komunikasinya tanpa menggunakan kartu SIM fisik. eSIM menyimpan nomor telepon, paket berlangganan, konfigurasi jaringan yang membuat perangkat anda dapat terhubung ke Smartfren

Untuk paket layanan internet, Smartfren saat ini mengukuhkan diri sebagai operator telekomunikasi yang memberikan beragam kartu perdana, dan layanan paket internet, mulai dari Paket Smartfren Super4G Unlimited dan Paket Super4G Kuota. Pada tahun 2020, Smartfren merilis Kartu Perdana dan paket internet Smartfren 1ON+. Selain menawarkan beragam produk serta layanan data dan suara, Smartfren juga meyediakan solusi bisnis korporasi, untuk solusi bisnis bagi lembaga dan korporasi di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.smartfren.com. (Rilis)

Relawan Pamekasan buat lumbung pangan bagi warga terdampak COVID-19

PENAWARTA.COM – Relawan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur membuat lumbung pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi corona (COVID-19).

Menurut Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Pamekasan Budi Cahyono di Pamekasan Selasa (22/4/2020), hal itu dilakukan, karena pandemi corona yang terjadi saat ini telah menyebabkan banyak warga yang tidak bisa beraktivitas dan bekerja mencari nafkah.

“Atas dasar itu, maka kami yang tergabung dalam forum relawan ini, bersepakat untuk membuat lumbung pangan,” kata Budi.

Ia menuturkan, awalnya lumbung pangan yang didirikan para relawan penanggulangan bencana itu, hanya untuk membantu kebutuhan pangan para relawan dan keluarga yang ditinggalnya, karena membantu penanganan COVID-19.

Namun, dalam perkembangannya, lumbung pangan yang dibuat FRPB itu juga memfasilitasi bantuan pada masyarakat miskin di wilayah itu.

“Tapi caranya dengan diantarkan secara langsung kepada yang bersangkutan, dan tim kami melihat kondisi langsung di lapangan,” kata Budi.

Budi menuturkan, lumbung pangan yang didirikan kelompok relawan ini meluas, dari hanya untuk keluarga nelayan ke masyarakat luas, karena sumbangan dari masyarakat banyak.

“Jadi, lumbung pangan ini murni merupakan bantuan dari masyarakat,” kata Budi, menjelaskan.

FRPB merupakan salah satu kelompok relawan dan proaktif membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana.

Pada bencana alam non-fisik ini, FRPB aktif melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah desa bersama para relawan lainnya. (PW-016).

Jadwal Imsyakiyah Ramadhan 1441 Hijriyah

PENAWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengeluarkan jadwal imsyakiyah Ramadhan 1441 Hijriah sebagai pedoman bagi masyarakat di wilayah itu yang akan menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

Berikut selengkapnya jadwal imsyakiyah tersebut: