Author's posts

Catatan Dialog Tata Niaga Tembakau PWI Pamekasan

PWI TEMBAKAUPamekasan (PWINews) – Pada 13 Agustus 2014 bertempat di Kedai Kopi dan Baca Sebelah 12 di Eks Syasiun PJKA Jalan Trunojoyo, PWI Pamekasan menggelar dialog tentang Tata Niaga tembakau dengan menghadirkan empat orang nara sumber.

Berikut rangkuman isi dialog yang terekam dalam cacatan notula PWI Pamekasan

Pemateri 1
Sekda Alwi Baek mewakili Bupati Pamekasan membahas tema “Kebijakan Daerah dalam Mengawal Tata Niaga Tembakau”.

– Tembakau dikenal daun emas beberapa tahun lalu, dan saat itu belum ada kebijakan apapun dari pemerintah, bahkan petani juga menjadi kaget karena harganya meningkat secara drastis saat itu. Namun seiring dengan perkembangan waktu, harga tembakau kemudian juga menurun. Pemkab tidak tinggal diam, dan membuat kebijakan yang memihak kepada kepentingan petani tembakau. Pemkab juga berupaya mengurangi beban biaya produksi petani. Antara lain dengan memberikan bantuan bibit, serta berupaya mengurangi praktik kecurangan pembelian tembakau dengan cara mengatur tata niaga tembakau, yakni melalui Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura.

– Bibit tembakau yang dianjurkan untuk dikembangkan di Pamekasan sesuai dengan hasil penelitian yang keinginan pihak pabrikan adalah bibit jenis prancak 95. Pemkab juga mensosialisasikan tata cara budidaya tembakau sedemikian rupa, sehingga keinginan pihak pabrikan dengan petani juga terwadahi. Upaya membangun akses dan peningkatan fasilitas untuk peningkatan kualitas tembakau juga dilakukan oleh pemerintah. Seperti sumur bor dan bendungan atau waduk di beberapa lokasi.

– Perkembangan berikutnya, tanaman tembakau ini justru membludak, sehingga produksi cenderung meningkat dan inilah yang menjadi alasan harga tembakau murah. Kebijakan pemerintah dalam berupaya mendorong petani meningkatkan hasil usahnya juga telah dilakukan, seperti melakukan komunikasi dengan pihak pabrikan (kebutuhan tahun ini berapa?).

– Pemkab Pamekasan berupaya menyediakan tanaman alternatif selain tembakau, yakni tebu. Ini dimaksdukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan tembakau dengan statusnya sebagai daun emas. Tebu ini juga sebagai tawaran pendukung pemerintah yang berencana membangun pabrik gula di Pamekasan.

Pemateri II
Kepala Disperindag Pamekasan Bambang Edy Suprapto membahas teman “Teknik Pelaksanaan Tata Niaga Tembakau”

– Pemkab telah rutin melakukan koordinasi dengan pihak pabrikan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan pihak pabrikan tentang kebutuhan tembakau. Pemkab juga merekrut tim pemantau tata niaga tembakau dari ormas dan LSM yang ada di Pamekasan.

– Dalam dialog itu, Bambang juga menjelaskan, bahwa luas areal tanam 2011, 32.500 hektare, 2012 turun 30,000 hektarm 2013 31 hektare, 2014 ini luas areal tanam tembakau turun lagi dan di Pamekasan 26.905 hektare. (86 persen), maka luas areal tanam 35.155 atau sekitar 31 ribu ton. Rencana pembelian, rata-rata tidak sampai terpenuhi, tahun 2013 sekitar 5.000 ton, tahun 2014 ini sekitar 23 ribu ton lebih. Harapan kita bisa terlampaui karen tahun lalu serapannya sangat sedikit. “Saya yakin serapan ini bisa terlampaui, Madura untuk kretek belum bisa terlampaui. Dari sisi kualitas areal tanam kita cukup bagus, musim juga mendukung, dan dari tahun ke tahun”.

– BEP tembakau di Pamekasan untuk tahun 2014 ini sekitar Rp29.396 per kilogram, 2011 (hingga Rp40 ribu), 2013 Rp26.793 (17 hingga 48 ribu). Tanaman tembakau di Madura, di Sampang 10 hektare, Sumenep 20 hektare. Tahun 2012 musim mendukung, tapi harga tak sebaik 2013 (barang sedikit tapi dibutuhkan).

– Pertanggal saat ini sekitar 2 ribu hektare dan sampai saat ini sudah panen namun belum ada pihak pabrikan yang mengajukan izin pembelian. Tanggal 19 akan bertemu dengan pabrikan, untuk menggali informasi apakah ada serapan atau tidak, kapan waktu pembelian dan lain sebagainya. Gudang yang akan dipantau yang serapan pembeliannya setiap hari minimal 50 bal.

– Perdagangan tembakau dinilai kurang prospekstif, karena berbagai banyak hal, seperti area lahan merokok juga mulai dibatasi. Pemkab juga memang berupaya untuk mengarahkan ke tanaman alternatif lainnya, seperti tebu.

– Disperindag siapkan juga menawarkan minyak atsiri (sekitar 12 hektare dan bernilai ekonomis). 1 tahaman adsiri, 3 kilo falam satu pohon. Dua kali panen.

– Dalam dialog itu, Bambang juga menjelaskan, impor tembakau yang dilakukan pedagang Indonesia yakni sekitar 90 ribu ton, dan pada tahun ini naik menjadi 12 ribu ton.

– Pemkab akan meminta fasilitasi Gubernur unutuk audienasi kemenko perekonomian, kaena rokok ini kan selalu dipojokkan sementara cukai cukup tinggi membantu penerima negara.

Pemateri III Doktor Taufiqurrahman
– Kajian potensial, tembakau tetap merupakan daun emas, Pertama, cukai ada pengaruh langsung yang ditimbulkan, terbentuknya sosial kapital masyarakat. Tembakau juga membantu pemberdayaan masarakat, hingga mencapai Rp200 miliar di Jatim. Dengan demikian selama ada produksi rokok tetap dibutuhkan, khususnya industri kretek dengan mutunya yang khas, aroma dan rasanya yang gurih.

– Ia mengemukan hasil penelitian Suwarno, menyebutkan bahwa seluas 33 ribu tanamkan per hektare. Tembakau Madura aromanya berbeda dan tidak ditemui pada tembakau laiun, 70 hingga 80 persen dibutuhkan proses rajangan, sehingga dikenal menjadi terbakau rajangan, juga sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek.

– Bahan Baku 12 hingga 14 persen. Tembakay Madura mempunya dua peran, yakni racikan, sigaret kreteyk dan perekonomian, yakni ekonomi mikro, dengan demikian tembakau sangat potensi.

– Kebutuhan tembakau akan tetap meningkat setiap tahunnya…! Rata-rata areal tanam di Madura sekitar 50 hektare. Dibanding daerah lain, sebenarnya masih lebih rendah. Tanaman tembakau melebihi tanaman palawija dan mampu menyumpangkan -endapatan Madura sekitar 60 hingga 80 persen.

Pemateri IV
Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi
– Dalam bisnis ada dua poin, yakni titik keseimbangan, atau mekanisme pasar. Baik diatur maupun tidak akan, menemukan titik keseimbangan itu. Kedua, dalam sektor kehidupan ada yang namanya kompetisi.

– Proteksi petani oleh pemerintah perlu dilakukan. Ini dilakukan termasuk di negara maju, subsidi kepada petani.Pemkab dan DPRD Pamekasan sebenarnya telah membuat Perda tentang Penatausahaan Tembakau Madura. Tapi Perda itu belum nampak efektif, karena baru di Pamekasan saja, sedangkan di Madura ini petani yang menanam tembakau bukan hanya di Pamekasan akan tetapi, juga Sampang, Sumenep dan sebagian di Bangkalan.

– Sehingga jiga ada tembakau Jawa masuk ke wilayah selain Pamekasan, maka petugas tidak bisa berbuat banyak, kendatipun pada akhirnya tembakau Jawa yang masuk ke Sampang dan Sumenep itu dijual ke Pamekasan karena perwakilan pembelian tembakau di Madura kebanyakan berada di Pamekasan.

– Bisa saja dilakukan tata niaga tembakau di tingkat nasional, akan tetapi penekannya harus lebih pada kualitas tembakau yang bisa masuk ke Indonesia. Semua produk agro Indonesia itu sebenarnya tidak efesien, yakni memiliki biaya operasional tinggi, sehingga kalah dengan luar negeri.

– Keikutsertaan pemerintah dan peran aktif pemerintah juga kurang, di luar negeri pemerintah mensubsidi biaya produksi pertanian, sehingga harganya jauh lebih murah. Perlu ada pengurangan biaya produksi. Kemajuan teknologi belum menyentuh produk tembakau.

– Pihak pabrikan merasa lebih baik beli di luar negeri, dan ini juga terjadi pada produk garam.

– Dalam kesempatan itu Hosnan juga mengemukakan, jumlah APBD yang dialokasikan ke bidang pertanian ini belum maksimal, meskipun petani banyak menyumbang pada APBD berdasarkan PDRB daerah.

Setelah para pemateri ini menyampaikan pemaparan, pemandu dialog Suhil Qodri dari Radio Karimata FM selanjutnya membuka sesi tanya jawab.

PENANYA SESSI 1
Tabri, Desa Potoan Laok, Kecamatan
– Mempertanyakan soal sumbangan pihak ketiga Rp100 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Bab XII tentang Sumbangan Pihak Ketiga. (Pertanyaan kepada Sekda, Bambang dan Hosnan Achmadi)

Penanya Donny Unira
– kenapa Pemkab berencana membangun pabrik gula?
– Proses pembelian efektif seperti apa?

Ady Perbankan Mikro
– Kenapa tembakau cenderung bermasalah saat harga turun? Lalu kenapa hasil pertanian lain cenderung tidak bermasalah meski harga rendah?
– Penanya ingin agar pemerintah, bisa membicarakan secara intensif tentang persoalan petani dan tata niaga? (Ditujukan kepada legislatif)

Sudo Pegantenan
– Minta pemerintah menekan pabrikan, tanpa melalui calon bisa melalui kelompok tani?

Jawaban:
SEKDA ALWI BAIK
– Soal pungutan Rp100 per kilogram, itu bukan perampokan dan pemda tidak melaksanakan itu. Bahkan pemkab akan merevisi perda itu. Pemkab juga sudah lama meminta agar pabrik besar membangun pabrikan di Madura. Dulu tidak mau dengan alasan transportasi, tapi setelah Suramadu dibangun, mereka juga tidak mau.

– Saat ini, pabrik rokok kecil mulai bermunculan.

– Pembangunan Pabrik tebu, karena investor sudah ada, sehingga hal ini perlu dimanfaatkan.

– Tembakau tak masuk sembilan kebutuhan bahan pohon yang diawasi oleh pemerintah. Satu-satunya cara, Dishutbun bisa menentukan biaya produksi, sehingga dengan cara seperti harga jualnya diharapkan melebihi dari biaya produksi.

BAMBANG EDY SUPRAPTO
– Sumbangan pihak ketiga selama ini tidak maksimal meski sudah ada perda yang mengatur tentang partisipasi pengusaha sebesar Rp100 per kilogram tersebut.

– Pemkab cenderung kesulitan untuk menangkap oknum pedagang yang ketahuan, mengambil sample tembakau lebih dari ketentuan, yakni 1 kilogram. Bambang juga menjelaskan, pemerintah tidak bisa menekan sepenuhnya harga pembelian. Pemkab selalu berkirim surat apabila tembakau masih banyak dan belum terserap dan meminta agar pabrikan menambah kuota pembelian tembakau.

– Terkait dengan gagasan agar petani bisa menjual secara langsung, pemkab memang telah membuat sekolah lapang, yakni sistem kerja sama antara petani dengan pengusaha dan petani bisa menjual secara langsung ke pihak pabrikan. (Tapi kendalanya, tidak semua petani mau. Padahal petani bisa langsung menjual ke pabrikan).

– Selama ini pabrikan yang memfasilitasi sekolah lapang adalah PT Sadana, ada juga Gudang Garam. Tahun depan pemkab akan membahas kebijakan umum angggaran dengan DPRD Pamekasan, yakni akan diperbanyak bantuan-bantuan berupa tandon kecil untuk membantu petani dalam penyediaan air untuk tanaman tembakau.

HOSNAN ACHMADI
– Pasal itu adalah usulan saya dulu, dengan pertimbangan pemerintah tidak mendapatkan hasil apapun dari banyaknya produksi tembakau itu kala itu. Tapi saat ini pemerintah sudah memberikan dana bagi hasil cukai, sehingga klausul dalam perda itu memang perli direvisi.

TAUFIKURRAHMAN
– Teori modernisasi (kerja sama untung) dan teori struktural (kerja sama buntung), dan fakta ini terjadi di lapangan. Masalah bisnis tembakau atau dua hal yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan eksternal.

Pertanyaan Sesi Kedua
Syaiful Bahri Unira
– Pengawasan masuknya tembakau Jawa masuk Pamekasan. Lokasi titik pengawasan, usulan posko pengawasan?

Khoirus Solihin
– Kenapa harus tebu, padahal masa panen tebu kan lebih lama?
– Adakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memotong mata rantai bisnis tembakau ini?

JAWABAN PEMATERI
Sekda Pamekasan
– Tawarah kebijakan pemkab, berupaya mencari komuditas lain. Salah satunya adalah tebu, dan ada juga adsiri. Jadi tebu ini bukan keputusan yang sengaja diarahkan tapi hanya sebatas jalur alternatif saja.

Bambang Edy Suprapto
– Titik pengawasan memang tidak perlu dijelaskan, karena bisa menjadi dilema. Kalau misalnya ditentukan titik-titiknya, maka bisa lolos dari operasi. Pemkab tidak bisa mengatur mata rantai perdagangan dari petani ke pedagang lalu ke bandul, karena yang berhak mengajukan langsung adalah mereka yang telah memiliki pengenal khusus dan telah ditunjuk oleh pihak pabrikan. Satu-satunya memang dengan sekolah lapang atau kemitraaan itu.

Hosnan Achmadi
– Kalau dunia tembakau memang tidak bisa menguntungkan, mari kita cari tanaman alternatif lain.

Dr Taufiq Hidayat
– Masalah tembakau memang sering menjadi masalah rumit, sebab terkadang kualitas campuran (tembakau Jawa dan Madura) jauh lebih mahal harga jualnya di gudang dengan tembakau Madura asli. Yang juga perlu dipahami bibit tembakau itu juga dari Jawa.

Dialog tentang Tata Niaga Tembakau yang digelar PWI Pamekasan bersama Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 ini mulai pukul 19.30 WIB dan berakhir pada pukul 22.15 WIB. Peserta dialog dari kalangan aktivis mahasiswa, seperti HMI, PMII dan GMNI, serta perwakilan LSM dan kelompok tani di Pamekasan. (Tim Media PWI Pamekasan)

 

Catatan Dialog Tata Niaga Tembakau PWI Pamekasan

PWI TEMBAKAUPamekasan (PWINews) – Pada 13 Agustus 2014 bertempat di Kedai Kopi dan Baca Sebelah 12 di Eks Syasiun PJKA Jalan Trunojoyo, PWI Pamekasan menggelar dialog tentang Tata Niaga tembakau dengan menghadirkan empat orang nara sumber.

Berikut rangkuman isi dialog yang terekam dalam cacatan notula PWI Pamekasan

Pemateri 1
Sekda Alwi Baek mewakili Bupati Pamekasan membahas tema “Kebijakan Daerah dalam Mengawal Tata Niaga Tembakau”.

– Tembakau dikenal daun emas beberapa tahun lalu, dan saat itu belum ada kebijakan apapun dari pemerintah, bahkan petani juga menjadi kaget karena harganya meningkat secara drastis saat itu. Namun seiring dengan perkembangan waktu, harga tembakau kemudian juga menurun. Pemkab tidak tinggal diam, dan membuat kebijakan yang memihak kepada kepentingan petani tembakau. Pemkab juga berupaya mengurangi beban biaya produksi petani. Antara lain dengan memberikan bantuan bibit, serta berupaya mengurangi praktik kecurangan pembelian tembakau dengan cara mengatur tata niaga tembakau, yakni melalui Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura.

– Bibit tembakau yang dianjurkan untuk dikembangkan di Pamekasan sesuai dengan hasil penelitian yang keinginan pihak pabrikan adalah bibit jenis prancak 95. Pemkab juga mensosialisasikan tata cara budidaya tembakau sedemikian rupa, sehingga keinginan pihak pabrikan dengan petani juga terwadahi. Upaya membangun akses dan peningkatan fasilitas untuk peningkatan kualitas tembakau juga dilakukan oleh pemerintah. Seperti sumur bor dan bendungan atau waduk di beberapa lokasi.

– Perkembangan berikutnya, tanaman tembakau ini justru membludak, sehingga produksi cenderung meningkat dan inilah yang menjadi alasan harga tembakau murah. Kebijakan pemerintah dalam berupaya mendorong petani meningkatkan hasil usahnya juga telah dilakukan, seperti melakukan komunikasi dengan pihak pabrikan (kebutuhan tahun ini berapa?).

– Pemkab Pamekasan berupaya menyediakan tanaman alternatif selain tembakau, yakni tebu. Ini dimaksdukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan tembakau dengan statusnya sebagai daun emas. Tebu ini juga sebagai tawaran pendukung pemerintah yang berencana membangun pabrik gula di Pamekasan.

Pemateri II
Kepala Disperindag Pamekasan Bambang Edy Suprapto membahas teman “Teknik Pelaksanaan Tata Niaga Tembakau”

– Pemkab telah rutin melakukan koordinasi dengan pihak pabrikan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan pihak pabrikan tentang kebutuhan tembakau. Pemkab juga merekrut tim pemantau tata niaga tembakau dari ormas dan LSM yang ada di Pamekasan.

– Dalam dialog itu, Bambang juga menjelaskan, bahwa luas areal tanam 2011, 32.500 hektare, 2012 turun 30,000 hektarm 2013 31 hektare, 2014 ini luas areal tanam tembakau turun lagi dan di Pamekasan 26.905 hektare. (86 persen), maka luas areal tanam 35.155 atau sekitar 31 ribu ton. Rencana pembelian, rata-rata tidak sampai terpenuhi, tahun 2013 sekitar 5.000 ton, tahun 2014 ini sekitar 23 ribu ton lebih. Harapan kita bisa terlampaui karen tahun lalu serapannya sangat sedikit. “Saya yakin serapan ini bisa terlampaui, Madura untuk kretek belum bisa terlampaui. Dari sisi kualitas areal tanam kita cukup bagus, musim juga mendukung, dan dari tahun ke tahun”.

– BEP tembakau di Pamekasan untuk tahun 2014 ini sekitar Rp29.396 per kilogram, 2011 (hingga Rp40 ribu), 2013 Rp26.793 (17 hingga 48 ribu). Tanaman tembakau di Madura, di Sampang 10 hektare, Sumenep 20 hektare. Tahun 2012 musim mendukung, tapi harga tak sebaik 2013 (barang sedikit tapi dibutuhkan).

– Pertanggal saat ini sekitar 2 ribu hektare dan sampai saat ini sudah panen namun belum ada pihak pabrikan yang mengajukan izin pembelian. Tanggal 19 akan bertemu dengan pabrikan, untuk menggali informasi apakah ada serapan atau tidak, kapan waktu pembelian dan lain sebagainya. Gudang yang akan dipantau yang serapan pembeliannya setiap hari minimal 50 bal.

– Perdagangan tembakau dinilai kurang prospekstif, karena berbagai banyak hal, seperti area lahan merokok juga mulai dibatasi. Pemkab juga memang berupaya untuk mengarahkan ke tanaman alternatif lainnya, seperti tebu.

– Disperindag siapkan juga menawarkan minyak atsiri (sekitar 12 hektare dan bernilai ekonomis). 1 tahaman adsiri, 3 kilo falam satu pohon. Dua kali panen.

– Dalam dialog itu, Bambang juga menjelaskan, impor tembakau yang dilakukan pedagang Indonesia yakni sekitar 90 ribu ton, dan pada tahun ini naik menjadi 12 ribu ton.

– Pemkab akan meminta fasilitasi Gubernur unutuk audienasi kemenko perekonomian, kaena rokok ini kan selalu dipojokkan sementara cukai cukup tinggi membantu penerima negara.

Pemateri III Doktor Taufiqurrahman
– Kajian potensial, tembakau tetap merupakan daun emas, Pertama, cukai ada pengaruh langsung yang ditimbulkan, terbentuknya sosial kapital masyarakat. Tembakau juga membantu pemberdayaan masarakat, hingga mencapai Rp200 miliar di Jatim. Dengan demikian selama ada produksi rokok tetap dibutuhkan, khususnya industri kretek dengan mutunya yang khas, aroma dan rasanya yang gurih.

– Ia mengemukan hasil penelitian Suwarno, menyebutkan bahwa seluas 33 ribu tanamkan per hektare. Tembakau Madura aromanya berbeda dan tidak ditemui pada tembakau laiun, 70 hingga 80 persen dibutuhkan proses rajangan, sehingga dikenal menjadi terbakau rajangan, juga sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek.

– Bahan Baku 12 hingga 14 persen. Tembakay Madura mempunya dua peran, yakni racikan, sigaret kreteyk dan perekonomian, yakni ekonomi mikro, dengan demikian tembakau sangat potensi.

– Kebutuhan tembakau akan tetap meningkat setiap tahunnya…! Rata-rata areal tanam di Madura sekitar 50 hektare. Dibanding daerah lain, sebenarnya masih lebih rendah. Tanaman tembakau melebihi tanaman palawija dan mampu menyumpangkan -endapatan Madura sekitar 60 hingga 80 persen.

Pemateri IV
Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi
– Dalam bisnis ada dua poin, yakni titik keseimbangan, atau mekanisme pasar. Baik diatur maupun tidak akan, menemukan titik keseimbangan itu. Kedua, dalam sektor kehidupan ada yang namanya kompetisi.

– Proteksi petani oleh pemerintah perlu dilakukan. Ini dilakukan termasuk di negara maju, subsidi kepada petani.Pemkab dan DPRD Pamekasan sebenarnya telah membuat Perda tentang Penatausahaan Tembakau Madura. Tapi Perda itu belum nampak efektif, karena baru di Pamekasan saja, sedangkan di Madura ini petani yang menanam tembakau bukan hanya di Pamekasan akan tetapi, juga Sampang, Sumenep dan sebagian di Bangkalan.

– Sehingga jiga ada tembakau Jawa masuk ke wilayah selain Pamekasan, maka petugas tidak bisa berbuat banyak, kendatipun pada akhirnya tembakau Jawa yang masuk ke Sampang dan Sumenep itu dijual ke Pamekasan karena perwakilan pembelian tembakau di Madura kebanyakan berada di Pamekasan.

– Bisa saja dilakukan tata niaga tembakau di tingkat nasional, akan tetapi penekannya harus lebih pada kualitas tembakau yang bisa masuk ke Indonesia. Semua produk agro Indonesia itu sebenarnya tidak efesien, yakni memiliki biaya operasional tinggi, sehingga kalah dengan luar negeri.

– Keikutsertaan pemerintah dan peran aktif pemerintah juga kurang, di luar negeri pemerintah mensubsidi biaya produksi pertanian, sehingga harganya jauh lebih murah. Perlu ada pengurangan biaya produksi. Kemajuan teknologi belum menyentuh produk tembakau.

– Pihak pabrikan merasa lebih baik beli di luar negeri, dan ini juga terjadi pada produk garam.

– Dalam kesempatan itu Hosnan juga mengemukakan, jumlah APBD yang dialokasikan ke bidang pertanian ini belum maksimal, meskipun petani banyak menyumbang pada APBD berdasarkan PDRB daerah.

Setelah para pemateri ini menyampaikan pemaparan, pemandu dialog Suhil Qodri dari Radio Karimata FM selanjutnya membuka sesi tanya jawab.

PENANYA SESSI 1
Tabri, Desa Potoan Laok, Kecamatan
– Mempertanyakan soal sumbangan pihak ketiga Rp100 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Bab XII tentang Sumbangan Pihak Ketiga. (Pertanyaan kepada Sekda, Bambang dan Hosnan Achmadi)

Penanya Donny Unira
– kenapa Pemkab berencana membangun pabrik gula?
– Proses pembelian efektif seperti apa?

Ady Perbankan Mikro
– Kenapa tembakau cenderung bermasalah saat harga turun? Lalu kenapa hasil pertanian lain cenderung tidak bermasalah meski harga rendah?
– Penanya ingin agar pemerintah, bisa membicarakan secara intensif tentang persoalan petani dan tata niaga? (Ditujukan kepada legislatif)

Sudo Pegantenan
– Minta pemerintah menekan pabrikan, tanpa melalui calon bisa melalui kelompok tani?

Jawaban:
SEKDA ALWI BAIK
– Soal pungutan Rp100 per kilogram, itu bukan perampokan dan pemda tidak melaksanakan itu. Bahkan pemkab akan merevisi perda itu. Pemkab juga sudah lama meminta agar pabrik besar membangun pabrikan di Madura. Dulu tidak mau dengan alasan transportasi, tapi setelah Suramadu dibangun, mereka juga tidak mau.

– Saat ini, pabrik rokok kecil mulai bermunculan.

– Pembangunan Pabrik tebu, karena investor sudah ada, sehingga hal ini perlu dimanfaatkan.

– Tembakau tak masuk sembilan kebutuhan bahan pohon yang diawasi oleh pemerintah. Satu-satunya cara, Dishutbun bisa menentukan biaya produksi, sehingga dengan cara seperti harga jualnya diharapkan melebihi dari biaya produksi.

BAMBANG EDY SUPRAPTO
– Sumbangan pihak ketiga selama ini tidak maksimal meski sudah ada perda yang mengatur tentang partisipasi pengusaha sebesar Rp100 per kilogram tersebut.

– Pemkab cenderung kesulitan untuk menangkap oknum pedagang yang ketahuan, mengambil sample tembakau lebih dari ketentuan, yakni 1 kilogram. Bambang juga menjelaskan, pemerintah tidak bisa menekan sepenuhnya harga pembelian. Pemkab selalu berkirim surat apabila tembakau masih banyak dan belum terserap dan meminta agar pabrikan menambah kuota pembelian tembakau.

– Terkait dengan gagasan agar petani bisa menjual secara langsung, pemkab memang telah membuat sekolah lapang, yakni sistem kerja sama antara petani dengan pengusaha dan petani bisa menjual secara langsung ke pihak pabrikan. (Tapi kendalanya, tidak semua petani mau. Padahal petani bisa langsung menjual ke pabrikan).

– Selama ini pabrikan yang memfasilitasi sekolah lapang adalah PT Sadana, ada juga Gudang Garam. Tahun depan pemkab akan membahas kebijakan umum angggaran dengan DPRD Pamekasan, yakni akan diperbanyak bantuan-bantuan berupa tandon kecil untuk membantu petani dalam penyediaan air untuk tanaman tembakau.

HOSNAN ACHMADI
– Pasal itu adalah usulan saya dulu, dengan pertimbangan pemerintah tidak mendapatkan hasil apapun dari banyaknya produksi tembakau itu kala itu. Tapi saat ini pemerintah sudah memberikan dana bagi hasil cukai, sehingga klausul dalam perda itu memang perli direvisi.

TAUFIKURRAHMAN
– Teori modernisasi (kerja sama untung) dan teori struktural (kerja sama buntung), dan fakta ini terjadi di lapangan. Masalah bisnis tembakau atau dua hal yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan eksternal.

Pertanyaan Sesi Kedua
Syaiful Bahri Unira
– Pengawasan masuknya tembakau Jawa masuk Pamekasan. Lokasi titik pengawasan, usulan posko pengawasan?

Khoirus Solihin
– Kenapa harus tebu, padahal masa panen tebu kan lebih lama?
– Adakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memotong mata rantai bisnis tembakau ini?

JAWABAN PEMATERI
Sekda Pamekasan
– Tawarah kebijakan pemkab, berupaya mencari komuditas lain. Salah satunya adalah tebu, dan ada juga adsiri. Jadi tebu ini bukan keputusan yang sengaja diarahkan tapi hanya sebatas jalur alternatif saja.

Bambang Edy Suprapto
– Titik pengawasan memang tidak perlu dijelaskan, karena bisa menjadi dilema. Kalau misalnya ditentukan titik-titiknya, maka bisa lolos dari operasi. Pemkab tidak bisa mengatur mata rantai perdagangan dari petani ke pedagang lalu ke bandul, karena yang berhak mengajukan langsung adalah mereka yang telah memiliki pengenal khusus dan telah ditunjuk oleh pihak pabrikan. Satu-satunya memang dengan sekolah lapang atau kemitraaan itu.

Hosnan Achmadi
– Kalau dunia tembakau memang tidak bisa menguntungkan, mari kita cari tanaman alternatif lain.

Dr Taufiq Hidayat
– Masalah tembakau memang sering menjadi masalah rumit, sebab terkadang kualitas campuran (tembakau Jawa dan Madura) jauh lebih mahal harga jualnya di gudang dengan tembakau Madura asli. Yang juga perlu dipahami bibit tembakau itu juga dari Jawa.

Dialog tentang Tata Niaga Tembakau yang digelar PWI Pamekasan bersama Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 ini mulai pukul 19.30 WIB dan berakhir pada pukul 22.15 WIB. Peserta dialog dari kalangan aktivis mahasiswa, seperti HMI, PMII dan GMNI, serta perwakilan LSM dan kelompok tani di Pamekasan. (Tim Media PWI Pamekasan)

 

Pamekasan Akui Tidak Laksanakan Perda Tembakau

PWI TEMBAKAUPamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengaku tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008, tentang Penatausahaan Tembakau Madura, khususnya terkait sumbangan pihak ketiga.

Hal itu diungkapkan pada Dialog Rutin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, bersama Komunitas Baca Kedai Kopi Sebelas 12, di Jl Trunojoyo, Rabu (13/08/2014) malam.

Disebutkan pada pasal 21 ayat 1, dalam pelaksanaan jual beli tembakau, korporasi atau perorangan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per kilo gram, dari jumlah pembelian tembakau. Sayangnya, Pemkab sama sekali tidak menerima hal itu dari pihak pabrikan.

Bahkan, salah satu petani asal Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Tabri mengatakan bila pemerintah ‘merampok’ hak-hak petani. Sebab, selama ini sama sekali tidak ada realisasi yang konkrit terkait Perda tersebut. “Misalkan kebutuhan tembakau Pamekasan sekitar 27 ribu ton, dengan pemasukan Rp 100 per kilo gram. Otomatis pamasukan yang harus diterima Pemkab itu sekitar Rp 2,7 milyar,” kata Tabri.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi mengaku bila pihaknya tidak merasa ‘merampok’. Sebab selama ini Perda tersebut memang tidak dilaksanakan. “Tidak ada yang saya rampok. Jadi Pemda (Pamekasan) tidak pernah merampok, Perda itu tidak pernah kita laksanakan,” kata Alwi.

Untuk itu, pihaknya akan segera mengkaji dan melakukan revisi Perda Penatausahaan Tembakau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. “(Tahun) 2014 ini, kita akan merevisi Perda tentang itu (tata niaga tembakau),” ungkapnya.

Namun demikian, selama ini pihaknya sudah meminta pihak pabrikan untuk membangun pabrik rokok di Madura. Tetapi pihak pabrikan masih beralasan transportasi. Sehingga menjamur pabrik-pabrik rokok, sekalipun tidak bertahan lama karena terkendala pita cukai dari pemerintah. [pin/ted/ beritajatim.com]

Pamekasan Akui Tidak Laksanakan Perda Tembakau

PWI TEMBAKAUPamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengaku tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008, tentang Penatausahaan Tembakau Madura, khususnya terkait sumbangan pihak ketiga.

Hal itu diungkapkan pada Dialog Rutin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, bersama Komunitas Baca Kedai Kopi Sebelas 12, di Jl Trunojoyo, Rabu (13/08/2014) malam.

Disebutkan pada pasal 21 ayat 1, dalam pelaksanaan jual beli tembakau, korporasi atau perorangan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per kilo gram, dari jumlah pembelian tembakau. Sayangnya, Pemkab sama sekali tidak menerima hal itu dari pihak pabrikan.

Bahkan, salah satu petani asal Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Tabri mengatakan bila pemerintah ‘merampok’ hak-hak petani. Sebab, selama ini sama sekali tidak ada realisasi yang konkrit terkait Perda tersebut. “Misalkan kebutuhan tembakau Pamekasan sekitar 27 ribu ton, dengan pemasukan Rp 100 per kilo gram. Otomatis pamasukan yang harus diterima Pemkab itu sekitar Rp 2,7 milyar,” kata Tabri.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi mengaku bila pihaknya tidak merasa ‘merampok’. Sebab selama ini Perda tersebut memang tidak dilaksanakan. “Tidak ada yang saya rampok. Jadi Pemda (Pamekasan) tidak pernah merampok, Perda itu tidak pernah kita laksanakan,” kata Alwi.

Untuk itu, pihaknya akan segera mengkaji dan melakukan revisi Perda Penatausahaan Tembakau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. “(Tahun) 2014 ini, kita akan merevisi Perda tentang itu (tata niaga tembakau),” ungkapnya.

Namun demikian, selama ini pihaknya sudah meminta pihak pabrikan untuk membangun pabrik rokok di Madura. Tetapi pihak pabrikan masih beralasan transportasi. Sehingga menjamur pabrik-pabrik rokok, sekalipun tidak bertahan lama karena terkendala pita cukai dari pemerintah. [pin/ted/ beritajatim.com]

Catatan Dialog Menggairahkan Perekonomian Pamekasan

DIALOG-PWI-1Pamekasan (PWINews) – Pada tanggal 6 Agustus 2014, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar dialog bertema “Menggairah Perekonomian Pamekasan” dengan menghadirkan tiga pembicara.

Dialog ekonomi yang terselenggara atas kerja sama antara PWI Pamekasan dengan komunitas Kafe Cerdas Sebelas 12 itu mengambil tema “Menggairahkan Perekonomian Pamekasan” dengan mengundar tiga nara sumber.

Masing-masing dari unsur legislatif, organisasi dagang, yakni Kamar Dagang dan Industri, serta dari perwakilan tokoh muda Pamekasan.

Kadin Pamekasan akan membahas tentang “Realitas Ekonomi Mikro Pamekasan Saat ini”, Perwakilan DPRD akan membahas tentang “Regulasi Investasi dan Usaha Mikro”, sedangkan perwakilan tokoh muda Pamekasan akan membahas tentang “Kebijakan Politik Lokal Pamekasan Dalam Berupaya Mewujudkan Iklim Usaha Yang Kompetitif”.

Berikut catatan materi dialog yang digelar PWI Pamekasan:

Ketua Kadin Pamekasan Soehartono:

a) – Sampai saat ini data base ekonomi mikro di Pamekasan belum ada, dan selama ini dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM masih lebih banyak mengurus koperasi, dan belum memberikan perhatian pada sektor UMKM. Data base sektor ekonomi mikro seharusnya ada, sebagai acuan, sekaligus untuk mengetahui secara ril potensi ekonomi rakyat yang ada di Pamekasan.
b) – Kadin menilai, sebenarnya pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memiliki komitmen baik untuk membantu warga dalam mengembangkan ekonomi mikro di Pamekasan ini. Buktinya, pemerintah menggratiskan biaya tanda daftar perusahaan (TDP) bagi warga Pamekasan yang hendak mengurus izin TDP.
C) – Program yang saling mendukung antara instansi dinas terkait dalam berupaya mengembangan usaha ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan. Seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan, dan demikian juga Dinas Kelautan dan Perikanan.
d) – Selain itu, jaringan bisnis juga harus digarap lebih serius. Pemkab harus membuka jaringan yang lebih luas, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah membuka pasar dan promosi seluas-luasnya.
e) – Peran media massa juga ikut menentukan dalam berupaya mendukung iklim investasi yang memadai, serta promosi bisnis yang sifatnya pemberdayaan.
d) – Pemateri Ketua Kadin Pamekasan juga menyarankan agar Pemkab Pamekasan perlu membentuk adanya sentra usaha mikro yang terintegrasi, serta kegiatan yang mendukung, semisal panggung hiburan, dan jenis kegiatan lain yang mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih maju.

Pemateri dari perwakilan tokoh muda Agus Sujarwadi
a). Pemateri Agus Sujarwadi menilai, program pemerintah dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi mikro yang ada di Pamekasan sebenarnya sudah banyak. Seperti bantuan modal usaha untuk kelompok usaha kecil yang sifatnya hibah, program kredit usaha rakyat (KUR), serta beragam program lainnya.
b). Akan tetapi, dari beragam program yang dicanangkan pemerintah itu, masih banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan evaluasi demi untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Agus menilai, banyak warga Pamekasan yang menerima bantuan justru pengusaha, bukan pekerja, sehingga ungkapan “Yang Kaya Makin Kaya Yang Miskin Makin Miskin”, menurut pemateri ini seolah benar. Padahal tujuan program bantuan dalam pengembangan usaha itu adalah untuk memberdayakan rakyat kecil.
C). Selain banyak yang kurang tepat sasaran, pemateri Agus Sujarwadi juga mencatat, adanya kesenderungan program pemberdayaan masyarakat di Pamekasan secara khusus dan Indonesia pada umumnya yang tidak berkesinambungan. Pergantian rezim atau pemimpin, juga cenderung menjadi pergantian program. Sehingga jika pemimpin ganti, programnya juga cenderung ganti, kendatipun program tersebut dinilai baik dan sangat dibutuhkan masyarakat.
d). Kepala peserta dialog Agus Sujarwadi juga sempat menyarankan agar gerakan kelompok pemuda ke depan sebaiknya lebih diperioritaskan pada upaya pengembangan ekonomi, bukan kepada politik. Politik memang dibutuhkan, akan tetapi, kalangan generasi muda, kini nampaknya kurang tertarik untuk mengembangan usaha.
e). Program pemerintah yang mendorong peran aktif generasi muda untuk berusaha, kata Agus Sujarwadi, sebaiknya lebih diperioritas, karena sejauh ini, gerakan untuk mendorong peran aktif pemuda dalam bidang kewirausahaan nampak masih kurang, dan kalaupun ada, gerakan tersebut, tidak secara massif.
d). Agus juga menyetujui gagasan perlunya membentuk sentra ekonomi mikro terintegratif, yakni seperti di tempatnya di satu tempat khusus, sebagaimana gagasan Ketua Kadin Pamekasan.

Pemateri Suli Faris
Pemateri Suli Faris dalam dialog itu menyampaikan beberapa pemikiran penting terkait pengembangan ekonomi di Pamekasan.
a). Pengembangan ekonomo lokal harus dilihat dari banyak aspek (sosial, budaya, dan kebijakan lokal). Telaah dan kajian secara integratif sangat dibutuhkan, dan apabila tidak maka berpotensi tidak akan berjalan secara optimal.
b). Penyusunan konsep secara komprehensif adalah salah satu upaya untuk menarik investor mau menanamkan modalnya di Pamekasan. Rumus dasar pengembangan ekonomi, kata Suli Faris, tidak bisa dilakukan tanpa investasi. Investasi adalah kunci dari pengembangan ekonomi.
c) – Jika iklim investasi tidak menjajikan, maka keingin untuk menciptakan masyarakat maju dalam bidang ekonomi, maka tentunya akan jauh dari harapan.
d) –  Pamekasan Pemkab masih belum bisa memberikan ruang bagi terciptanya iklim investasi yang mendukung bagi pengembangan ekonomi. Penyebabnya, karena komunikasi kaku, dan cenderung tertutup. Adanya anggapan masyarakat Pamekasan tidak mau terhadap pembangunan hotel, dan hiburan, menjadi masalah tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Pamekasan.
e). Tokoh ulama dan tokoh agama, sebenarnya tidak menolak terhadap hotel, tapi yang belum final adalah rumusan tentang hotel yang diinginkan. Ia juga menilai, potensi yang ada di Pamekasan belum dikelola secara maksimal.
d) – Perlu penerapan sistem pemerintahan yang ia sebut dengan pemerintahan katalis, yakni sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas-seluasnya kepada masyarakat untuk mengembangakan ekonominya. Ia mencontohkan pemerintah Sleman di Yogyakarta. Pemkab mengontrak konsultan atau tenaga ahli yang betul-betul memiliki akses pasar, sehingga tidak ada yang hasil pertanian yang tidak terjual.
e) – Petani dengan penguasa di Pamekasan posisinya sangat jauh berbeda, petani cenderung diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan belas kasihan pengusaha, sedangkan pengusaha, adalah ibarat raja yang perlu difasilitas dan berhak menentukan asih petani. Suli mencontohkan seperti hubungan antara petani dan pengusaha temabkay. Seharusnya adalah kemitraan. (Contoh dengan Lombok). Disana, sebelum menanam tembakau, pengusaha dan petani melakukan negosiasi mengkaji untung ruginya, sehingga saat panin petani sudah mengetahui harganya.

TANYA JAWAB
Setelah menyampaikan pemaparan, pada sesi berikutnya pemandu acara Esa Arif (Sekretaris PWI Pamekasan) memberikan kesempatanya tanya jawab kepada peserta diskusi.

1). Ardi Raditia (Didit), mahasiswa Pamekasan yang sedang mengikuti program doktoral di Australia.
– Ardi menyampaikan, data base tentang Madura justru lebih banyak di luar. Di Belanda punya pusat studi Madurologi.
– Di Madura perlu ada pusat studi, sekarang menurutnya, masalah ekonomi bukan makro dan mikro, tapi digerakkan oleh “human culture”.
– Ia menyarankan, agar pemkab perlu mengundang, intektual yang ada di luar negeri, untuk berbicara tentang Madura, bahkan pemuda asal Pamekasan yang kini menempuh program doktoral di luar negeri tersebut, menyarankan agar pemkab di Madura termasuk di Pamekasan bisa menarik kaun intelektual muda Madura kembali ke Madura.

2). Syaiful Bahri: Unira
– Masyarakat Pamekasan lebih tertarik mencari nafkah di negeri orang daripada menggali potensi ekonomi yang ada di Pamekasan. Pemerintah perlu memfasilitasi tersedianya lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga warga tidak banyak yang mencari nafkah luar negeri.

Jawaban Suli Faris:
– Arah kebijakan Pamekasan belum jelas, dan belum terarah. Hal ini terjadi, karena kebiasaan lama masih tertanam, yakni biasa dilayani bukan melayani.

Jawaban Agus Kasianto
– Diakui atau tidak, Kabupaten Pamekasan tergolong kabupaten unik. Pemimpin di Pamekasan saat ini sulit untuk dihubungi oleh masyarakat, sehingga komunikasi dalam banyak hal cenderung tersumbat dan itu menjadi salah satu faktor mengapa Pamekasan terkesan kurang gairah dalam banyak, termasuk dalam bidang pengembangan ekonomi.

Jawaban Ketua Kadin Suhartono
– Kadin Pamekasan saat ini tengah berupaya gandeng investor untuk pasar rakyat modern, dan saat ini masih dalam taraf negosiasi. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Pemkab Pamekasan.
– Di Pamekasan, ekonomi kreatif yang berkembang baru sebatas batik tulis, sedangkan lainnya belum. Pemkab memang harus menyediakan lahan sebagai sentra ekonomi kreatif di Pamekasan yang terpusat di salah satu tempat, serta terintegratif dengan berbagai jenis bisnis lainnya.
– Ia menjelaskan, kunjungan wisatawan ke Pamekasan sebenarnya tidak sedikit (Batuampar), tapi kita tidak bisa menarik mereka untuk memanfaatkan ekonomi kreatif yang ada ini.
– Dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Pamekasan juga memaparkan, bahwa pesanan gula merah ke Pamekasan banyak tapi tak tercukupi.
– Suhartono juga menyatakan setuju dengan gagasan pengembangan ekonomi melalui jalur budaya, serta tidak terlalu melibatkan kepentingan politik yang terlalu jauh, kendatipun sebenarnya menurut dia, antara ekonomi dan politik terkadang selalu bergandengan.
– Disisi lain, Kadin meminta agar peran Balitbang harus difungsikan, sehingga kebijakan politik pemerintahan berdasarkan landasan ilmiah, yakni berdasarkan penelitian, sehingga akan lebih terarah.

Penanya Pada Sessi Kedua:
1). Slamet Readi (Karangtaruna)
– Ekonomi mikro sangat prospek, (Langkah kongkrit Pamekasan dalam pengembangan ekonomi ini sebenarnya seperti apa?).

2). Very (Pyek)
– Potensi wisata Madura?

JAWABAN SESSI KEDUA
Jawaban Agus Sujarwadi
– Agunan masih menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi mikro di Pamekasan oleh karenanya ia mengusulkan pemkab membentuk bank dan bank itu yang nantinya akan menjadi sandaran bagi kelompok usaha kecil untuk meminjam modal usaha.
– Staf Ahli di beberapa kabupaten yang maju, merupakan orang-orang yang benar ahli, bukan orang buangan, seperti di Pamekasan. Demikian juga dengan institusi Balitbangda.
– Hal buruk yang tidak perlu ditiru dan menurutnya ini fakta yang selama ini terjadi adalah pola pikir sebagian warga dan kepala desa, tidak ingin warganya dianggap maju, apabila terkait dengan bantuan. Misalnya soal bantuan raskin. Jika jatah bantuan berkurang, kades cenderung marah, padahal dengan berkurangnya bantuan itu berarti menunjukkan adanya kemajuan.

Jawaban Suhartono
– Bisnes yang berkembang saat ini kuliner.
– Pasar global sebenarnya merupakan keniscayaan di era pasar bebas seperti sekarang ini. Keberadaan ritel seperti pasar swalayan, semisal Indomark dan Alfa Mark merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Namun agar produk lokal bisa terjual di pasar-pasar swalayan itu, Kadin menyarankan agar pemkab bisa memanfaatkan jaringan pasar swalayan itu.
– Pamekasan memang belum memiliki bentuk ekonomi maju yang bisa dikembangkan. Misalnya penjualan sapi. Selama ini kan jual sapi, bukan daging. Padahal itu lebih mahal.
– Pamekasan bisa menjual seperti itu, sebagaiman daging dari luar negeri, tinggal kemauan.
– Industri olahraga, berpotensi mengembangkan industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Pamekasan. Oleh karenannya stadion perlu segera dilestarikan. Selama ini Persepam main di Bangkalan, bukan di Pamekasan. “Makanya, ketika Persepam masuk dalam divisi utama, saya pernah bilang selamat datang industri di Madura,” kata Suhartono.
– Kadin, inginkan agar pabrik rokok ada di Madura. Dulu alasannya penyeberangan. Saat itu kami dialog dengan kadin Jatim bersama pabrik rokok.
– Kenyamanan investor. Kasus pembakaran alat-alat pengeboran di Palengaan, Pamekasan.

Jawaban Suli Faris:
– Perkembangan Madura setelah Suramadu, sulit dikembangkan, karena terlalu kuat dikendalikan oleh pusat.
– Setelah Suramadu dibangun, kepentingan pusat terhadap Madura sangat luar biasa, sehingga pemerintah di Madura tidak bisa seenaknya.
– Investasi juga harus lewat BPWS, karena kewenangan BPWS mengelola perizinan terpadu. Jadi pemerintah pusat punya rencana besar di Suramadu.
– Dana yang dipakai merupakan pinjaman lunak di China Rp5 triliun lebih. Setelah Suramadu selesai masuknya Petrolium China melakukan survei seismic. Saat ini kekayaan alam Madura sudah terekan, dan tahapan berikutnya adalah eksplorasi gas.
– Madura saat ini sudah terpetak-petak dalam bentuk tata ruang dan itu dikonsep oleh pemerintah pusat. Pelaku usaha dan spekulan sudah menguasai tanah di Pasean dengan harga Rp10 ribu per meter.
– Pembangunan pabrik tebu itu, hanya untuk alasan. Di utara itu untuk lahan tebu harus ada air. Di utara kalau gebor 10 meter hingga 20 meter tidak ada air.
– Ada banyak perusahaan yang sudah mau masuk di Bangkalan, Manufaktur Yundai juga sudah masuk, bahkan telah membeli tanah di Bangkalan.
– Dalam kesempatan dialog itu, Suli juga mengungkapkan Pemkab Pamekasan kini mengajukan ajukan anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan ITN. (PBB tolak pembangunan ITN).
– Bangun Pamekasan dengan rencana program yang realistis, dulu, bangkit bersama sejahtera berkualitas. Itu gambaran surga.
– Bupati yang beli, tak punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakat. Setelah jadi bupati tidak akan memperhatikan masyarakat.

Usai dialog, Ketua PWI Pamekasan menyerahkan bantuan buku secara simbolis kepada Komunitas Kopi dan Kedai Baca Sebelas 12 dimana kegiatan dialog bertajuk “Menggairahkan Perekonomian Pamekasan” itu berlangsung. (Notulen Dialog).

Catatan Dialog Menggairahkan Perekonomian Pamekasan

DIALOG-PWI-1Pamekasan (PWINews) – Pada tanggal 6 Agustus 2014, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar dialog bertema “Menggairah Perekonomian Pamekasan” dengan menghadirkan tiga pembicara.

Dialog ekonomi yang terselenggara atas kerja sama antara PWI Pamekasan dengan komunitas Kafe Cerdas Sebelas 12 itu mengambil tema “Menggairahkan Perekonomian Pamekasan” dengan mengundar tiga nara sumber.

Masing-masing dari unsur legislatif, organisasi dagang, yakni Kamar Dagang dan Industri, serta dari perwakilan tokoh muda Pamekasan.

Kadin Pamekasan akan membahas tentang “Realitas Ekonomi Mikro Pamekasan Saat ini”, Perwakilan DPRD akan membahas tentang “Regulasi Investasi dan Usaha Mikro”, sedangkan perwakilan tokoh muda Pamekasan akan membahas tentang “Kebijakan Politik Lokal Pamekasan Dalam Berupaya Mewujudkan Iklim Usaha Yang Kompetitif”.

Berikut catatan materi dialog yang digelar PWI Pamekasan:

Ketua Kadin Pamekasan Soehartono:

a) – Sampai saat ini data base ekonomi mikro di Pamekasan belum ada, dan selama ini dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM masih lebih banyak mengurus koperasi, dan belum memberikan perhatian pada sektor UMKM. Data base sektor ekonomi mikro seharusnya ada, sebagai acuan, sekaligus untuk mengetahui secara ril potensi ekonomi rakyat yang ada di Pamekasan.
b) – Kadin menilai, sebenarnya pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memiliki komitmen baik untuk membantu warga dalam mengembangkan ekonomi mikro di Pamekasan ini. Buktinya, pemerintah menggratiskan biaya tanda daftar perusahaan (TDP) bagi warga Pamekasan yang hendak mengurus izin TDP.
C) – Program yang saling mendukung antara instansi dinas terkait dalam berupaya mengembangan usaha ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan. Seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan, dan demikian juga Dinas Kelautan dan Perikanan.
d) – Selain itu, jaringan bisnis juga harus digarap lebih serius. Pemkab harus membuka jaringan yang lebih luas, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah membuka pasar dan promosi seluas-luasnya.
e) – Peran media massa juga ikut menentukan dalam berupaya mendukung iklim investasi yang memadai, serta promosi bisnis yang sifatnya pemberdayaan.
d) – Pemateri Ketua Kadin Pamekasan juga menyarankan agar Pemkab Pamekasan perlu membentuk adanya sentra usaha mikro yang terintegrasi, serta kegiatan yang mendukung, semisal panggung hiburan, dan jenis kegiatan lain yang mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih maju.

Pemateri dari perwakilan tokoh muda Agus Sujarwadi
a). Pemateri Agus Sujarwadi menilai, program pemerintah dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi mikro yang ada di Pamekasan sebenarnya sudah banyak. Seperti bantuan modal usaha untuk kelompok usaha kecil yang sifatnya hibah, program kredit usaha rakyat (KUR), serta beragam program lainnya.
b). Akan tetapi, dari beragam program yang dicanangkan pemerintah itu, masih banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan evaluasi demi untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Agus menilai, banyak warga Pamekasan yang menerima bantuan justru pengusaha, bukan pekerja, sehingga ungkapan “Yang Kaya Makin Kaya Yang Miskin Makin Miskin”, menurut pemateri ini seolah benar. Padahal tujuan program bantuan dalam pengembangan usaha itu adalah untuk memberdayakan rakyat kecil.
C). Selain banyak yang kurang tepat sasaran, pemateri Agus Sujarwadi juga mencatat, adanya kesenderungan program pemberdayaan masyarakat di Pamekasan secara khusus dan Indonesia pada umumnya yang tidak berkesinambungan. Pergantian rezim atau pemimpin, juga cenderung menjadi pergantian program. Sehingga jika pemimpin ganti, programnya juga cenderung ganti, kendatipun program tersebut dinilai baik dan sangat dibutuhkan masyarakat.
d). Kepala peserta dialog Agus Sujarwadi juga sempat menyarankan agar gerakan kelompok pemuda ke depan sebaiknya lebih diperioritaskan pada upaya pengembangan ekonomi, bukan kepada politik. Politik memang dibutuhkan, akan tetapi, kalangan generasi muda, kini nampaknya kurang tertarik untuk mengembangan usaha.
e). Program pemerintah yang mendorong peran aktif generasi muda untuk berusaha, kata Agus Sujarwadi, sebaiknya lebih diperioritas, karena sejauh ini, gerakan untuk mendorong peran aktif pemuda dalam bidang kewirausahaan nampak masih kurang, dan kalaupun ada, gerakan tersebut, tidak secara massif.
d). Agus juga menyetujui gagasan perlunya membentuk sentra ekonomi mikro terintegratif, yakni seperti di tempatnya di satu tempat khusus, sebagaimana gagasan Ketua Kadin Pamekasan.

Pemateri Suli Faris
Pemateri Suli Faris dalam dialog itu menyampaikan beberapa pemikiran penting terkait pengembangan ekonomi di Pamekasan.
a). Pengembangan ekonomo lokal harus dilihat dari banyak aspek (sosial, budaya, dan kebijakan lokal). Telaah dan kajian secara integratif sangat dibutuhkan, dan apabila tidak maka berpotensi tidak akan berjalan secara optimal.
b). Penyusunan konsep secara komprehensif adalah salah satu upaya untuk menarik investor mau menanamkan modalnya di Pamekasan. Rumus dasar pengembangan ekonomi, kata Suli Faris, tidak bisa dilakukan tanpa investasi. Investasi adalah kunci dari pengembangan ekonomi.
c) – Jika iklim investasi tidak menjajikan, maka keingin untuk menciptakan masyarakat maju dalam bidang ekonomi, maka tentunya akan jauh dari harapan.
d) –  Pamekasan Pemkab masih belum bisa memberikan ruang bagi terciptanya iklim investasi yang mendukung bagi pengembangan ekonomi. Penyebabnya, karena komunikasi kaku, dan cenderung tertutup. Adanya anggapan masyarakat Pamekasan tidak mau terhadap pembangunan hotel, dan hiburan, menjadi masalah tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Pamekasan.
e). Tokoh ulama dan tokoh agama, sebenarnya tidak menolak terhadap hotel, tapi yang belum final adalah rumusan tentang hotel yang diinginkan. Ia juga menilai, potensi yang ada di Pamekasan belum dikelola secara maksimal.
d) – Perlu penerapan sistem pemerintahan yang ia sebut dengan pemerintahan katalis, yakni sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas-seluasnya kepada masyarakat untuk mengembangakan ekonominya. Ia mencontohkan pemerintah Sleman di Yogyakarta. Pemkab mengontrak konsultan atau tenaga ahli yang betul-betul memiliki akses pasar, sehingga tidak ada yang hasil pertanian yang tidak terjual.
e) – Petani dengan penguasa di Pamekasan posisinya sangat jauh berbeda, petani cenderung diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan belas kasihan pengusaha, sedangkan pengusaha, adalah ibarat raja yang perlu difasilitas dan berhak menentukan asih petani. Suli mencontohkan seperti hubungan antara petani dan pengusaha temabkay. Seharusnya adalah kemitraan. (Contoh dengan Lombok). Disana, sebelum menanam tembakau, pengusaha dan petani melakukan negosiasi mengkaji untung ruginya, sehingga saat panin petani sudah mengetahui harganya.

TANYA JAWAB
Setelah menyampaikan pemaparan, pada sesi berikutnya pemandu acara Esa Arif (Sekretaris PWI Pamekasan) memberikan kesempatanya tanya jawab kepada peserta diskusi.

1). Ardi Raditia (Didit), mahasiswa Pamekasan yang sedang mengikuti program doktoral di Australia.
– Ardi menyampaikan, data base tentang Madura justru lebih banyak di luar. Di Belanda punya pusat studi Madurologi.
– Di Madura perlu ada pusat studi, sekarang menurutnya, masalah ekonomi bukan makro dan mikro, tapi digerakkan oleh “human culture”.
– Ia menyarankan, agar pemkab perlu mengundang, intektual yang ada di luar negeri, untuk berbicara tentang Madura, bahkan pemuda asal Pamekasan yang kini menempuh program doktoral di luar negeri tersebut, menyarankan agar pemkab di Madura termasuk di Pamekasan bisa menarik kaun intelektual muda Madura kembali ke Madura.

2). Syaiful Bahri: Unira
– Masyarakat Pamekasan lebih tertarik mencari nafkah di negeri orang daripada menggali potensi ekonomi yang ada di Pamekasan. Pemerintah perlu memfasilitasi tersedianya lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga warga tidak banyak yang mencari nafkah luar negeri.

Jawaban Suli Faris:
– Arah kebijakan Pamekasan belum jelas, dan belum terarah. Hal ini terjadi, karena kebiasaan lama masih tertanam, yakni biasa dilayani bukan melayani.

Jawaban Agus Kasianto
– Diakui atau tidak, Kabupaten Pamekasan tergolong kabupaten unik. Pemimpin di Pamekasan saat ini sulit untuk dihubungi oleh masyarakat, sehingga komunikasi dalam banyak hal cenderung tersumbat dan itu menjadi salah satu faktor mengapa Pamekasan terkesan kurang gairah dalam banyak, termasuk dalam bidang pengembangan ekonomi.

Jawaban Ketua Kadin Suhartono
– Kadin Pamekasan saat ini tengah berupaya gandeng investor untuk pasar rakyat modern, dan saat ini masih dalam taraf negosiasi. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Pemkab Pamekasan.
– Di Pamekasan, ekonomi kreatif yang berkembang baru sebatas batik tulis, sedangkan lainnya belum. Pemkab memang harus menyediakan lahan sebagai sentra ekonomi kreatif di Pamekasan yang terpusat di salah satu tempat, serta terintegratif dengan berbagai jenis bisnis lainnya.
– Ia menjelaskan, kunjungan wisatawan ke Pamekasan sebenarnya tidak sedikit (Batuampar), tapi kita tidak bisa menarik mereka untuk memanfaatkan ekonomi kreatif yang ada ini.
– Dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Pamekasan juga memaparkan, bahwa pesanan gula merah ke Pamekasan banyak tapi tak tercukupi.
– Suhartono juga menyatakan setuju dengan gagasan pengembangan ekonomi melalui jalur budaya, serta tidak terlalu melibatkan kepentingan politik yang terlalu jauh, kendatipun sebenarnya menurut dia, antara ekonomi dan politik terkadang selalu bergandengan.
– Disisi lain, Kadin meminta agar peran Balitbang harus difungsikan, sehingga kebijakan politik pemerintahan berdasarkan landasan ilmiah, yakni berdasarkan penelitian, sehingga akan lebih terarah.

Penanya Pada Sessi Kedua:
1). Slamet Readi (Karangtaruna)
– Ekonomi mikro sangat prospek, (Langkah kongkrit Pamekasan dalam pengembangan ekonomi ini sebenarnya seperti apa?).

2). Very (Pyek)
– Potensi wisata Madura?

JAWABAN SESSI KEDUA
Jawaban Agus Sujarwadi
– Agunan masih menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi mikro di Pamekasan oleh karenanya ia mengusulkan pemkab membentuk bank dan bank itu yang nantinya akan menjadi sandaran bagi kelompok usaha kecil untuk meminjam modal usaha.
– Staf Ahli di beberapa kabupaten yang maju, merupakan orang-orang yang benar ahli, bukan orang buangan, seperti di Pamekasan. Demikian juga dengan institusi Balitbangda.
– Hal buruk yang tidak perlu ditiru dan menurutnya ini fakta yang selama ini terjadi adalah pola pikir sebagian warga dan kepala desa, tidak ingin warganya dianggap maju, apabila terkait dengan bantuan. Misalnya soal bantuan raskin. Jika jatah bantuan berkurang, kades cenderung marah, padahal dengan berkurangnya bantuan itu berarti menunjukkan adanya kemajuan.

Jawaban Suhartono
– Bisnes yang berkembang saat ini kuliner.
– Pasar global sebenarnya merupakan keniscayaan di era pasar bebas seperti sekarang ini. Keberadaan ritel seperti pasar swalayan, semisal Indomark dan Alfa Mark merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Namun agar produk lokal bisa terjual di pasar-pasar swalayan itu, Kadin menyarankan agar pemkab bisa memanfaatkan jaringan pasar swalayan itu.
– Pamekasan memang belum memiliki bentuk ekonomi maju yang bisa dikembangkan. Misalnya penjualan sapi. Selama ini kan jual sapi, bukan daging. Padahal itu lebih mahal.
– Pamekasan bisa menjual seperti itu, sebagaiman daging dari luar negeri, tinggal kemauan.
– Industri olahraga, berpotensi mengembangkan industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Pamekasan. Oleh karenannya stadion perlu segera dilestarikan. Selama ini Persepam main di Bangkalan, bukan di Pamekasan. “Makanya, ketika Persepam masuk dalam divisi utama, saya pernah bilang selamat datang industri di Madura,” kata Suhartono.
– Kadin, inginkan agar pabrik rokok ada di Madura. Dulu alasannya penyeberangan. Saat itu kami dialog dengan kadin Jatim bersama pabrik rokok.
– Kenyamanan investor. Kasus pembakaran alat-alat pengeboran di Palengaan, Pamekasan.

Jawaban Suli Faris:
– Perkembangan Madura setelah Suramadu, sulit dikembangkan, karena terlalu kuat dikendalikan oleh pusat.
– Setelah Suramadu dibangun, kepentingan pusat terhadap Madura sangat luar biasa, sehingga pemerintah di Madura tidak bisa seenaknya.
– Investasi juga harus lewat BPWS, karena kewenangan BPWS mengelola perizinan terpadu. Jadi pemerintah pusat punya rencana besar di Suramadu.
– Dana yang dipakai merupakan pinjaman lunak di China Rp5 triliun lebih. Setelah Suramadu selesai masuknya Petrolium China melakukan survei seismic. Saat ini kekayaan alam Madura sudah terekan, dan tahapan berikutnya adalah eksplorasi gas.
– Madura saat ini sudah terpetak-petak dalam bentuk tata ruang dan itu dikonsep oleh pemerintah pusat. Pelaku usaha dan spekulan sudah menguasai tanah di Pasean dengan harga Rp10 ribu per meter.
– Pembangunan pabrik tebu itu, hanya untuk alasan. Di utara itu untuk lahan tebu harus ada air. Di utara kalau gebor 10 meter hingga 20 meter tidak ada air.
– Ada banyak perusahaan yang sudah mau masuk di Bangkalan, Manufaktur Yundai juga sudah masuk, bahkan telah membeli tanah di Bangkalan.
– Dalam kesempatan dialog itu, Suli juga mengungkapkan Pemkab Pamekasan kini mengajukan ajukan anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan ITN. (PBB tolak pembangunan ITN).
– Bangun Pamekasan dengan rencana program yang realistis, dulu, bangkit bersama sejahtera berkualitas. Itu gambaran surga.
– Bupati yang beli, tak punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakat. Setelah jadi bupati tidak akan memperhatikan masyarakat.

Usai dialog, Ketua PWI Pamekasan menyerahkan bantuan buku secara simbolis kepada Komunitas Kopi dan Kedai Baca Sebelas 12 dimana kegiatan dialog bertajuk “Menggairahkan Perekonomian Pamekasan” itu berlangsung. (Notulen Dialog).

PWI Pamekasan Akan Gelar Dialog Tata Niaga Tembakau

DIALOG-PWI-1Pamekasan (PWINews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Madura, akan menggelar dialog tentang tata niaga tembakau pada tanggal 13 Agustus 2014 bertempat di Kedai Kopi dan Baca di eks stasiun PJKA Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Dialog akan menghadirkan empat orang nara sumber dari pihak eksekutif, legislatif, dan dari unsur akademisi yakni Universitas Madura dengan tema “Mengawal Tata Niaga Tembakau”.

Keempat pemateri yang diundang sebagai nara sumber dalam dialog itu, masing-masing Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bambang Edy Suprapto, Ketua Komisi B DPRD Hosnan Achmadi dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unira Pamekasan Drs Abu Bakar Basyarahil, M.Si.

Bupati akan membahas tentang  “Kebijakan Daerah dalam Mengawal Tata Niaga Tembakau”, Kepala Disperindag akan membahas tentang “Teknik Pelaksanaan Tata Niaga Tembakau”, Hosnan Achmadi akan membahas tentang “Regulasi Tata Niaga Tembakau” dan Dewan Fakultas FIA Unira tentang “Bisnis Tembakau”.

“Dialog ini sebagai upaya untuk mencari persoalan tata niaga tembakau, serta untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi tata niaga tembakau di Pamekasan ini,” kata Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz.

Dilaog tentang tata niaga tembakau yang digelar PWI Pamekasan bersama Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 itu mengundang perwakilan dari berbagai kalangan. Seperti mahasiswa, pengurus partai politik, lembaga pers mahasiswa, dan perwakilan wartawan dari sejumlah media di Kabupaten Pamekasan.

Dialog tentang Tata Niaga Tembakau yang akan digelar PWI Pamekasan Kamis (13/8/2014) mulai sekitar pukul 19.30 WIB ini merupakan dialog rutin yang terselenggara berkat kerjasama dengan Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12.

Pada tanggal 6 Agustus 2014, PWI bersama komunitas ini juga telah menggelar dialog bertema “Menggairahkan Perekonomian di Pamekasan” dengan mengundang pemateri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan Suhartono, Wakil Ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris, dan perwakilan tokoh muda Pamekasan Agus Sujarwadi. (Tim Media)

PWI Pamekasan Akan Gelar Dialog Tata Niaga Tembakau

DIALOG-PWI-1Pamekasan (PWINews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Madura, akan menggelar dialog tentang tata niaga tembakau pada tanggal 13 Agustus 2014 bertempat di Kedai Kopi dan Baca di eks stasiun PJKA Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Dialog akan menghadirkan empat orang nara sumber dari pihak eksekutif, legislatif, dan dari unsur akademisi yakni Universitas Madura dengan tema “Mengawal Tata Niaga Tembakau”.

Keempat pemateri yang diundang sebagai nara sumber dalam dialog itu, masing-masing Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bambang Edy Suprapto, Ketua Komisi B DPRD Hosnan Achmadi dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unira Pamekasan Drs Abu Bakar Basyarahil, M.Si.

Bupati akan membahas tentang  “Kebijakan Daerah dalam Mengawal Tata Niaga Tembakau”, Kepala Disperindag akan membahas tentang “Teknik Pelaksanaan Tata Niaga Tembakau”, Hosnan Achmadi akan membahas tentang “Regulasi Tata Niaga Tembakau” dan Dewan Fakultas FIA Unira tentang “Bisnis Tembakau”.

“Dialog ini sebagai upaya untuk mencari persoalan tata niaga tembakau, serta untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi tata niaga tembakau di Pamekasan ini,” kata Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz.

Dilaog tentang tata niaga tembakau yang digelar PWI Pamekasan bersama Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 itu mengundang perwakilan dari berbagai kalangan. Seperti mahasiswa, pengurus partai politik, lembaga pers mahasiswa, dan perwakilan wartawan dari sejumlah media di Kabupaten Pamekasan.

Dialog tentang Tata Niaga Tembakau yang akan digelar PWI Pamekasan Kamis (13/8/2014) mulai sekitar pukul 19.30 WIB ini merupakan dialog rutin yang terselenggara berkat kerjasama dengan Komunitas Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12.

Pada tanggal 6 Agustus 2014, PWI bersama komunitas ini juga telah menggelar dialog bertema “Menggairahkan Perekonomian di Pamekasan” dengan mengundang pemateri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan Suhartono, Wakil Ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris, dan perwakilan tokoh muda Pamekasan Agus Sujarwadi. (Tim Media)

PWI-LP3M Gelar Diskusi Calon Ketua DPRD Pamekasan

IMG02870-20140808-2207Pamekasan (PWINews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Jumat (9/8/2014) malam menggelar diskusi tentang calon Ketua DPRD Pamekasan Periode 2014-2019.

Diskusi diikuti kalangan terbatas, yakni dari kalangan politikus Pamekasan lintas partai politik, perwakilan kelompok prefesi dan akademisi Pamekasan dan bertempat di rumah Wakil Ketua DPRD Pamekasan, M Suli Faris.

“Khusus diskusi dengan LP3M ini tempatnya berpindah-pindah, dan diskusi ini murni merupakan kegiatan ilmiyah, dan pesertanya lintas parpol yang ada di Pamekasan ini,” kata Direktur LP3M Suroso.

Dalam diskusi itu, forum menyimpulkan bahwa ada sebanyak tujuh orang legislator yang layak maju sebagai pimpinan DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

“Ketujuh orang legislatif terpilih ini layak maju sebagai calon pimpinan di DPRD Pamekasan berdasarkan pengalaman kerja mereka selama ini, serta berdasarkan kapasitas keilmuan yang mereka miliki,” katanya di Pamekasan, Sabtu.

Hasil diskusi yang digelar oleh lembaga itu menyebutkan, ketujuh legislator terpilih yang dinilai layak maju untuk bersaing merebut jabatan unsur pimpinan DPRD Pamekasan itu masing-masing empat orang dari Partai Persatuan Pembangunan, yakni Halili, Andy Suparto, Iskandar dan Moh Sahur Abadi.

Sedangkan tiga legislator terpilih lainnya masing-masing kader Partai Bulan Bintang (PBB) Suli Faris, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Kusairi dan kader Partai Demokrat Hermanto.

Keempat legislator terpilih dari PPP itu layak maju untuk memperebutkan jabatan Ketua DPRD Pamekasan periode 2014-2019, sedangkan tiga orang lainnya untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

“Kenapa jabatan Ketua DPRD Pamekasan, karena sesuai dengan ketentuan, bahkan yang berhak menjabat Ketua DPRD Pamekasan itu adalah partai politik pemenang pemilu di wilayah itu, dalam hal ini adalah PPP,” katanya.

Maka, sambung Suroso, secara otomatis, legislator terpilih yang akan menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan periode 2014-2019 adalah dari PPP.

Sementara dalam diskusi bertajuk “Mencari Sosok Ideal Calon Ketua Ketua DPRD Pamekasan 2014-2019” yang digelar lembaga itu bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Jumat (8/8) malam, forum dari berbagai kelompok profesi sebagai peserta diskusi juga meminta agar pengurus partai hendaknya mempertimbangkan kapasitas keilmuan calon, serta memperhatikan asas kepatutan.

Faktor penguatan demokratisasi dan menekan terjadinya kolusi dalam bidang pemerintahan, juga menjadi perhatian serius peserta diskusi itu. Salah satunya kemungkinan PPP menunjuk kembali saudara Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yakni Halili untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

“Secara aturan, memang tidak ada larangan, bahwa pimpinan legislatif dan eksekutif bersaudara, namun secara etika Madura jelas kurang tepat,” kata peserta diskusi itu, Suli Faris.

Suli yang juga politikus Partai Bulan Bintang Pamekasan ini menjelaskan, pribahasa yang berkembang dan masih menjadi pegangan sebagian masyarakat Madura saat ini adalah “Saudara sampai kapanpun akan tetap dibela. Jangankan benar, salahpun akan tetap dibela”.

“Pribahasa ini sampai saat ini masih dipegang kuat. Di sini sebenarnya permasalahannya,” terang Suli Faris.

Oleh karenanya, forum diskusi itu menyarankan agar sebaiknya partai politik turut mendukung terciptanya nuansa politik yang lebih demokratis, dan tidak membiarkan adanya “politik dinasti”.

“Tapi sekali lagi ini hanya sebatas saran untuk menjadi pertimbangan bagi semua pihak,” sambung ayah dua orang anak ini.

Diskusi kajian ilmiah yang digelar LP3M bersama PWI Pamekasan ini merupakan diskusi rutin bulanan dengan peserta dari berbagai kalangan dengan latar belakang profesi berbeda.

Peserta diskusi yang digelar PWI dan LP3M yang biasa digelar setiap meliputi, pengurus LP3M, tiga orang pengurus PWI Pamekasan, yakni Abd Aziz (Wartawan LKBN Antara), Esa Arif (mediamadura.com) dan Muchsin (Harian Surya).

Dari kalangan politisi antara lain M Suli Faris dari PBB, Muchtar dan RPM Wazirul Jihad dari PPP, Agus Sujarwali dan M Karimullah dari Partai Gerindra dan Ir Hasin Mukti dari Universitas Madura (Unira) Pamekasan. (Tim Media)