Dilema Miras, Antara Keberhasilan Petugas dan Maraknya Peredaran

Dilema Miras, Antara Keberhasilan Petugas dan Maraknya Peredaran

PENAWARTA.COM, PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengajak semua elemen bekerja sama dalam berupaya meningkatkan pembinaan mental, keimanan dan ketakwaan, sebagai upaya untuk menekan berbagai tindakan melakukan hukum yang berpotensi dilakukan masyarakat, termasuk pelanggaran pada nilai, dan norma-norma agama.

“Mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama memberikan pencerahan, pembinaan dan arahan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menjauhi berbagai jenis kegiatan yang melanggar aturan dan ketentuan agama, salah satunya adalah minum-minuman keras,” kata bupati.

Pernyataan kepala daerah ini disampaikan, menyusul masih banyaknya temuan peredaran minuman keras (miras) dalam berbagai kegiatan operasi yang dilakukan oleh petugas keamanan dan aparat penegak hukum di Kabupaten Pamekasan.

Selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2021, terdata sebanyak 2.577 botol minuman keras (miras) dari berbagai merk berhasil disita petugas dalam berbagai kegiatan operasi penyakit masyarakat (pekat) di Kabupaten Pamekasan.

Ribuan botol minuman keras hasil sitaan petugas itu lalu dimusnahkan pada acara pemusnahan yang digelar di Lapangan Mulifungsi Sarha Arya Racana Pamekasan, Rabu (1/9/2021).

Bagi bupati muda ini, jumlah miras sebanyak 2.577 botol itu tergolong sangat banyak, dan ia menyebut hal itu sebagai keberhasilan, sekaligus duka.

Yang dimaksud keberhasilan, karena petugas telah mampu mendeteksi adanya peredaran minuman keras di Kabupaten Pamekasan, sedangkan yang dimaksud duka, karena melalui temuan itu terungkap masih banyak masyarakat di kabupaten tersebut dan mengonsumsi jenis minuman terlarang, baik dari sisi ketentuan perundang-undangan maupun dari sisi ketentuan atau normal agama.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang sedang berikhtiar untuk mewujudkan tatanan masyarakat religius, bernilai moral agama yang kuat, dengan cara menghindari pada hal-hal yang bisa merusak akal fikir masyarakat, yang salah satunya dengan cara tidak mengonsumsi berbagai jenis minum-minuman keras.

Dasar ini yang menjadikan pijakan Pemkab Pamekasan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Semangat dari perda itu dalam rangka mendukung Gerakan Program Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) yang sudah dicanangkan dan menjadi komitmen ideal bersama antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pamekasan.

“Maka dari itu, temuan bahwa di Pamekasan masih ada peredaran minuman keras, menunjukkan bahwa cita ideal yang hendak kita wujudkan dan menjadi komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan para tokoh agama di kabupaten ini, masih menemui kendala, sehingga menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk mewujudkannya secara total,” ujar bupati.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan ini juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas keamanan dari unsur polisi dan TNI yang telah proaktif membantu mengungkap adanya praktik peredaran minuman keras di Kabupaten Pamekasan.

Kepada para tokoh agama, tokoh ulama ia mengajak, agar dakwah melawan berbagai bentuk kemungkaran, termasuk minum-minuman keras terus digaungkan kepada masyarakat, agar tercipta rasa tanggung jawab moral dan tercipta kesadaran kolektif di kalangan masyarakat bahwa berbagai jenis minuman yang merusak badan, akal fikir dan memabukkan hendaknya dihindari.

Di bagian lain, bupati juga menyatakan, bahwa dirinya memiliki komitmen kuat untuk menjadi Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten yang maju, berdaya saing dan setara dengan kabupaten maju lainnya.

Namun, untuk bisa mewujudkan niat baik tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama dan ulama, diantaranya terus menggencarkan dakwah bahwa minum-minuman keras merupakan tindakan terlarang, dan merugikan secara fisik, dan mental.

“Dan pemusnahan ribuan botol minuman keras yang dihadiri perwakilan eksekutif, legislatif, yudikatif, perwakilan tokoh masyarakat dan ulama di Kabupaten Pamekasan juga sebagai penegakan bersama, bahwa kami menginginkan Pamekasan bebas dari minum-minuman keras,” katanya, menjelaskan. (PWI/557/ Bupati Pamekasan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *