Menimbang “Polisi Janchuk”

oleh -

SULAISI-PW-1Oleh : Sulaisi Abdurrazaq*
Salah satu prestasi saya sebelum ‘tewas’ di tempat tidur adalah melahap buku kecil berjudul “Poilisi Janchuk” karya original Prof Dr Hermawan Sulistyo yang akrab dipanggil Mas Kiki.

Buku kecil itu sebenarnya sudah diterbitkan sejak tahun 2009 waktu saya masih di Jakarta, tapi saya merasa rindu dan ingin membacanya kembali ketika bayangan polisi tiba-tiba hadir setelah saya melakukan advokasi terhadap kaum miskin yang terjerat kasus hukum.

Mas Kiki mengatakan bahwa kata “janchuk” memang bermakna ganda, berada pada dua titik ekstrem dan sama sekali tidak moderat. “Janchuk” adalah makian sekaligus simbol keakraban, di satu sisi diucapkan oleh orang yang sangat marah sebagai ungkapan kemarahan, di sisi lain kata ini diucapkan sebagai tanda keakraban yang luar biasa.

Meski tulisannya sederhana saya merasa sangat beruntung bertemu dengan buku ini, sehingga dapat melihat suatu perspektif tentang polisi yang dibenci sekaligus dirindu. Bagi saya polisi yang sesungguhnya di era reformasi ini adalah polisi yang berusaha mencicil paradigma baru polisi dan perlahan mengubur masa lalunya yang kelam dan otoriter.

Saya sepakat dengan mas Kiki bahwa polisi mestinya mendorong pemasyarakatan polisi sipil yang memupuk kemitraan dan sikap pro-aktif warga agar partisipasi mereka meningkat dalam membantu tugas-tugas polisi.

Polisi mestinya tidak dimaknai sebagai occupation yang bekerja karena gaji, melainkan sebagai sebuah profesi sebagaimana profesi advokat/pengacara, dokter maupun wartawan yang siap melayani masyarakat tanpa batas waktu, sehingga polisi yang janchuk dalam makna positif benar-benar mengenal masyarakat komunitas tempatnya bertugas, siap melayaninya dengan baik dan dengan penuh tanggungjawab, bukan dengan wajah garang.

Ketika masih kecil, kata polisi itu sungguh menakutkan, ibarat bayangan manusia garang dengan pistol yang siap dengan amunisinya untuk memaksa siapapun yang dianggap bertentangan dengan kekuasaan, sebab zaman dulu polisi adalah bagian dari militer, pembina masyarakat, bukan pelayan masyarakat, alat kekuasaan, bukan alat negara.

Jika polisi rajin menabung paradigma baru di tengah-tengah masyarakat yang cenderung negatif dan senang berhalusinasi tentang polisi akibat dari bayang-bayang historis yang kelam maka “polisi janchuk” dengan sendirinya akan bergeser menjadi positif daripada janchuk degan makna sebal karena perilaku oknum polisi yang kerap melawan kemestian.

Kata Mas Kiki, jika tidak siap menjadikan roh polisi sebagai jati diri profesi, jangan menjadi polisi. Polisi sipil adalah polisi yang beradab, polisi sipil terletak pada etika dalam perilaku keadaban seperti perilaku yang sopan dan santun, menghargai sesama dan menunjukkan ciri-ciri masyarakat yang beradab.

Sementara polisi gagal adalah dia yang tidak menunjukkan perubahan budaya dari polisi yang semata-mata menekankan peran sebagai instrumen kewenangan dan kekerasan menjadi “polisi yang ramah lingkungan”.

Memang dilema menjadi polisi, bahkan membahas tugasnya membuat kita perlu membuka ulang buku keempat Sistematika Filsafat Sidi Gazalba yang sangat purba tentang nilai (values) dan kebenaran. Asumsi itu saya dasarkan pada pertanyaan Mas Kiki sendiri, menjadi polisi yang baik itu seperti apa, baik hati ataukah berlaku benar?

Patahan-patahan gagasan dalam opini ini sebenarnya berawal dari sebuah persepsi tentang “superiority complex” polisi yang perlu saya bagi kepada halayak dengan harapan agar dapat menjadi bahan untuk saling mengontrol perilaku polisi yang suka abai terhadap substansi penegakan hukum.

Karena waktu belum mengizinkan saya untuk bertemu langsung dengan bapak Kapolri, semoga tulisan ini dapat dibaca olehnya sebagai catatan dari kampung kecil dengan harapan besar agar polisi benar-benar bisa menjadi lebih janchuk dengan makna lebih akrab dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan wajahnya yang baru.

Sebagai pekerja bantuan hukum yang selalu berhadapan dengan polisi, catatan di bawah ini adalah sebagian pengalaman dan curahan perasaan dan permintaan agar polisi janchuk dengan makna negatif segera “disapu bersih” dari institusi Polri atau paling tidak agar lekas diperbaiki.

Pertama, hentikan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Kriminalisasi adalah perilaku mencari-cari kesalahan agar seseorang dijerat secara hukum, padahal kita tahu ada konsep “Alternative Dispute Resolution” sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ringan, tapi konsep tersebut jarang diimplementasikan secara maksimal.

Kedua, hentikan pelanggran HAM terhadap tahanan. Jika kalimat ini terasa klise paling tidak kami peduli terhadap kehormatan institusi Polri. Ibarat rumah kaca, meski berusaha sekuat tenaga merahasiakan perilaku polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan, tetap saja perilaku itu terbongkar dan perbuatan itu sangat bertentangan dengan spirit reformasi Polri.

Ketiga, jangan ganggu tugas profesi advokat dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka. Pengalaman kami selama mendampingi klien selalu saja polisi janchuk membujuk rayu tersangka agar tidak menggunakan jasa pengacara, bahkan diikuti dengan ancaman akan diberatkan jika menggunakan jasa pengacara. Perilaku tersebut yang membuat kami berkesimpulan bahwa ada polisi yang manis dimulut tapi jahat di kertas, dialah “macan kertas”. Padahal advokat termasuk dalam catur wangsa penegak hukum.

Pengalaman-pengalaman pendampingan hukum itulah yang membuat saya perlu menimbang “polisi janchuk”, apakah dalam konteks hari ini lebih pada ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Janchuk dengan ekstrem kanan bermakna positif yang berarti polisi dekat dengan masyarakat, benar-benar mengayomi dan patuh hukum, sementara janchuk dengan ekstrem kiri menandakan kemarahan publik atas perilaku polisi yang sewenang-wenang dan cenderung melakukan ‘abuse of power’!!!

*Penulis adalah Dosen dan Praktisi Hukum

Baca Tulisan Lainnya: