PWI Sampaikan Ketentuan Standar Perusahaan Pers

oleh -

PWI PAMEKASAN2Pamekasan (PWINews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyampaikan surat tentang ketentuan standar perusahaan pers ke pemkab setempat.

Dalam surat Nomor 26/B/PWI-PMK/V/2015 tertanggal 5 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz dan Sekretarisnya Esa Arif AS dijelaskan, tentang standar perusahaan pers sesuai dengan Peraturan Dewan Pers dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“PWI memandang perlu untuk menyampaikan tentang ketentuan ini, sebagai referensi bagi Pemkab Pamekasan, sekaligus sebagai pertimbangan dalam mengelola anggaran, terutama yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang berkaitan dengan media,” katanya, Rabu (6/5/2015).

Ketentuan dimaksud sebagaimana diatur dalam PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang STANDAR PERUSAHAAN PERS yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Dewan Pers No.1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers.

Isinya antara lain menyebutkan perusahaan pers harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Institusi Pemkab Pamekasan perlu mengetahui ketentuan ini, karena akhir-akhir ini banyak perusahaan media yang bermunculan yang juga mengajukan iklan ke institusi pengelola anggaran negara, mengatas namakan perusahaan media, tapi tidak memenuhi ketentuan standar perusahaan media, sebagaimana dalam ketentuan Dewan Pers,” katanya.

Disamping itu, yang juga perlu diketahui publik bahwa, media yang tidak memanuhi ketentuan sebagai telah ditentukan oleh Dewan Pers, maka semua produksi berita, tidak dianggap sebagai hasil karya jurnalistik oleh Dewan Pers.

“Sehingga, jika media yang tidak memenuhi ketentuan perusahaan pers ini bermasalah dalam hal pemberitaan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana umum (KUHP) bukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999,” katanya.

Secara terinci, surat PWI ke pemkab melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pamekasan itu juga melampirkan Surat Edaran Dewan Pers, print out pemberitaan sejumlah media tentang standar perusahaan pers, berikut lampiran alamat halaman, serta Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 02/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagai pengayaan informasi.

Abd Aziz yang juga pewarta Perum LKBN Antara untuk wilayah Madura ini lebih lanjut menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sebenarnya telah menyampaikan sosialisasi tentang ketentuan ini setiap ada pertemuan dan diskusi.

“Namun sebagai institusi, PWI perlu juga menyampaikan surat resmi dan ini juga sebagai implementasi peran organisasi ini sebagai mitra pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI,” terang Abd Aziz. (Rilis/Humas PWI Pamekasan)