Pamekasan Akui Tidak Laksanakan Perda Tembakau

oleh -

PWI TEMBAKAUPamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengaku tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008, tentang Penatausahaan Tembakau Madura, khususnya terkait sumbangan pihak ketiga.

Hal itu diungkapkan pada Dialog Rutin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, bersama Komunitas Baca Kedai Kopi Sebelas 12, di Jl Trunojoyo, Rabu (13/08/2014) malam.

Disebutkan pada pasal 21 ayat 1, dalam pelaksanaan jual beli tembakau, korporasi atau perorangan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per kilo gram, dari jumlah pembelian tembakau. Sayangnya, Pemkab sama sekali tidak menerima hal itu dari pihak pabrikan.

Bahkan, salah satu petani asal Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Tabri mengatakan bila pemerintah ‘merampok’ hak-hak petani. Sebab, selama ini sama sekali tidak ada realisasi yang konkrit terkait Perda tersebut. “Misalkan kebutuhan tembakau Pamekasan sekitar 27 ribu ton, dengan pemasukan Rp 100 per kilo gram. Otomatis pamasukan yang harus diterima Pemkab itu sekitar Rp 2,7 milyar,” kata Tabri.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi mengaku bila pihaknya tidak merasa ‘merampok’. Sebab selama ini Perda tersebut memang tidak dilaksanakan. “Tidak ada yang saya rampok. Jadi Pemda (Pamekasan) tidak pernah merampok, Perda itu tidak pernah kita laksanakan,” kata Alwi.

Untuk itu, pihaknya akan segera mengkaji dan melakukan revisi Perda Penatausahaan Tembakau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. “(Tahun) 2014 ini, kita akan merevisi Perda tentang itu (tata niaga tembakau),” ungkapnya.

Namun demikian, selama ini pihaknya sudah meminta pihak pabrikan untuk membangun pabrik rokok di Madura. Tetapi pihak pabrikan masih beralasan transportasi. Sehingga menjamur pabrik-pabrik rokok, sekalipun tidak bertahan lama karena terkendala pita cukai dari pemerintah. [pin/ted/ beritajatim.com]