Catatan Dialog Tata Niaga Tembakau PWI Pamekasan

oleh -

PWI TEMBAKAUPamekasan (PWINews) – Pada 13 Agustus 2014 bertempat di Kedai Kopi dan Baca Sebelah 12 di Eks Syasiun PJKA Jalan Trunojoyo, PWI Pamekasan menggelar dialog tentang Tata Niaga tembakau dengan menghadirkan empat orang nara sumber.

Berikut rangkuman isi dialog yang terekam dalam cacatan notula PWI Pamekasan

Pemateri 1
Sekda Alwi Baek mewakili Bupati Pamekasan membahas tema “Kebijakan Daerah dalam Mengawal Tata Niaga Tembakau”.

– Tembakau dikenal daun emas beberapa tahun lalu, dan saat itu belum ada kebijakan apapun dari pemerintah, bahkan petani juga menjadi kaget karena harganya meningkat secara drastis saat itu. Namun seiring dengan perkembangan waktu, harga tembakau kemudian juga menurun. Pemkab tidak tinggal diam, dan membuat kebijakan yang memihak kepada kepentingan petani tembakau. Pemkab juga berupaya mengurangi beban biaya produksi petani. Antara lain dengan memberikan bantuan bibit, serta berupaya mengurangi praktik kecurangan pembelian tembakau dengan cara mengatur tata niaga tembakau, yakni melalui Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura.

– Bibit tembakau yang dianjurkan untuk dikembangkan di Pamekasan sesuai dengan hasil penelitian yang keinginan pihak pabrikan adalah bibit jenis prancak 95. Pemkab juga mensosialisasikan tata cara budidaya tembakau sedemikian rupa, sehingga keinginan pihak pabrikan dengan petani juga terwadahi. Upaya membangun akses dan peningkatan fasilitas untuk peningkatan kualitas tembakau juga dilakukan oleh pemerintah. Seperti sumur bor dan bendungan atau waduk di beberapa lokasi.

– Perkembangan berikutnya, tanaman tembakau ini justru membludak, sehingga produksi cenderung meningkat dan inilah yang menjadi alasan harga tembakau murah. Kebijakan pemerintah dalam berupaya mendorong petani meningkatkan hasil usahnya juga telah dilakukan, seperti melakukan komunikasi dengan pihak pabrikan (kebutuhan tahun ini berapa?).

– Pemkab Pamekasan berupaya menyediakan tanaman alternatif selain tembakau, yakni tebu. Ini dimaksdukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan tembakau dengan statusnya sebagai daun emas. Tebu ini juga sebagai tawaran pendukung pemerintah yang berencana membangun pabrik gula di Pamekasan.

Pemateri II
Kepala Disperindag Pamekasan Bambang Edy Suprapto membahas teman “Teknik Pelaksanaan Tata Niaga Tembakau”

– Pemkab telah rutin melakukan koordinasi dengan pihak pabrikan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan pihak pabrikan tentang kebutuhan tembakau. Pemkab juga merekrut tim pemantau tata niaga tembakau dari ormas dan LSM yang ada di Pamekasan.

– Dalam dialog itu, Bambang juga menjelaskan, bahwa luas areal tanam 2011, 32.500 hektare, 2012 turun 30,000 hektarm 2013 31 hektare, 2014 ini luas areal tanam tembakau turun lagi dan di Pamekasan 26.905 hektare. (86 persen), maka luas areal tanam 35.155 atau sekitar 31 ribu ton. Rencana pembelian, rata-rata tidak sampai terpenuhi, tahun 2013 sekitar 5.000 ton, tahun 2014 ini sekitar 23 ribu ton lebih. Harapan kita bisa terlampaui karen tahun lalu serapannya sangat sedikit. “Saya yakin serapan ini bisa terlampaui, Madura untuk kretek belum bisa terlampaui. Dari sisi kualitas areal tanam kita cukup bagus, musim juga mendukung, dan dari tahun ke tahun”.

– BEP tembakau di Pamekasan untuk tahun 2014 ini sekitar Rp29.396 per kilogram, 2011 (hingga Rp40 ribu), 2013 Rp26.793 (17 hingga 48 ribu). Tanaman tembakau di Madura, di Sampang 10 hektare, Sumenep 20 hektare. Tahun 2012 musim mendukung, tapi harga tak sebaik 2013 (barang sedikit tapi dibutuhkan).

– Pertanggal saat ini sekitar 2 ribu hektare dan sampai saat ini sudah panen namun belum ada pihak pabrikan yang mengajukan izin pembelian. Tanggal 19 akan bertemu dengan pabrikan, untuk menggali informasi apakah ada serapan atau tidak, kapan waktu pembelian dan lain sebagainya. Gudang yang akan dipantau yang serapan pembeliannya setiap hari minimal 50 bal.

– Perdagangan tembakau dinilai kurang prospekstif, karena berbagai banyak hal, seperti area lahan merokok juga mulai dibatasi. Pemkab juga memang berupaya untuk mengarahkan ke tanaman alternatif lainnya, seperti tebu.

– Disperindag siapkan juga menawarkan minyak atsiri (sekitar 12 hektare dan bernilai ekonomis). 1 tahaman adsiri, 3 kilo falam satu pohon. Dua kali panen.

– Dalam dialog itu, Bambang juga menjelaskan, impor tembakau yang dilakukan pedagang Indonesia yakni sekitar 90 ribu ton, dan pada tahun ini naik menjadi 12 ribu ton.

– Pemkab akan meminta fasilitasi Gubernur unutuk audienasi kemenko perekonomian, kaena rokok ini kan selalu dipojokkan sementara cukai cukup tinggi membantu penerima negara.

Pemateri III Doktor Taufiqurrahman
– Kajian potensial, tembakau tetap merupakan daun emas, Pertama, cukai ada pengaruh langsung yang ditimbulkan, terbentuknya sosial kapital masyarakat. Tembakau juga membantu pemberdayaan masarakat, hingga mencapai Rp200 miliar di Jatim. Dengan demikian selama ada produksi rokok tetap dibutuhkan, khususnya industri kretek dengan mutunya yang khas, aroma dan rasanya yang gurih.

– Ia mengemukan hasil penelitian Suwarno, menyebutkan bahwa seluas 33 ribu tanamkan per hektare. Tembakau Madura aromanya berbeda dan tidak ditemui pada tembakau laiun, 70 hingga 80 persen dibutuhkan proses rajangan, sehingga dikenal menjadi terbakau rajangan, juga sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek.

– Bahan Baku 12 hingga 14 persen. Tembakay Madura mempunya dua peran, yakni racikan, sigaret kreteyk dan perekonomian, yakni ekonomi mikro, dengan demikian tembakau sangat potensi.

– Kebutuhan tembakau akan tetap meningkat setiap tahunnya…! Rata-rata areal tanam di Madura sekitar 50 hektare. Dibanding daerah lain, sebenarnya masih lebih rendah. Tanaman tembakau melebihi tanaman palawija dan mampu menyumpangkan -endapatan Madura sekitar 60 hingga 80 persen.

Pemateri IV
Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi
– Dalam bisnis ada dua poin, yakni titik keseimbangan, atau mekanisme pasar. Baik diatur maupun tidak akan, menemukan titik keseimbangan itu. Kedua, dalam sektor kehidupan ada yang namanya kompetisi.

– Proteksi petani oleh pemerintah perlu dilakukan. Ini dilakukan termasuk di negara maju, subsidi kepada petani.Pemkab dan DPRD Pamekasan sebenarnya telah membuat Perda tentang Penatausahaan Tembakau Madura. Tapi Perda itu belum nampak efektif, karena baru di Pamekasan saja, sedangkan di Madura ini petani yang menanam tembakau bukan hanya di Pamekasan akan tetapi, juga Sampang, Sumenep dan sebagian di Bangkalan.

– Sehingga jiga ada tembakau Jawa masuk ke wilayah selain Pamekasan, maka petugas tidak bisa berbuat banyak, kendatipun pada akhirnya tembakau Jawa yang masuk ke Sampang dan Sumenep itu dijual ke Pamekasan karena perwakilan pembelian tembakau di Madura kebanyakan berada di Pamekasan.

– Bisa saja dilakukan tata niaga tembakau di tingkat nasional, akan tetapi penekannya harus lebih pada kualitas tembakau yang bisa masuk ke Indonesia. Semua produk agro Indonesia itu sebenarnya tidak efesien, yakni memiliki biaya operasional tinggi, sehingga kalah dengan luar negeri.

– Keikutsertaan pemerintah dan peran aktif pemerintah juga kurang, di luar negeri pemerintah mensubsidi biaya produksi pertanian, sehingga harganya jauh lebih murah. Perlu ada pengurangan biaya produksi. Kemajuan teknologi belum menyentuh produk tembakau.

– Pihak pabrikan merasa lebih baik beli di luar negeri, dan ini juga terjadi pada produk garam.

– Dalam kesempatan itu Hosnan juga mengemukakan, jumlah APBD yang dialokasikan ke bidang pertanian ini belum maksimal, meskipun petani banyak menyumbang pada APBD berdasarkan PDRB daerah.

Setelah para pemateri ini menyampaikan pemaparan, pemandu dialog Suhil Qodri dari Radio Karimata FM selanjutnya membuka sesi tanya jawab.

PENANYA SESSI 1
Tabri, Desa Potoan Laok, Kecamatan
– Mempertanyakan soal sumbangan pihak ketiga Rp100 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Bab XII tentang Sumbangan Pihak Ketiga. (Pertanyaan kepada Sekda, Bambang dan Hosnan Achmadi)

Penanya Donny Unira
– kenapa Pemkab berencana membangun pabrik gula?
– Proses pembelian efektif seperti apa?

Ady Perbankan Mikro
– Kenapa tembakau cenderung bermasalah saat harga turun? Lalu kenapa hasil pertanian lain cenderung tidak bermasalah meski harga rendah?
– Penanya ingin agar pemerintah, bisa membicarakan secara intensif tentang persoalan petani dan tata niaga? (Ditujukan kepada legislatif)

Sudo Pegantenan
– Minta pemerintah menekan pabrikan, tanpa melalui calon bisa melalui kelompok tani?

Jawaban:
SEKDA ALWI BAIK
– Soal pungutan Rp100 per kilogram, itu bukan perampokan dan pemda tidak melaksanakan itu. Bahkan pemkab akan merevisi perda itu. Pemkab juga sudah lama meminta agar pabrik besar membangun pabrikan di Madura. Dulu tidak mau dengan alasan transportasi, tapi setelah Suramadu dibangun, mereka juga tidak mau.

– Saat ini, pabrik rokok kecil mulai bermunculan.

– Pembangunan Pabrik tebu, karena investor sudah ada, sehingga hal ini perlu dimanfaatkan.

– Tembakau tak masuk sembilan kebutuhan bahan pohon yang diawasi oleh pemerintah. Satu-satunya cara, Dishutbun bisa menentukan biaya produksi, sehingga dengan cara seperti harga jualnya diharapkan melebihi dari biaya produksi.

BAMBANG EDY SUPRAPTO
– Sumbangan pihak ketiga selama ini tidak maksimal meski sudah ada perda yang mengatur tentang partisipasi pengusaha sebesar Rp100 per kilogram tersebut.

– Pemkab cenderung kesulitan untuk menangkap oknum pedagang yang ketahuan, mengambil sample tembakau lebih dari ketentuan, yakni 1 kilogram. Bambang juga menjelaskan, pemerintah tidak bisa menekan sepenuhnya harga pembelian. Pemkab selalu berkirim surat apabila tembakau masih banyak dan belum terserap dan meminta agar pabrikan menambah kuota pembelian tembakau.

– Terkait dengan gagasan agar petani bisa menjual secara langsung, pemkab memang telah membuat sekolah lapang, yakni sistem kerja sama antara petani dengan pengusaha dan petani bisa menjual secara langsung ke pihak pabrikan. (Tapi kendalanya, tidak semua petani mau. Padahal petani bisa langsung menjual ke pabrikan).

– Selama ini pabrikan yang memfasilitasi sekolah lapang adalah PT Sadana, ada juga Gudang Garam. Tahun depan pemkab akan membahas kebijakan umum angggaran dengan DPRD Pamekasan, yakni akan diperbanyak bantuan-bantuan berupa tandon kecil untuk membantu petani dalam penyediaan air untuk tanaman tembakau.

HOSNAN ACHMADI
– Pasal itu adalah usulan saya dulu, dengan pertimbangan pemerintah tidak mendapatkan hasil apapun dari banyaknya produksi tembakau itu kala itu. Tapi saat ini pemerintah sudah memberikan dana bagi hasil cukai, sehingga klausul dalam perda itu memang perli direvisi.

TAUFIKURRAHMAN
– Teori modernisasi (kerja sama untung) dan teori struktural (kerja sama buntung), dan fakta ini terjadi di lapangan. Masalah bisnis tembakau atau dua hal yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan eksternal.

Pertanyaan Sesi Kedua
Syaiful Bahri Unira
– Pengawasan masuknya tembakau Jawa masuk Pamekasan. Lokasi titik pengawasan, usulan posko pengawasan?

Khoirus Solihin
– Kenapa harus tebu, padahal masa panen tebu kan lebih lama?
– Adakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memotong mata rantai bisnis tembakau ini?

JAWABAN PEMATERI
Sekda Pamekasan
– Tawarah kebijakan pemkab, berupaya mencari komuditas lain. Salah satunya adalah tebu, dan ada juga adsiri. Jadi tebu ini bukan keputusan yang sengaja diarahkan tapi hanya sebatas jalur alternatif saja.

Bambang Edy Suprapto
– Titik pengawasan memang tidak perlu dijelaskan, karena bisa menjadi dilema. Kalau misalnya ditentukan titik-titiknya, maka bisa lolos dari operasi. Pemkab tidak bisa mengatur mata rantai perdagangan dari petani ke pedagang lalu ke bandul, karena yang berhak mengajukan langsung adalah mereka yang telah memiliki pengenal khusus dan telah ditunjuk oleh pihak pabrikan. Satu-satunya memang dengan sekolah lapang atau kemitraaan itu.

Hosnan Achmadi
– Kalau dunia tembakau memang tidak bisa menguntungkan, mari kita cari tanaman alternatif lain.

Dr Taufiq Hidayat
– Masalah tembakau memang sering menjadi masalah rumit, sebab terkadang kualitas campuran (tembakau Jawa dan Madura) jauh lebih mahal harga jualnya di gudang dengan tembakau Madura asli. Yang juga perlu dipahami bibit tembakau itu juga dari Jawa.

Dialog tentang Tata Niaga Tembakau yang digelar PWI Pamekasan bersama Kedai Kopi dan Baca Sebelas 12 ini mulai pukul 19.30 WIB dan berakhir pada pukul 22.15 WIB. Peserta dialog dari kalangan aktivis mahasiswa, seperti HMI, PMII dan GMNI, serta perwakilan LSM dan kelompok tani di Pamekasan. (Tim Media PWI Pamekasan)