Dandim Pamekasan Pastikan Babinsa Netral

Dandim-MawardiPamekasan (PWINews) – Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi memastikan bintara pembina desa (Babinsa) akan tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon presiden pada pemilu presiden 9 Juli 2014.

“Kami akan tetap menjaga netralitas sebagai prajurit TNI, dan tidak akan memihak kepada siapapun,” katanya kepada Antara di Pamekasan, Jumat malam.

Dandim Mawardi mengemukakan hal ini, menanggapi tudingan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa prajurit negara itu kini sudah dikerahkan oleh pimpinannya untuk mengarahkan masyarakat dalam mendukung calon presiden tertentu pada pemilu presiden 9 Juli 2014.

Mawardi mengatakan pihaknya telah menyampaikan instruksi kepada para koramil dan Babinsa tentang hal itu melalui berbagai kegiatan dan pertemuan.

“Kalaupun ada anggota TNI yang bertugas di lapangan saat pelaksanaan pemilu nanti, mereka sifatnya hanya membantu tugas-tugas pengamanan yang dilakukan oleh polisi,” katanya.

Ia juga menambahkan jika ada masyarakat yang mengetahui ada oknum TNI yang terlibat dalam kegiatan politik, semisal mengajak atau mengarahkan warga untuk memilih calon presiden tententu, maka sebaiknya dilaporkan kepada Kodim atau Koramil terdekat.

Oknum yang terlibat dalam kegiatan politik praktik atau menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden itu nantinya akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tapi kami meminta laporan itu lengkap, disertai dengan bukti-bukti yang jelas pula, bukan hanya melapor yang ujung-ujungnya hanya fitnah semata,” tukas Mawardi.

Kepada masyarakat, Dandim mengajak agar mereka bisa membantu petugas dan penyelenggara pemilu, menyukseskan pelaksanaan pilpres agar berlangsung dengan jujur, aman dan kondusif, tanpa adanya praktik kecurangan.

Menurut Dandim, pelaksanaan pemilu yang jujur, aman dan kondusif bukan semata-mata tugas aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, tetapi juga karena dukungan dan peran aktif semua pihak, baik tokoh masyarakat maupun tokoh ulama.

“Kalau semua pihak sudah berkomitmen agar pemilu berlangsung dengan aman, maka kami yakin pemilu presiden ini akan sesuai dengan harapan,” katanya menjelaskan.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti sebanyak dua pasangan calon presiden, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(Sumber Kliping: Republika.co.id)

 

Polres Pamekasan Panggil Saksi Kasus Penyerangan Wartawan

WARTAWAN BODONGPamekasan (PWINews) – Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya memanggil saksi dalam kasus penyerangan wartawan yang dilakukan segerombolan orang di warung pojok (Wapo) DPRD setempat.

‘Surat panggilan telah dikirim oleh tim penyidik, sesuai rencana pemeriksaan saksi akan digelar Sabtu (21/6),’ kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman dalam keterangan persnya, Selasa.

Saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus penyerangan wartawan yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2014 itu bernama Sukma Umbara Tirta Firdaus, warga Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Sukma merupakan wartawan Harian Koran Madura yang saat kejadian berada di tempat kedian perkara, yakni di lokasi penyerangan di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Selain Sukma, saksi lain yang juga dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kasus penyerangan itu adalah korban, yakni Kepala Biro Radar Madura (Jawa Post Group) Amiruddin.

Amir merupakan saksi korban dalam kasus penyerangan itu, yang sempat diancam hendak dibunuh oleh gerombolan itu.

Korban lainnya ialah reporter RRI Andre Havid.

‘Yang akan kami mintai keterangan nanti satu orang dulu, dan kalau dirasa kurang tentu akan kami mintai keterangan saksi-saksi lainnya,’ kata Kapolres Nanang Chadarusman, menjelaskan.

Belum diketahui secara pasti motif penyerangan yang dilakukan gerombolan itu, namun diduga kuat karena pemberiaan.

Kepala Biro Radar Madura Amiruddin dan Andre Havid mengaku tidak tahu wajah-wajah gerombolan yang melakukan penyerangan itu, kecuali dua orang, yakni Moh Yasin dan Turmudzi.

Amir menjelaskan dirinya mengetahui orang yang bernama Moh Yasin yang terlibat dalam kasus penyerangan wartawan di Wapo DPRD Pamekasan itu, ia pernah liputan saat yang bersangkutan terlibat kasus kriminal pencemaran nama baik dengan pihak manajemen hotel Garuda Pamekasan.

Sedangkan Turmudzi, pernah telibat kasus pemerasan dan penipuan rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan, bahkan yang bersangkutan sempat ditahan.

‘Saya kurang tahu pasti kelanjutannya kalau di Turmudzi ini, karena setelah itu saya pindah tugas ke Radar Madura di Kabupaten Bangkalan,’ tutur Amir.

Sedangkan Moh Yasin, sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dan pernah berstatus sebagai terpidana.

Baik Yasin maupun Turmudzi, selama ini memang sering mengaku wartawan mingguan dan terkadang mengaku sebagai aktivis LSM.(ant/rd)

(Sumber Kliping: Ciputranews.com)

 

Polres Pamekasan Panggil Saksi Kasus Penyerangan Wartawan

WARTAWAN BODONGPamekasan (PWINews) – Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya memanggil saksi dalam kasus penyerangan wartawan yang dilakukan segerombolan orang di warung pojok (Wapo) DPRD setempat.

‘Surat panggilan telah dikirim oleh tim penyidik, sesuai rencana pemeriksaan saksi akan digelar Sabtu (21/6),’ kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman dalam keterangan persnya, Selasa.

Saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus penyerangan wartawan yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2014 itu bernama Sukma Umbara Tirta Firdaus, warga Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Sukma merupakan wartawan Harian Koran Madura yang saat kejadian berada di tempat kedian perkara, yakni di lokasi penyerangan di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Selain Sukma, saksi lain yang juga dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kasus penyerangan itu adalah korban, yakni Kepala Biro Radar Madura (Jawa Post Group) Amiruddin.

Amir merupakan saksi korban dalam kasus penyerangan itu, yang sempat diancam hendak dibunuh oleh gerombolan itu.

Korban lainnya ialah reporter RRI Andre Havid.

‘Yang akan kami mintai keterangan nanti satu orang dulu, dan kalau dirasa kurang tentu akan kami mintai keterangan saksi-saksi lainnya,’ kata Kapolres Nanang Chadarusman, menjelaskan.

Belum diketahui secara pasti motif penyerangan yang dilakukan gerombolan itu, namun diduga kuat karena pemberiaan.

Kepala Biro Radar Madura Amiruddin dan Andre Havid mengaku tidak tahu wajah-wajah gerombolan yang melakukan penyerangan itu, kecuali dua orang, yakni Moh Yasin dan Turmudzi.

Amir menjelaskan dirinya mengetahui orang yang bernama Moh Yasin yang terlibat dalam kasus penyerangan wartawan di Wapo DPRD Pamekasan itu, ia pernah liputan saat yang bersangkutan terlibat kasus kriminal pencemaran nama baik dengan pihak manajemen hotel Garuda Pamekasan.

Sedangkan Turmudzi, pernah telibat kasus pemerasan dan penipuan rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan, bahkan yang bersangkutan sempat ditahan.

‘Saya kurang tahu pasti kelanjutannya kalau di Turmudzi ini, karena setelah itu saya pindah tugas ke Radar Madura di Kabupaten Bangkalan,’ tutur Amir.

Sedangkan Moh Yasin, sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dan pernah berstatus sebagai terpidana.

Baik Yasin maupun Turmudzi, selama ini memang sering mengaku wartawan mingguan dan terkadang mengaku sebagai aktivis LSM.(ant/rd)

(Sumber Kliping: Ciputranews.com)

 

PWI Harapkan Polisi Pertimbangkan Izin Keramaian KWP

PWI PROPOSALPamekasan (PWINews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan berharap polisi mempertimbangkan kembali dalam mengeluarkan izin keramaian yang akan digelar oleh Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP) karena keabsahan panitia dalam kegiatan itu meragukan, dan tanda tangan sekretarisnya dipalsu.

“Harapan kami polisi bisa mempertimbangkan untuk memberikan izin keramaian yang diajukan oleh KWP. Sebab acara yang digelar KWP dan diklaim sebagai merupakan acara organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan itu tidak benar,” kata Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz, Jumat (6/6/2014).

Jika izin keramaian yang diajukan KWP ke Mapolres Pamekasan ini tetap dikeluarkan, maka menurut Aziz, polisi sama halnya melegitimasi adanya fakta pemalsuan proposal yang telah disebar ke masyarakat oleh KWP itu yang nyata-nyata telah mencatut beberapa organisasi wartawan.

Namun, wartawan Kantor Berita Antara ini, yakin, polisi tidak akan mengabaikan masukan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan yang digelar KWP itu, baik dari pihak Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) maupun dari pihak PWI Pamekasan itu sendiri.

Keyakinan itu, menurut Aziz, karena polisi merupakan institusi penegak hukum, yang bisa dipastikan akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan proposal permohonan dana untuk kegiatan KWP itu, jelas merupakan pelanggaran hukum.

Demikian juga dengan klaim di dalam proposal yang menyebutkan bahwa kegiatan “Temu Wartawan se-Kabupaten Pamekasan” merupakan kegiatan gabungan dari semua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Dalam proposal permohonan dana yang diajukan KWP dan kini menyebar ke masyarakat luas di Kabupaten Pamekasan itu, tertulis bahwa Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan ada Turmudzi dan Sekretarisnya Dedy Priyanto.

Akan tetapi, tanda tangan Dedy Priyanto dalam proposal itu dipalsu dan yang bersangkutan tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan yang digelar KWP itu.

Dalam kegiatan temu wartawan di pantai Talang Siring sebagaimana dalam proposal KWB, kelompok ini berencana menggelar pentas musik, sehingga perlu mengajukan izin keramaian ke Mapolres Pamekasan. (*)

 

PWI Harapkan Polisi Pertimbangkan Izin Keramaian KWP

PWI PROPOSALPamekasan (PWINews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan berharap polisi mempertimbangkan kembali dalam mengeluarkan izin keramaian yang akan digelar oleh Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP) karena keabsahan panitia dalam kegiatan itu meragukan, dan tanda tangan sekretarisnya dipalsu.

“Harapan kami polisi bisa mempertimbangkan untuk memberikan izin keramaian yang diajukan oleh KWP. Sebab acara yang digelar KWP dan diklaim sebagai merupakan acara organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan itu tidak benar,” kata Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz, Jumat (6/6/2014).

Jika izin keramaian yang diajukan KWP ke Mapolres Pamekasan ini tetap dikeluarkan, maka menurut Aziz, polisi sama halnya melegitimasi adanya fakta pemalsuan proposal yang telah disebar ke masyarakat oleh KWP itu yang nyata-nyata telah mencatut beberapa organisasi wartawan.

Namun, wartawan Kantor Berita Antara ini, yakin, polisi tidak akan mengabaikan masukan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan yang digelar KWP itu, baik dari pihak Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) maupun dari pihak PWI Pamekasan itu sendiri.

Keyakinan itu, menurut Aziz, karena polisi merupakan institusi penegak hukum, yang bisa dipastikan akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan proposal permohonan dana untuk kegiatan KWP itu, jelas merupakan pelanggaran hukum.

Demikian juga dengan klaim di dalam proposal yang menyebutkan bahwa kegiatan “Temu Wartawan se-Kabupaten Pamekasan” merupakan kegiatan gabungan dari semua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Dalam proposal permohonan dana yang diajukan KWP dan kini menyebar ke masyarakat luas di Kabupaten Pamekasan itu, tertulis bahwa Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan ada Turmudzi dan Sekretarisnya Dedy Priyanto.

Akan tetapi, tanda tangan Dedy Priyanto dalam proposal itu dipalsu dan yang bersangkutan tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan yang digelar KWP itu.

Dalam kegiatan temu wartawan di pantai Talang Siring sebagaimana dalam proposal KWB, kelompok ini berencana menggelar pentas musik, sehingga perlu mengajukan izin keramaian ke Mapolres Pamekasan. (*)

 

PWI dan AJP Kirim Surat ke Forpimda Pamekasan

SURAT PWIPamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), mengirim surat ke Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan, terkait peredaran proposal permohonan dana yang dilakukan oleh sekelompok wartawan yang mengatasnamakan Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP), Jum’at (06/06/2014).

Surat bernomor 01/B/PWI-AJP/PMK/VI/2014 yang ditandatangani ketua PWI Pamekasan, Abd Aziz dan Ketua AJP, Moh Zuhri, ditujukan kepada Bupati, Kapolres, dan komandan Kodim 0826 Pamekasan. “Jadi kita jelaskan, bahwa PWI dan AJP tidak terlibat dalam kegiatan KWP yang tersebar ke sejumlah instansi dan diklaim merupakan kegiatan semua organisasi wartawan,” kata Abd Aziz, Ketua PWI Pamekasan.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan bila dua organisasi wartawan di Pamekasan (PWI dan AJP) secara kelembagaan sama sekali tidak terlibat. Justru hal itu diketahui setelah mendapat informasi dari pihak terkait. “Intinya dalam surat ini kami secara kelembagaan tidak terlibat dalam kegiatan itu,” tegasnya.

Aziz menambahkan, surat yang disertakan lampiran proposal permohonan dana yang disebar KWP. Juga mencatut nama salah satu anggota PWI Pamekasan, Dedy Priyanto, yang merupakan kontributor MNC Group. “Dedy dicatut sebagai sekretaris pelaksana dalam kegiatan KWP, sementara tandatangan Dedy dipalsukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Aziz menjelaskan, selain menjelaskan ketidak terlibatan dua organisasi tersebut. Pihaknya juga melakukan klarifikasi kepada pemerintah terhadap beredarnya proposal KWP. “Pengiriman surat klarifikasi kepada Forpimda Pemkab Pamekasan ini, sebagai tindak lanjut dari hasil komunikasi dua elemen organisasi wartawan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (05/06/2014). Kedua organisasi ini juga telah menyampaikan rilis dan menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar KWP, bukan kegiatan semua organisasi wartawan yang ada di Pamekasan. Melainkan hanya dilakukan oleh sekelompok KWP saja. Bahkan, kedua organisasi wartawan itu mengecam kegiatan yang dilakukan oleh KWP. [pin/ted]

(Sumber Kliping: Beritajatim.com)

 

 

PWI dan AJP Kirim Surat ke Forpimda Pamekasan

SURAT PWIPamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), mengirim surat ke Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan, terkait peredaran proposal permohonan dana yang dilakukan oleh sekelompok wartawan yang mengatasnamakan Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP), Jum’at (06/06/2014).

Surat bernomor 01/B/PWI-AJP/PMK/VI/2014 yang ditandatangani ketua PWI Pamekasan, Abd Aziz dan Ketua AJP, Moh Zuhri, ditujukan kepada Bupati, Kapolres, dan komandan Kodim 0826 Pamekasan. “Jadi kita jelaskan, bahwa PWI dan AJP tidak terlibat dalam kegiatan KWP yang tersebar ke sejumlah instansi dan diklaim merupakan kegiatan semua organisasi wartawan,” kata Abd Aziz, Ketua PWI Pamekasan.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan bila dua organisasi wartawan di Pamekasan (PWI dan AJP) secara kelembagaan sama sekali tidak terlibat. Justru hal itu diketahui setelah mendapat informasi dari pihak terkait. “Intinya dalam surat ini kami secara kelembagaan tidak terlibat dalam kegiatan itu,” tegasnya.

Aziz menambahkan, surat yang disertakan lampiran proposal permohonan dana yang disebar KWP. Juga mencatut nama salah satu anggota PWI Pamekasan, Dedy Priyanto, yang merupakan kontributor MNC Group. “Dedy dicatut sebagai sekretaris pelaksana dalam kegiatan KWP, sementara tandatangan Dedy dipalsukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Aziz menjelaskan, selain menjelaskan ketidak terlibatan dua organisasi tersebut. Pihaknya juga melakukan klarifikasi kepada pemerintah terhadap beredarnya proposal KWP. “Pengiriman surat klarifikasi kepada Forpimda Pemkab Pamekasan ini, sebagai tindak lanjut dari hasil komunikasi dua elemen organisasi wartawan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (05/06/2014). Kedua organisasi ini juga telah menyampaikan rilis dan menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar KWP, bukan kegiatan semua organisasi wartawan yang ada di Pamekasan. Melainkan hanya dilakukan oleh sekelompok KWP saja. Bahkan, kedua organisasi wartawan itu mengecam kegiatan yang dilakukan oleh KWP. [pin/ted]

(Sumber Kliping: Beritajatim.com)

 

 

PWI Pamekasan Kecam Kegiatan KWP

Ketua-PWI-PamekasanPamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, kecam kegiatan yang digelar sekelompok wartawan yang mengatasnamakan Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP). Bahkan, juga berencana untuk melaporkan ke aparat kepolisian terkait pemalsuan tanda tangan.

Dalam proposal permohonan bantuan dana tersebut, juga mencantumkan nama organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan. “Menurut hemat kami, Istilah organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan, sama dengan mengklaim bahwa PWI masuk didalamnya dan demikian juga organisasi wartawan lain yang ada di Pamekasan ini,” kata Abd Aziz, Ketua PWI Pamekasan, Kamis (05/06/2014).

Aziz menambahkan, penyebutan peserta dalam proposal KWP seolah-olah semua organisasi wartawan tergabung dan ikut mengajukan proposal permohonan dana. “PWI berkepentingan untuk menjelaskan kepada publik di Pamekasan dan instansi pemerintah yang telah menerima proposal permohonan dana yang disampaikan oleh kelompok KWP, bahwa kegiatan itu tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan PWI,” imbuhnya.

“Kami tidak menghalang-halangi siapapun untuk menggelar kegiatan dan mengajukan proposal, karena itu hak semua orang. Tapi jangan lalu mengklaim bahwa peserta kegiatan itu adalah organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

Selain itu, nama salah satu anggota PWI Pamekasan, Dedy Priyanto juga tercantum sebagai sekretaris pelaksana yang diketuai oleh Moh Turmudzi. Namun, ketika dikonfirmasi justru tidak merasa. “Si Dedy sudah saya konfirmasi, ternyata namanya dicatut, tanpa persetujuan dari yang bersangkutan,” paparnya.

Ironisnya, tanda tangan Dedy justru dipalsukan. Sebab saat penggarapan proposal itu, yang bersangkutan tidak berada di Pamekasan, dan sedang mengantor rombongan pariwisata ke Yogyakarta. “Saya mengetahui justru setelah saya dikonfirmasi oleh sebagian pejabat yang menerima proposal, dan saya tegaskan bahwa nama saya dicatut,” ungkap Aziz, menirukan suara Dedy.

Secara kelembagaan, PWI Pamekasan segera mengirimkan surat kepada Forpimda Pamekasan, terkait proposal permohonan dana yang di klaim KWP yang mengatasnamakan semua wartawan Pamekasan. “Isi surat itu nanti akan menjelaskan, bahwa kegiatan KWP bukan kegiatan organisasi wartawan yang ada di Pamekasan, dan PWI tidak terlibat di dalamnya,” lanjut Aziz.

Bahkan, pihaknya juga berencana menggugat dan melaporkan ke pihak kepolisian terkait pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh KWP kepada salah satu anggotanya. “Nanti kita laporkan mereka (KWP) karena pencatutan tandatangan, juga kita minta untuk meminta maaf secara terbuka,” pungkasnya.

Dalam struktur kepanitiaan KWP tersebut, terdapat 23 nama dari berbagai media. Namun sayangnya, tidak tertulis dan tercantum dalam proposal tersebut nama-nama media tempat para pengurus tersebut bekerja. [pin/ted]

(Sumber: beritajatim.com)

 

 

PWI Pamekasan Kecam Kegiatan KWP

Ketua-PWI-PamekasanPamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, kecam kegiatan yang digelar sekelompok wartawan yang mengatasnamakan Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP). Bahkan, juga berencana untuk melaporkan ke aparat kepolisian terkait pemalsuan tanda tangan.

Dalam proposal permohonan bantuan dana tersebut, juga mencantumkan nama organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan. “Menurut hemat kami, Istilah organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan, sama dengan mengklaim bahwa PWI masuk didalamnya dan demikian juga organisasi wartawan lain yang ada di Pamekasan ini,” kata Abd Aziz, Ketua PWI Pamekasan, Kamis (05/06/2014).

Aziz menambahkan, penyebutan peserta dalam proposal KWP seolah-olah semua organisasi wartawan tergabung dan ikut mengajukan proposal permohonan dana. “PWI berkepentingan untuk menjelaskan kepada publik di Pamekasan dan instansi pemerintah yang telah menerima proposal permohonan dana yang disampaikan oleh kelompok KWP, bahwa kegiatan itu tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan PWI,” imbuhnya.

“Kami tidak menghalang-halangi siapapun untuk menggelar kegiatan dan mengajukan proposal, karena itu hak semua orang. Tapi jangan lalu mengklaim bahwa peserta kegiatan itu adalah organisasi wartawan se-Kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

Selain itu, nama salah satu anggota PWI Pamekasan, Dedy Priyanto juga tercantum sebagai sekretaris pelaksana yang diketuai oleh Moh Turmudzi. Namun, ketika dikonfirmasi justru tidak merasa. “Si Dedy sudah saya konfirmasi, ternyata namanya dicatut, tanpa persetujuan dari yang bersangkutan,” paparnya.

Ironisnya, tanda tangan Dedy justru dipalsukan. Sebab saat penggarapan proposal itu, yang bersangkutan tidak berada di Pamekasan, dan sedang mengantor rombongan pariwisata ke Yogyakarta. “Saya mengetahui justru setelah saya dikonfirmasi oleh sebagian pejabat yang menerima proposal, dan saya tegaskan bahwa nama saya dicatut,” ungkap Aziz, menirukan suara Dedy.

Secara kelembagaan, PWI Pamekasan segera mengirimkan surat kepada Forpimda Pamekasan, terkait proposal permohonan dana yang di klaim KWP yang mengatasnamakan semua wartawan Pamekasan. “Isi surat itu nanti akan menjelaskan, bahwa kegiatan KWP bukan kegiatan organisasi wartawan yang ada di Pamekasan, dan PWI tidak terlibat di dalamnya,” lanjut Aziz.

Bahkan, pihaknya juga berencana menggugat dan melaporkan ke pihak kepolisian terkait pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh KWP kepada salah satu anggotanya. “Nanti kita laporkan mereka (KWP) karena pencatutan tandatangan, juga kita minta untuk meminta maaf secara terbuka,” pungkasnya.

Dalam struktur kepanitiaan KWP tersebut, terdapat 23 nama dari berbagai media. Namun sayangnya, tidak tertulis dan tercantum dalam proposal tersebut nama-nama media tempat para pengurus tersebut bekerja. [pin/ted]

(Sumber: beritajatim.com)

 

 

Berita Membangun Negeri