Category: Lapsus

Keterbukaan Informasi Publik Kasus Corona

PENAWARTA.COM – Virus corona (COVID-19) merupakan jenis virus baru yang menghebohkan dunia, karena sebarannya terus meluas ke berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. 

Tercatat pada Sabtu (14/3) ada 96 orang dinyatakan positif COVID-19 di Indonesia dengan korban meninggal dunia mencapai 5 orang, dan jumlah penderita yang sudah sembuh sebanyak 8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado, dan Pontianak, dan hingga Minggu (15/3) sore bertambah menjadi 117 orang.

Mereka yang terserang virus baru ini, bukan hanya kalangan rakyat biasa, akan tetapi juga menteri di kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia dinyatakan positif COVID-19 tersebut.

Update COVID-19 di dunia hingga Minggu (15/3/2020) sebanyak 156.730 kasus di 152 negara dengan jumlah kematian 5.839 orang dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 75.932 orang. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pandemi virus corona. Italia menjadi negara di luar China, asal virus ini menyebar, dengan jumlah korban terbanyak, yakni 21.157 kasus. Sementara korban meninggal dunia tercatat 1.441 kematian.

Setelah Italia, negara dengan jumlah kasus corona terbanyak berikutnya adalah Iran, dan hingga kini tercatat ada 12.729 pasien dengan total korban meninggal 611.

Sementara, Korea Selatan menjadi negara ketiga untuk kasus infeksi corona terbanyak dengan total sebanyak 8.162 kasus dan sebanyak 75 orang meninggal dunia.

Sebaran virus dan jumlah korban yang semakin banyak ini, menunjukkan bahwa COVID-19 tersebut benar-benar menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia, khususnya di Indonesia.

Namun, sebagai jenis penyakit baru, tentu belum banyak warga yang belum mengetahui secara detail tentang jenis penyakit ini, baik pola penanganan, antisipasi dan cara melakukan deteksi awal tentang kasus ini.

Corona Wajib Diumumkan
Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Timur Imadoedin menyatakan, wabah corona merupakan informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta oleh badan publik yang memiliki kewenangan dan menguasai informasi mengenai corona.

Hal ini, karena corona dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Dasar hukum mengenai ketentuan ini, menurut adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Misalnya, pada Pasal 10 ayat 1 dijelaskan, bahwa, Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 

Disampung itu, kasus corona tersebut merupakan kasus yang mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk mengancam ketertiban umum. Maka, mengumumkan kepada publik dan menyampaikan informasi yang memadai kepada publik, merupakan keharusan bagi badan publik.

Selanjutnya di ayat 2 pada pasal yang sama juga dijelaskan bahwa, Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

Bahkan, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini lebih lanjut menilai, di Pamekasan secara khusus dan Jawa Timur secara umum, belum ada informasi yang memadai tentang corona.

Semisal cara pencegahan dan penanggulangannya, serta tempat dan nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat apabila ada orang atau masyarakat yang dicurigai terserang virus corona.

Polanya, menurut dia, sebenarnya hampir sama dengan pola penanganan bencana alam. Yaitu dijelaskan secara terbuka kepada publik, mengenai tempat evakuasinya, nomor kontak yang bisa dihubungi apabila ada warga yang terindikasi atau terduga terserang virus corona. 

Sementara, dalam hal penanganan kasus corona di Jawa Timur, termasuk di Pamekasan, Pulau Madura, belum terinci secara jelas, mengenai petunjuk dan informasi yang memadai yang disediakan oleh badan publik.

Padahal, dalam amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, wajib disebar luaskan kepada masyarakat oleh badan publik dan instansi yang memiliki kewenangan dan menguasai informasi tersebut.

KI Jatim mencatat, dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, baru Pemerintah DKI Jakarta yang menyelenggarakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan baik, berkaitan dengan kasus corona tersebut.

Potensi Pidana
Pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai dengan ketentaun itu harus bertindak secara sertamerta, sehingga dampak buruk yang mungkin terjadi dapat ditekan. Langkah konkrit yang terukur, perlu terus dilakukan.

Sebab, mengabaikan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang itu adalah memiliki konsekwensi hukum, yakni pidana.

Dalam bab XI tentang Ketentuan pidana pasal 52 disebutkan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informas i Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian, jika pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah provinsi abai terhadap penyajian informasi seputar penanganan kasus corona ini, maka menurut Imadoedin, bukan tidak mungkin pejabat badan publiknya bisa dipidana.

Namun, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan Farid Anwar membantah institusinya abai dalam menyebarkan informasi terkait penanganan kasus corona itu.

Ia mengatakan, pihaknya jauh hari memang sudah mempersiapkan diri, saat kasus itu tersiar di sejumlah media.

Farid menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim khusus dan menyediakan ruang isolasi khusus di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan bagi warga yang diduga terserang virus corona.

Selain itu, pola kemitraan dengan instansi lain, seperti polisi dan TNI juga terus dilalukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan di tempat-tempat umum, seperti terminal.

Hanya saja, yang menjadi kendala, memang belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentang pola mengedukasi masyarakat melalui penyebaran informasi.

(Tulisan ini telah ditayangkan di antaranews.com, 16 Maret 2020).

Serentak Melawan Corona

Dalam beberapa bulan terakhir ini, publik dihebohkan dengan serangan virus corona (Covid-19).

Wabah virus corona asal Wuhan, China, makin merajalela baik di dalam negeri itu sendiri, maupun menyebar ke banyak negara lainnya di dunia.

Hingga Rabu (11/3), demikian sumber dari berbagai media, terdata jumlah total korban terinfeksi corona mencapai 118.582 orang di seluruh dunia, dengan korban meninggal sebanyak 4.262 orang. Dari total itu, sekitar 81.000 kasus terpusat di China.

Selain China, beberapa negara di dunia juga terus melaporkan lonjakan kasus ini, termasuk Indonesia. Pemerintah melaporkan sebanyak delapan orang terinfeksi virus corona, lalu bertambah menjadi 19 orang, dan terakhir menjadi 27 orang.

Penyebaran virus ini tidak hanya meresahkan publik, akan tetapi telah menyebabkan rasa takut pada sebagian orang, mengingat pemberitaan di media mengenai virus asal Wuhan, China ini terus gencar diberitakan.

Fakta akan adanya korban yang meninggal dunia, juga menjadi pemicu publik semakin resah menghadapi jenis penyakit baru yang berasal dari negara tirai bambu ini.

Jawa Timur, dan termasuk masyarakat di Pulau Madura juga sangat merasakan akan kecemasan kemungkinan mewabahnya virus corona, karena beberapa hal. Pertama, sebagian warga ada yang bekerja di luar negeri, seperti Thailand dan beberapa negara lain yang warganya dilaporkan positif menderita corona.

Kedua, kontak langsung dengan warga yang pernah tinggal di negara yang terserang corona memungkinkan terjadi, mengingat sebagian warga Madura tidak sedikit yang menjadi tenaga kerja (TKI), termasuk meraka yang belajar di China sebagai mahasiswa.

Fakta ini, tentu menjadi alasan mendasar, mengapa warga di Pulau Garam ini sangat cemas, apalagi ketika diperparah dengan banyak berita bohong yang menyebar di media sosial whatshapp.

Dalam konteks ini, corona tentu bukan hanya sebatas jenis virus (penyakit) belaka yang perlu diwaspadai, akan tetapi juga telah menjelma menjadi penyakit sosial di kalangan masyarakat Madura. Jenis penyakit sosial yang dimaksud adalah rasa takut, dan stigma yang berlebihan tentang corona.

Maka wajar, apabila terjadi upaya perlawanan, baik oleh kelompok masyarakat maupun dari institusi pemerintah terhadap corona. Kampanye sadar hidup sehat, dan imbauan kepada warga agar tidak resah dengan isu corona, dilakukan dimana-mana.

Di Madura, gerakan ini tidak hanya dilakukan institusi yang berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi juga aparat keamanan, yakni aparat kepolisian.

Pekan lalu, aparat kepolisian di lingkungan polres di empat kabupaten di Pulau Madura menggelar jalan sehat, sebagai bentuk menetralisir psikologis masyarakat yang sudah merasa resah dengan kasus corona.

Pola hidup sehat dan antisipasi pencegahan virus melalui cara mencuci tangan yang baik dan benar, menjadi materi pokok dalam kegiatan “Jatim Sehat dan Pamekasan Sehat” kala itu.

Kapolres Pamekasan AKBP Djoko Lestari menyatakan, virus corona memang fakta yang terjadi, akan tetapi isu dibalik kejadian itu, tidak kalah penting untuk segera ditanggulangi oleh semua elemen masyarakat.

Kasus berita bohong yang banyak menyebar di media sosial tentang corona, serta dampak ikutan lainnya, seperti mahalnya harga masker di pasaran, juga harus menjadi perhatian semua pihak.

Sebab jika hal itu dibiarkan, maka berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang tidak kondusif, sebagaimana juga diakui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Farid Anwar.

Dengan demikian, melawan corona saat ini, bukan hanya mengantisipasi melalui pola hidup sehat dan melakukan pencegahan dengan cuci tangan saja, akan tetapi juga mengembalikan rasa takut yang sudah beredar di publik.

(Tulisan ini telah ditayangkan di situs jatim.antaranews.com, 12 Maret 2020)

Cegah Narkoba, Babinsa Pagendingan Komsos dengan Perangkat Desa

PENAWARTA.COM – Babinsa Pagendingan Sertu Sulyadi melakukan komsos dengan perangkat desa di balai desa Pagendingan, Rabu (05/02/2020).

Dalam Komsos bersama perangkat desa tentang rencana Penyuluhan Narkoba Yang akan dilakukan Pemdes Pagendingan dengan sasaran para pemuda dan pemuda.

Sertu Sulyadi menyatakan sangat setuju dengan rencana penyuluhan narkoba itu karena peredaran narkoba sangat marak.

“Kita harus menyelamatkan generasi muda kita dari barang haram itu, jangan sampai generasi muda kita menjadi korban para bandar narkoba, karena yang akan melanjutkan perjalanan bangsa kita ini adalah generasi muda,” tambahnya. (PW3/TNI)

Merajut Kemitraan melalui “Ngopi Kamtibmas”

Berbincang santai membahas berbagai persoalan sambil minum kopi, seolah menjadi tradisi di sebagian masyarakat kita di negeri ini, tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Pamekasan dan Madura pada umumnya. Karena dengan cara ngopi, interaksi dan tukar pikiran terkadang mengalir deras seiring dengan asyiknya perkembangan diskusi. Akan tetapi “Ngopi” sering juga dimaknai berbeda, yakni “Ngobrol Pintar”.

Pemaknaan berbeda tentang “Ngopi” ini seiring dengan banyaknya kecenderungan sebagian aktivis untuk membahas persoalan-persoalan sosial kemasyarakat melalui bincang santai di warung kopi. Dengan demikian, ‘ngopi’ cenderung berorientasi pada hal-hal yang positif, ilmiah dengan melibatkan banyak orang dari lapisan masyarakat yang berbeda.

Di awal tahun 2012, “ngopi” sambil diskusi ini pernah dipopulerkan oleh organisasi profesi wartawan di Pamekasan, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan. Organisasi profesi wartawan ini malah biasa menggelar diskusi rutin di salah satu kedai kopi di Kabupaten Pamekasan, membahas berbagai persoalan, baik politik, ekonomi, pariwisata, hingga masalah olahraga, terutama dunia sepak bola.

Diskusi sambil “ngopi” yang digelar PWI ini, ternyata menjadi daya tarik hampir semua elemen masyarakat di Pamekasan. Sebab, persoalan kemasyarakatan, ternyata tidak hanya bisa dibahas di ruang rapat yang serba resmi, akan tetapi bisa dengan cara santai, akan tetapi penting dan pokok. Apalagi, persoalan yang didiskusikan pada akhirnya terdistribusi secara sistemik ke berbagai media massa, sehingga materi diskusi dan rekomendasi dari diskusi yang digelar PWI kala itu bisa dikonsumsi semua elemen masyarakat.

Polres Pamekasan merupakan salah satu institusi yang berupaya membahas persoalan-persoalan kemasyarakat melalui bincang santai sambil ngopi di kedai kopi. Jika diskusi sambil ngopi yang dilakukan PWI Pamekasan pada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang memang menjadi kebutuhan dunia jurnalistik, namun diskusi sambil ngopi yang digelar Polres Pamekasan pada persoalan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, yakni ketertiban masyarakat.

Pendekatan Kelompok
Upaya untuk melakukan pencegahan dengan berbagai elemen masyarakat melalui serap aspirasi dan informasi digagas Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo melalui berbagai satuan, seperti Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas), Satuan Lalu Lintas, Satuan Narkoba dan Intelkam Polres Pamekasan dengan kelompok masyarakat yang ada di wilayah itu. Pola komunikasi melalui kelompok masyarakat ini dinilai Teguh Wibowo sebagai salah satu cara untuk bisa mengkomunikasikan kepentingan institusi Polres Pamekasan sesuai dengan tupoksinya sebagai pengayon, pelindung masyarakat, termasuk dalam berupaya menciptakan situasi kemanan yang kondusif.

Disini Teguh berupaya melakukan apa yang disebut dengan ilmuan komunikasi sosiometris. Dalam teori komunikasi sosiometris yang dikembangkan oleh Moreno dan ilmuan komunikasi lainnya menyebutkan, bahwa daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu individu terhadap individu lain adalah dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu mulai tertarik dengan individu lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang paling tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok hingga terbentuk kubu-kubu.

Maka, melakukan pendekatan kepada kelompok orang yang memiliki keinginan atau perspektif pemikiran yang sama, akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan kepentingan, dibanding dengan kelompok orang-orang, akan tetapi beragam keinginan dan dasar pemikiran yang berbeda. Pendekatan fungsional melalui kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan Kapolres Pamekasan ini sebagai juga sebagai upaya untuk mencegah anggota kelompok melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa mengganggu tupoksi polisi dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan.

Karena itu, komunikasi melalui kelompok masyarakat dipandang sebagai sarana efektif untuk mencapai tujuannya. Komunikasi kelompok melalui struktur kelompok itu sendiri diharapkan bisa membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan institusi polri, dan bisa efektif dalam ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang berkembang, dan terjadi di masyarakat.

Setidaknya ada beberap hal yang diharapkan melalui pola komunikasi kelompok yang dilakukan dengan ngopi santai institusi ini dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Antara lain, pertama, adanya komitmen bagi kelompok tersebut untuk membuat keputusan yang baik, melalui komunikasi interaktif saat ngopi bareng tersebut digelar. Kedua, pesan yang disampaikan yang menjadi keinginan institus, dalam hal ini Polres Pamekasan segera tersampaikan kepada anggota kelompok lainnya melalui pengurus dalam kelompok masyarakat tersebut. Ketiga, karena perkumpulan atau kelompok masyarakat dalam sebuah organisasi merupakan gabungan individu yang memiliki keinginan yang komitmen yang sama, maka secara otomatis, apa yang diterima dan dipahami oleh pengurus kelompok, akan cenderung diterima oleh anggota kelompok lainnya.

Kamtibmas sebagai Tema Pokok
Muara dari semua persoalan sosial dan berbagai jenis penyakit masyarakat yang menjadi perhatian polisi dari berbagai satuan, seperti satuan reserse dan kriminal (Reskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Bimbingan Masyarakat (Binmas), Reserse Narkoba (Reskoba) dan Intelkam adalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Oleh karenanya, berbagai jenis pembahasan dalam setiap pertemuan dengan kelompok masyarakat berbeda, selalu mengambil tema pokok “Kamtibmas”. Seperti yang digelar Satuan Binmas bersama Gerakan Pemuda Ansor Pamekasan pada 28 November 2018 di Kafe Legenda Jalan Stadion Pamekasan.

Kasat Binmas Khoirul Anwar, S.H., M.H memimpin langsung dialog “Ngopi Kamtibmas” bersama Badan Ansor Anti Narkoba (Baanar) Cabang Pamekasan di Warung kopi Legenda Jalan Stadion Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Rabu (28/11/2018) malam, kala itu. Kegiatan ini bertujuan menjalin silaturrahmi serta dalam rangka menggali Potensi Masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Acara ngopi bareng bersama yang kemudian dikenal dengan “Ngopi Kamtibmas” sebagaimana disampaikan Kapolres AKBP Teguh Wibowo bertujuan menjalin silaturrahmi dan serap aspirasi dari semua lapisan masyarakat termasuk para pemuda. Santai dan akrab adalah nuansa yang menonjol dalam kegiatan tersebut, tapi tidak menghilangkan substansi pesan yang disampaikan Polres Pamekasan, yakni menggugah komitmen dan kesadaran kalangan antivis Ansor Pamekasan untuk ikut peduli terhadap pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Pamekasan.

Acara Kopi Kamtibmas ini diisi dengan sosialisasi dalam menjaga kamtibmas dan kerjasama dalam pemberantasan Narkoba di Pamekasan, diskusi santai dan tanya jawab. Pemuda sebagai penerus bangsa, harus diselamatkan dari narkoba, agar kelak mereka mampu untuk memimpin bangsa dengan baik. “Jadi GP Ansor melalui Baanarnya merupakan salah satu ujung tombak pemuda milenial yang bisa diharapkan berperan aktif mengajak para pemuda yang lain untuk memerangi narkoba termasuk peredarannya utamanya di bumi gerbang salam ini,” kata Kasat Binmas AKP Khoirul Anwar dalam kegiatan itu.

Ansor merupakan satu dari beberapa kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan yang menjadi mitra. Untuk kelompok masyarakat lainnya dan kepentingan berbeda terkait upaya polisi dalam memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat, maka institusi ini menggerakkan satuan lainnya. Misalnya dalam berupaya menekan kesadaran tertib lalu lintas dan menekan kasus balapan liar, maka komunitas motor dan menjadi sasaran sosialisasi. (Bersambung-6)

Hari Bhayangkara Momentum Berbenah Menuju Lebih Baik

Tanggal 1 Juli 2019 ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bhayangkara. Beragam kegiatan telah digelar institusi penegak hukum di berbagai penjuru di Tanah Air, seperti bakti sosial, jalan-jalan sehat dan berbagai jenis kegiatan lomba bernuansa edukatif lainnya, guna memeriahkan Hari Kepolisian Nasional ini, yang ditandai dengan lahirnya Peraturan Presiden atau Ketetapan Pemerintah nomor 11/SD/1946 tertanggal 1 Juli 1946.

Bhayangkara itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, yang artinya penjaga, pengawal, pelindung, dan pengaman keamanan masyarakat. Makna substantif dari perayaan hari ulang tahun ini sebenarnya adalah mensyukuri atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang telah diterima oleh yang merayakannya. Berkat dan anugerah Tuhan yang patut disyukuri ini, tentu tidak hanya pada hal-hal yang bersifat lahiriah saja, akan tetapi juga yang bernuansa batiniah.

Makna penting lainnya adalah introspeksi diri. Mempelajari, mengkaji, dan memahami banyak hal yang menjadi kekurangan selama ini, merupakan sesuatu yang penting agar kedepan lebih baik dalam bersikap, dan lebih dewasa dalam menyelesaikan berbagai persoalan, serta lebih matang dalam bersikap. Apa yang perlu dilanjutkan dan apa yang harus ditinggalkan, serta apa yang perlu diperbaiki guna menata kembali kehidupan di masa yang akan datang merupakan momentum yang tepat dilakukan di Hari Ulang Tahun Bhayangkara kali ini. Dengan demikian, maka hari ulang tahun sejatinya merupakan momentum untuk memulai sesuatu yang baru dan meninggalkan segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada masa lalu, dan merancang rencana masa depan yang lebih baik, sesuai dengan semangat juang dan cita-cita para pendahulu bangsa ini.

Berorientasi pada masa depan yang lebih baik dengan menjadikan kejadian masa lalu sebagai referensi untuk berbuat baik dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat merupakan sunnatullah, karena sejatinya masa depan yang baik seringkali terbentuk dari pengalaman masa lalu yang kurang baik.

Di lingkup Polres Pamekasan, hingar bingar HUT Bhayangkara ke-73 ini sudah dimulai sejak beberapa hari lalu yang ditandai dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan institusi ini. Antara lain jalan-jalan sehat bersama masyarakat dan deklarasi bersama tolak Kerusuhan, bhakti sosial donor darah, dan beragam jenis kegiatan lain yang berorientasi pada pendidikan publik dan upaya menyadarkan masyarakat agar melek hukum, taat aturan dan penanaman sikap toleransi antarsesama. “Peringatan Hari Bhayangkara adalah pengingat bagi kita agar lebih meningkatkan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo dalam sebuah kesempatan kepada media.

Misi dakwah dan kepekaan sosial
Bagi Kapolres AKBP Teguh Wibowo, HUT Ke-73 Bhayangkal ini, tidak hanya sebatas kegiatan yang digelar secara rutin setiap tanggal 1 Juli dengan beragam rangkaian kegiatan, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengisi berbagai rangkaian kegiatan dengan hal-hal yang positif dan berorientasi pada asas manfaat untuk semuanya. HUT Bhayangkara, menurut dia, harus menjadi media dakwah, sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk kalangan internal Polri, dalam konteks ini adalah Polres Pamekasan, akan tetapi semua elemen masyarakat Pamekasan.

Dasar pertimbangan ini pula yang menjadikan Polres Pamekasan menggelar kegiatan bernuansi sosial, seperti khitanan massal dari kalangan keluarga kurang mampu, sebagai rangkaian dari kegiatan HUT Ke-73 Bhayangkara. Sedikitnya 40 anak dikhitan massal pada kegiatan khitanan massal gratis yang digelar gedung Bhayangkara Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sabtu (22/6/2019) pukul 08.00 WIB kala itu.

Aksi bagi-bagi helm kepada para pengendara kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari kegiatan bhakti sosial dalam memeriahkan HUT Ke-73 Bhayangkara Polres Pamekasan disamping jenis kegiatan lainnya, seperti bantuan sembako kepada warga yang miskin dan kurang mampu. “Nilai bantuan yang kami berikan memang tidak seberapa, tapi kami ingin menjadikan momentum ini sebagai media untuk berbuat baik kepada sesama,” kata kapolres.

Di bidang keagamaan, HUT Ke-73 Bhayangkara ini, justru dijadikan momentum penyebaran dakwah Islamiah, dengan menggelar lomba Tahfidz Alquran, seperti yang digelar pada 28 Juni 2019 di aula Gedung Bhayangkara Polres Pamekasan. Para terdiri 2 orang utusan perwakilan di masing-masing polsek yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, serta siswa tingkat SD/MI se-Kabupaten Pamekasan. Lomba ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian Polres Pamekasan terhadap pendidikan agama Islam. “Adapun tujuannya adalah agar membentuk jiwa Qurani sebagai penerus bangsa yang agamis,” ujar kapolres.

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menyadari betul, bahwa upaya untuk menciptakan generasi muda Islam yang Qurani harus dipupuk sejak dini, dan salah satunya harus melalui kegiatan sistemik dan berkelanjutan. Setiap momen adalah kesempatan untuk berbuat baik dan setiap momen merupakan kesempatan untuk menjalankan misi dakwah, termasuk momentum HUT Bhayangkara.

Ajang Introspeksi Diri
Makna paling hakiki dari HUT Bhayangkara ini, menurut Kapolres AKBP Teguh Wibowo, sebenarnya bukan pada kegiatan seremoninya belaka, dan bukan pula pada suasana yang hingar bingar, akan tetapi bagaimana menjadikan momentum itu sebagai ajang introspeksi diri. Sebab, dalam pelaksanaan tugas selama ini, masih ada sebagian personel yang belum mencerminkan dirinya sebagai seorang Bhayangkara, yaitu sebagai penjaga, pengawal, pelindung, dan pengaman keamanan masyarakat.

Tema HUT Bhayangkara “Dengan Semangat Promoter, Pengabdian Polri untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara” setidaknya menjadi pemicu untuk terus berbenah. Di beberapa pemberitaan media massa, masih ditemukan adanya oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, tidak disiplin, bahkan ada yang diketahui terlibat kasus narkoba.

Berbagai tindak pidana tersebut, disadari atau tidak, akan memberi andil yang besar bagi memburuknya citra kepolisian di masyarakat. Padahal, sejatinya polisi adalah penjaga, pengawal dan pelindung masyarakat. Aparat kepolisian mestinya bertindak sebagai orang yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat. Setiap tindakan polisi, baik tutur katanya maupun tingkah laku dan perbuatannya harus menjadi cermin bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik dan patut ditiru oleh masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, di HUT Ke-73 Bhayangkara ini merupakan momentum yang tepat untuk merenungkan dan merefleksikan berbagai kekurangan dan kelemahan yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan buruknya citra lembaga kepolisian di masyarakat. Momentum ini juga harus menjadi kesempatan untuk menanggalkan dan melupakan hal-hal lama yang buruk. Selanjutnya menjadi kesempatan untuk memulai dengan hal-hal baru yang bernilai positif, membangun kembali jati diri anggota kepolisian guna membangun kembali citra lembaga kepolisian. (Bersambung-5)

Berharap Tuah Kepemimpinan dari Para Ulama

Konsep kepemimpin kolaboratif atau yang biasa disebut kolektif kolegial, adalah konsep yang digunakan oleh Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo sejak ia mengemban amanat sebagai orang nomor satu di lingkungan institusi Polres Pamekasan, menggantikan kapolres sebelumnya AKBP Nuwo Hadi Nugroho. Masukan dari berbagai elemen masyarakat dinilai sangat penting, karena tata kelola dan pola kepemimpinan yang baik bukan hanya pada sistem dan pengelolaan manajemen baik, akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah mampu menyalurkan nilai-nilai positif sebagai bagian dari tata nilai yang telah tertanam kuat di masyarakat.

Pada konsepsi ini, Teguh berupaya menerapkan secara “kaffah” apa yang disebut dengan nilai kebaikan lokalitas atau yang disebut “ma’ruf” dan kebaikan universal (khair). Dari segi bahasa, “ma’ruf” dan “khair” sebenarnya, kedua kata ini memiliki arti yang sama, yakni sama-sama berarti baik. Akan tetapi, pengertian baik dari dua kata ini dalam konteks yang berbeda. Mengutip pendapat cendekiawan Muslim Nurcholish Madjdi (alm), “khair” berarti kebaikan substantif dan berlaku universal, serta cenderung berlaku di semua wilayah, sedangkan “ma’ruf” merupakan nilai-nilai kebaikan yang hanya berlaku dalam kelompok atau komunitas tertentu saja.

Dalam buku berjudul “HMI Mengayuh Antara Cita dan Kritik” yang ditulis oleh Dosen IAIN Sunan Kalijaga Dr Agussalim Sitombul, Cak Nur, sapaan karib almarhum Nurcholish Madjid mencontohkan, bahwa memakai kopyah, dengan sandal jepit dan memakai sarung dengan baju koko (takwa) di lingkungan pondok pesantren dinilai bagus, karena mentaati norma etik pesantren. Tapi sebelumnya, apabila pakaian itu digunakan di institusi pemerintahan, justru sebaliknya, karena pakaian yang dinilai bagus rapi di institusi pemerintahan, apalagi saat acara resmi, apabila bersepatu, dengan celana dan baju yang rapi, bukan dengan sarungan.

Bagi Kapolres Teguh Wibowo, mengkomunikasi dua nilai berbeda konteks ini, penting untuk dilakukan untuk merajud nilai-nilai kebaikan pada kepemimpinan dirinya. Institusi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, menurutnya, harus mampu memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga institusi tersebut bisa diterima oleh semua kalangan. Menafsir nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam kelompok tertentu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya menghasilkan prasangka yang berbeda, akan tetapi bisa berimplikasi pada tindakan yang buruk yang tidak diingikan.

Sejalan Instruksi Kapolda

Silaturrahman Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo dengan ulama di Palengaan, Pamekasan

Upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan semua elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan ulama ini, tidak hanya menjadi komitmen Kapolres Pamekasan Teguh Wibowo saja, namun juga sejalan dengan instruksi Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan.

Dari sisi ini, maka Kapolres Teguh Wibowo menganggap penting untuk meningkatkan hubungan baik dengan semua elemen, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dialog dengan para pihak, baik secara insidentil maupun terjadwal harus terus dilakukan. Pengalaman para pimpinan Polres Pamekasan sebelumnya, menjadi kajian penting Teguh Wibowo. Melanjutkan tradisi baik untuk hal-hal baik sebagaimana prinsip “Al-muhafadhotul Alal-qodimis sholeh Wal-Ahdu bil-jadidil ashlah” menjadi cara pandang Teguh Wibowo dalam memimpin institusi Polres Pamekasan.

Saat berkunjung ke Pamekasan dan memimpin apel di halaman Mapolres Pamekasan pada 29 Oktober 2018, kapolda meminta agar polisi di Pamekasan bisa terus menjaga hubungan baik dengan tokoh agama. Hubungan itu harus terus dipererat untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. “Kami berharap anggota Polres Pamekasan bisa lebih dekat lagi dengan tokoh agama untuk bersama-sama bersinergi menciptakan situasi yang kondusif,” ujar Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan saat berkunjung ke Polres Pamekasan, seperti dilansir detik.com, Senin (29/10/2018), kala itu.

Luki mengatakan masyarakatnya Pamekasan mayoritas santri dan masih mendengar petuah para ulama. “Saya yakin suara-suara ulama, kiai, dan habaib masih sangat dipatuhi oleh para santrinya. Kalau dekat dengan ulama, kami bisa menyampaikan pesan-pesan Kantibmas kepada beliau untuk disampaikan kepada para santri-santrinya,” kata Luki.

Karena itu Luki terus memerintahkan agar setiap polisi untuk selalu dekat dengan para tokoh agama demi kekondusifitasan suatu daerah atau wilayah. Dengan penjelasan oleh para tokoh agama, maka ujaran kebencian dan hoaks akan terminimalisir. “Saat ini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan agama untuk membuat situasi tidak aman serta membuat masyarakat menjadi terpecah belah”, terang Luki.

Dari Polres Pamekasan, Luki didampingi Kasat Brimob Polda Jatim Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmiko, Kabid Propam Polda Jatim Kombes Pol Hendra Wirawan, dan Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo melakukan silaturahmi ke pondok pesantren. Pondok pesantren yang dituju adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar di Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Setiba di Ponpes Darul Ulum Banyuanyar, Luki dan rombongan disambut pengasuh ponpes, KH. Samsul Arifin dan KH Hasbullah yang kemudian menyilakan rombongan menuju ke pendopo (mandepah). Karena waktu sudah menujukkan Zuhur, maka rombongan dan pengasuh ponpes pun melaksanakan salat Zuhur berjemaah di masjid Ponpes Banyuanyar.

Saat berbincang dengan para pengasuh ponpes, Luki menyelipkan imbauan kamtibmas. Salah satunya adalah masih banyaknya hoaks dan ujaran kebencian yang meresahkan dan cendering memecah belah masyarakat. Terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu, Luki meminta agar jangan mudah percaya dan hendaklah melakukan cek dan ricek. “Saat ini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan agama untuk membuat situasi tidak aman serta membuat masyarakat menjadi terpecah belah”, kata Luki.

Silaturrahmi dengan para ulama ini, tidak hanya dilakukan Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo saat bersama kapolda saja, akan tetapi sering dilakukan sendiri, bersama para kapolsek. Salah satunya, seperti yang digelar pada 29 Januari 2019 ke rumah KH.Kuddus dan KH.Ali Tohir, Pengsuh Pondok Pesantren Nurus Sollah Sabe Tambek di Dusun Prapatan, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan. Kegiatan silaturahmi Kapolres Pamekasan dan Kasat Intelkam yang juga di dampingi Kapolsek Palengaan beserta Bhabinkamtibmas Desa Palengaan Laok, sebagai bagian dari upaya untuk mengaktifkan peran serta para tokoh agama dan ulama dalam mewujudkan situasi keamanan di Pamekasan yang kondusif.

Seperti dilansir situs polrespamekasan.org, banyak hal yang disampaikan Kapolres Pamekasan saat silaturahmi tersebut. Beliau mengajak seluruh tokoh agama dengan terus menghimbau umat agama masing-masing untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama, dan tidak mudah percaya pada banyaknya berita bohong (Hoax) di media sosial. Sumber informasi harus diverifikasi, agar tidak terpancing dengan isu-isu yang belum tau sumbernya, karenan menjelang Pileg dan Pilres banyak berita menyesatkan dan memperkeruh suasana.

Kunjungan ini sudah sering dilakukan oleh Kapolres Pemekasan kepada tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar, dengan tujuan memperkuat sinergitas kepolisian dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.Kebetulan saat ini menjelang Pileg dan pilpres. Tujuannya untuk mendekatkan dengan tokoh agama dan memperkenalkan diri, sekaligus menjalin hubungan keakraban dan kekerabatan antara umara dengan ulama.

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo yang di dampingi Kapolsek Palengaan Iptu Bamabang Irawan,S.H, kala itu menjelaskan, bahwa “Dengan dilaksanakan kegiatan silaturahmi ini, agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam memelihara Kamtibmas, serta mempererat tali silaturrahmi antara pihak Kepolisian dengan masyarakat dan juga dengan tokoh agama. (Bersambung-4)

Jabatan Sebagai Wasilah Menebar Kebajikan

Menjadikan jabatan sebagai “wasilah” atau alat untuk menebar kebaikan tertanam kuat dalam benak dan pikiran AKBP Teguh Wibowo. Tugas baru sebagai Kapolres Pamekasan merupakan tantangan, sekaligus kesempatan. Disebut tantangan, karena ia harus bisa mengemban amanah sesuai dengan sumpah janji jabatan sebagai abdi negara (polisi), juga garis normatif dan etika agama, apalagi bertugas di daerah yang belum ia kenal sama sekali, yakni di Kabupaten Pamekasan. Sebagai kesempatan, karena dengan jabatan baru tersebut berarti memiliki kekuasaan yang lebih luas dibanding jabatan sebelumnya yang hanya sebagai kapolsek. Saat jadi kapolsek di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia hanya memiliki beberapa orang anak saja. Namun setelah menjabat Kapolres Pamekasan, maka personel dari 13 polsek yang ada di Pamekasan berada dalam kendalinya.

Dengan jabatan sebagai Kepala Polres Pamekasan, maka sejatinya Teguh Wibowo hanya tinggal menggerakkan tongkat komandonya, dan anak buah akan mengikuti sesuai arahan sang komandan, karena memang seperti itulah, pola penerapan tata laksana dan tata kelola dalam sebuah institusi yang menerapkan sistem komando, seperti polisi dan TNI. Tidak mematuhi perintah komandan, maka akan sama halnya dengan melakukan pembangkangan. Belum lagi, kewenangan melekat yang dimiliki secara istimewa oleh lembaga ini yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, seperti, melakukan penangkapan para orang dicurigai, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan berbagai jenis tindakan yang tidak bisa dilakukan orang pada umumnya, demi dan atas nama kepentingan penyidikan. Akan tetapi, komitmen kuat Teguh Wibowo adalah bagaimana menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk berbuat yang bermanfaat dan bernilai secara sosial dan agama.

Prinsip “Kullukum raa’in, wakullukum mas,ulum an ro’iyatihi (masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya)” merupakan doktrin teologis yang terpatri kuat di benak Teguh Wibowo. Dari doktrin ini, setidaknya ada tiga model pertanggungjawabakan harus dia lakukan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam melaksanakan dan mengemban amanah tugas-tugas kepemimpinan, yakni pertanggung jawaban teologis, sosiologis dan struktural institusi.

Pertanggung jawaban teologis merupakan bentuk pertanggung jawaban individu kepada Sang Kholiq, atas tindakan yang telah dilakukan sebagai pemimpin. Dalam konteks ini, yang menjadi kontrol secara langsung adalah Tuhan. Sedangkan pertanggung jawaban sosiologis adalah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, dalam konteks ini adalah masyarakat Pamekasan, tokoh ulama dan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Apalagi, di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini, masyarakat menjadi pengontrol ketat, dari berbagai program, sikap dan kebijakan yang dilakukan aparat negara, dalam konteks ini adalah polisi. Sementara, pada pertanggung jawaban struktural institusi, adalah bentuk pertanggung jawaban kepada institusi yang lebih tinggi, dalam hal ini Polda Jatim dan Polri.

Dalam pendangan Teguh Wibowo, ketiga model pertanggung jawaban ini harus, seiring-seirama, saling menunjang, dan saling melengkapi, bahkan harus seimbang antara pertanggung jawaban teologis, sosiologis dan pertanggung jabawan struktural institusi. Demikian halnya dengan kebijakan yang harus dijalankan, karena Teguh meyakini, bahwa kebijakan yang berorientasi pada para paradigma teologis yang di dalamnya mengandung nilai-nilai universal, tidak akan bertentangan dengan paradigma sosiologis dan struktural institusi, karena orientasi dasarnya sudah jelas, yakni Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Implementasi Menyambut Tahun 2018
Menjadikan jabatan sebagai wasilah untuk menebar kebajikan yang ia yakini sebagai bentuk implementasi dari tugas kemanusiaan manusia di muka bumi ini, sebagaimana komitmen Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, tidak hanya dalam bentuk pernyataan dan slogan saja, akan tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya saat menyambut pergantian Malam Tahun Baru 2018 yang biasa dirayakan oleh sebagian masyarakat di kabupaten berselogam “Gerbang Salam” ini dengan melakukan konvoi kendaraan bermotor keliling kota.

Seperti dilansir skananews.com (23/12/2017), Kapolres Pamekasan Teguh Wibowo justru meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah, dan melakukan konvoi kendaraan bermotor dengan berbagai pertimbangan. Selain hanya akan mengganggu ketertiban umum, konvoi dengan kendaraan bermotor, apalagi dengan kendaraan roda empat yang menggunakan bak terbuka, merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas.

Pertimbangan manfaat dan mudharat terkait kebijakan ini merupakan pertimbangan pokok. Ia mendasari kebijakannya pada tiga hal, yakni teologis, sosiologis dan institusi struktural. Dari sisi teologi, kegiatan yang kurang bermanfaat (hura-hura) adalah tindakan terlarang dari sisi ajaran agama manapun. Teguh Wibowo memandang bahwa dampak buruk dari kegiatan hura-hura, apalagi sampai joget dugem di jalan raya, merupakan bentuk kegiatan yang kurang bermanfaat sama sekali. Sedangkan dari sisi sosial, konvoi kendaraan bermotor akan mengganggu pengendara lain, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, karena kapasitas penumpang, biasanya tidak sesuai dengan target maksimal muatan. Sementara dari sisi institusi struktural, membiarkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, adalah sama dengan tidak melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Jadi, lebih baik shalawatan saja di masjid-masjid dan mushalla memohon kepada Allah SWT agar tahun depan kita bisa lebih baik,” katanya, kala itu.

Seruan untuk bershalawat ini dalam perkembangannya, tidak hanya sebatas seruan belaku, akan tetapi Teguh mengharusnya keluarga besar Polres Pamekasan beserta warga sekitar untuk mengikuti pengajian dan shalawatan di Masjid Mapolres Jalan Stadion Pamekasan. “Bagi anggota aktif wajib ikut pengamanan. Tapi anak-anak dan suami polwan serta anggota Bhayangkari bisa ikut pengajian dan shalawatan di masjid polres,” kata Teguh Wibowo, seperti dilansir mediamadura.com, Sabtu (23/12/2019).

Teguh yang dilantik jadi Kapolres Pamekasan Kamis 30 November di Mapolda Jatim ini, ingin suasana malam pergantian tahun di Pamekasan berjalan aman, nyaman dan kondisif. Bahkan, Teguh telah meminta ormas Islam di Pamekasan agar menggelar shalawatan dan pengajian di masjid-masjid terdekat pemukiman.

Sebagai antisipasi, Polres Pamekasan bahkan menerjunkan sedikitnya 530 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Pramuka dan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari) khusus pengamanan pergantian Malam Tahun Baru 2018 kala itu guna menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, para personel ini juga disiagakan untuk mengamankan kaum Nasrani yang menyambut perayaan Hari Raya Natal. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suasana kondusif, aman dan tenang, sehingga masyarakat merasa nyaman, tanpa gangguan yang berarti.

“Segenap elemen masyarakat harus bekerja sama menciptakan Pamekasan yang kondusif. Mudah-mudahan pergantian tahun bisa dinikmati dengan aman dan nyaman. Seyogyanya, kita bisa mengisi pergantian tahun dengan kegiatan positif dan kegiatan agama,” katanya, menambahkan.

Pendidikan Publik Diutamakan
Jika ketentuan hukum telah ditetapkan dan diundangkan, maka semua orang sudah dianggap mengetahuinya. Demikian ketentuan perundang-undang secara normatif. Artinya, sesorang tidak akan memiliki alasan tidak mengetahuinya lagi apabila ketentuan tersebut telah diundangkan, sehingga jika melanggar ketentuan, maka yang bersangkutan akan tetap disanksi, meski pada kenyataan yang sebenarnya memang belum tahu.

Dalam pandangan Teguh Wibowo, pendidikan publik penting dilakukan dalam rangka berupaya mewujudkan tatanan masyarakat yang melek hukum. Aparat perlu menyampaikan sosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik. Hal inilah yang dilakukan setiap kali Polres Pamekasan dibawah kepemimpinan Teguh Wibowo hendak memberlakukan kebijakan publik. Pre-emtif dan preventif selalu didahulukan, sebelum akhirnya mengambil tindakan represif, sebagaimana saat pengamanan Malam Tahun Baru 2018 kala itu

Mantan Kasubdit III Ditreskrimum Polda Kalsel itu menjelaskan, pihaknya berkomitmen dan akan terus memelihara kondusifitas Pamekasan. Dari sisi pre-emtif, pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti pembinaan ke masyarakat agar paham sanksi yang diterima jika melakukan kriminal. “Dari sisi prevenif atau tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi tindak pidana, kami melakukan sosialisasi tindak pidana. Misalnya mengingatkan warga tidak pakai narkoba dan patrol kewilayahan,” kata mantan Kapolsek Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu.

Selanjutnya, dari sisi represif Polres Pamekasan melakukan penegakan hukum. ”Proses penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan setelah kami menerima laporan atau murni dari hasil temuan di lapangan,” katanya, seperti dilansir, jawapos.com, 31 Desember 2018. (Bersambung-3)

Memulai Tugas Baru dengan Keteladanan

Upacara di halaman Mapolres Pamekasan yang terletak di Jalan Stadion Nomor 81 Pamekasan, pagi itu, 2 Desember 2017 nampak berlangsung dengan hikmat. Nuansa berbeda terlihat dengan jelas, dibanding upacara pada hari-hari biasanya. Sekitar 12 orang berseragam lengkap, dengan memegang pedang berbaris rapi dalam satu barisan dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih. Lalu, sang komandan regu melaporkan pada dua orang yang sejak tadi berdiri bagai sepasang mempelai, bahwa prosesi upacara telah siap, maka para anggota pasukanpun dengan serempak menghunus pedang membentuk gapura.

Pasangan itupun lalu mulai berjalan melewati gapura dari pedang-pedang yang terhunus. Pasangan itu tak lain adalah kapolres baru Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, SIK dan istri Rena Teguh Wibowo, pengganti kapolres sebelumnya AKBP Nowo Hadi Nugroho, SH, S.IK. Tepat tanggal 2 Desember 2017, mantan Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba dan menapaki tanah Pamekasan. Upacara “Pedang Pora” menyambut kedatangan sang pemimpin baru ini, setelah sebelumnya ia menjalani acara serah terima jabatan di Mapolda Jatim pada 30 November 2017. Sementara AKBP Nuwo Hadi Nugroho, dipromosikan menjadi Wadir Intelkam Polda Banten.

Melanjutkan Program
Kapolres AKBP Teguh Wibowo memang tidak memiliki program yang muluk-muluk. Ia hanya melanjutkan program baik yang telah dilakukan kapolres sebelumnya, terutama dalam menjalankan fungsi institusi itu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Intensitas komunikasi dengan semua elemen masyarakat, menurut dia merupakan modal dasar dalam berupaya mewujudkan hubungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan.

Di institusi polri, pindah tugas merupakan sesuatu yang biasa, karena sebagai abdi negara, mereka telah berikrar bahwa siap ditugaskan dimana saja di bumi Nusantara ini. Ini berarti, bahwa dimanapun saja, tidak menjadi persoalan bagi seorang anggota polri dalam bertugas. Upaya penyegaran tugas, merupakan alasan pokok, mengapa pindah tugas tersebut dilakukan, selain alasan promosi jabatan. Bagi Teguh Wibowo, bertugas di tempat baru yang sama sekali belum dikenalnya merupakan tantangan, sekaligus harapan untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Demikian juga bagi AKBP Nuwo Hadi Nugroho.

Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjunjung nilai-nilai dan budaya lokal yang berkembang baik, termasuk nilai-nilai keagamaan, selain mengimplementasikan visi dan misi institusi yang telah ditetapkan. Sebab, bagi Teguh Wibowo, mengimplementasikan visi dan misi institusi merupakan program perioritas yang harus dijalankan.

Visi Polres Pamekasan sebagaiman telah teruang dalam situs resmi institusi ini adalah terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk ancaman dan gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera. Sementara, Polri memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sementara misi Polres Pamekasan adalah mengacu kepada misi Polri dengan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni (1), Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2)Menegakkan hukum; dan (3), memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Penjabaran tugas pokok polri ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: (1), Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2), Menyelenggarakan segalah kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; dan (3), Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (4), Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; dan (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dengan demikian, maka berbagai bentuk program dan orientasi tugas yang harus dijalankan, hendaknya berorientasi pada visi dan misi yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. Kerja sama dan sama kerja diantara berbagai elemen di organisasi internal polri, dalam hal ini Polres Pamekasan, sangat dibutuhkan, disamping dukungan dari semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pada sisi ini, Kapolres AKBP Teguh Wibowo memandang penting untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, guna mengaktifkan peran serta mereka dalam ikut mewujudkan situasi yang aman dan kondusif.

Ia menyadari, bahwa jumlah personel Polres Pamekasan yang terbatas, yang masih jauh dari jumlah ideal sesuai dengan ketentuan PBB, akan sulit untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal. Menggugah kesadaran semua elemen masyarakat, penting untuk dilakukan, disamping meminta dukungan agar bisa menyelenggarakan program-program baik yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal bisa terwujud dengan baik.

Untuk bisa mewujudkan hal itu, kapolres memandang bahwa pendekatan dengan para pihak guna mengkomunikasi program-program yang hendak dijalankan penting untuk dilakukan. “Buat seseorang itu penting, maka anda menjadi penting bagi orang itu“, ada ungkapan yang menjadi pegangan Kapolres Teguh Wibowo. Prinsip saling memberi dan saling menerima dipandang sebagai “sunnatullah” dan menjadi niscayaan dalam menyelesaikan persoalan sosial yang akan terjadi di masyarakat.

Berbaur Tanpa Jarak
Misi institusi polri sebagaimana menjadi amanat dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, nampaknya benar-benar menjadi perhatian, bahkan cara berfikir dan bertindak Kapolres Teguh Wibowo. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan baginya untuk semua kalangan, bukan hanya kelompok atau orang tertentu saja. Sisi kemanusiaan sebagai implementasi dari nilai-nilai universal dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) abdi negara menjadi pendorong bagi kapolres untuk berbuat yang bermanfaat dan berguna, serda peka terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.

Ia tidak segan-segan untuk berkunjung secara langsung kepada masyarakat yang dipandang memang membutuhkan perhatian dan bantuan. Seperti yang dilakukan saat mengunjungi orang tua (jompo) di Kecamatan Kadur. Kapolres datang secara langsung ke rumah nenek Atliyah (61), nenek yang hidup sebatang kara, bahkan ia bercengkrama dengan sang nenek seolah tanpa sekat sedikitpun. Kapolres datang didampingi oleh Kasat Binmas AKP Khoirul Anwar SH MH, KBO Sabhara Iptu Bambang Iriawan SH, Kapolsek Kadur AKP Agus Sutanto S.Sos, serta sejumlah anggota Koramin Kadur.

Suasana haru dan tatapan mata yang berkaca-kaca, tidak bisa menyembunyikan orang nomor satu di lingkungan Polres Pamekasan kala berkunjung ke gubuh Nenek Atliyah. Ia bahkan rela berjalan kaki, menuju rumah sang nenek yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat di Dusun Dusun Berkongan Laok, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan itu kala itu.

Dalam kunjungan ke rumah nenek berumur 61 itu, Kapolres Pamekasan beserta pejabat utama Polres Pamekasan memberikan sejumlah sembako. Memang, sumbangan itu, tidak akan merubah nasib sang Nenek, tapi paling tidak kepedulian sang pemimpin ini, setidaknya bisa menjadi contoh, bahwa perhatian merupakan hal pertama, bahkan utama, untuk menggugah kesadaran pihak lain ikut peduli dengan kondisi sekitarnya. “Kami harap semoga apa yang kami berikan ini dapat membawa manfaat dan dapat membantu kehidupan nenek Atliyah,” ucap AKBP Teguh Wibowo, seperti dilansir situs polrespamekasan.co (12/1/2018).

Tangis kebahagiaan jelas terpancar dari raut wajah nenek Atliyah saat Kapolres Pamekasan menyerahkan bantuan berupa sembako. Sang nenek tidak menyangka akan dikunjungi oleh Kapolres Pamekasan dan pejabat utama Polres Pamekasan. Ia hanya hanya bisa berdoa, bahwa apa yang dilakukan Kapolres Pamekasan itu mendapat balasan dari kebaikan dan perhatian yang telah ia lakukan.

Kunjungan Kapolres AKBP Teguh Wibowo ke nenek Atliyah ini, memang tidak merepresentasikan prilaku semua personel. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan kapolres ini paling tidak telah memberita pendidikan akan komitmen pribadi yang pemimpin, yakni pemimpin yang merakyat, tidak berjarak dan mau bergaul atau mengayomi siapapun saja. Dalam konteks ini, Teguh Wibowo telah melampaui faktor formalitas sebagai pejabat negara. Sebab bisa saja ia memerintahkan anak buahnya untuk sekadar memberikan sumbangan kepada nenek Atliyah, akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Teguh malah datang secara langsung ke rumah gubuk sang Nenek.

Kepedulian yang diperlihatkan oleh Kapolres Pamekasan merupakan gambaran betapa ia juga ingin ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain yang tidak memiliki nasib baik, sebuah pola kepemimpinan yang terbangun dengan rasa yang patut menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya. Kapolres ingin menunjukkan bahwa keteladan adalah hal pertama dan ulama yang harus menjadi pegangan bagi seorang pemimpin. (Bersambung ke-2)

SBY: Utang Indonesia ke IMF Lunas Tahun 2006

Saya terpaksa menanggapi dan mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Kemarin, tanggal 27 April 2015, harian Rakyat Merdeka memuat pernyataan Pak Jokowi yang intinya adalah Indonesia masih pinjam uang sama IMF. Berarti kita masih punya utang kepada IMF. Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006 yang lalu. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah US$ 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp. 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF.

Saya masih ingat mengapa keputusan untuk melunasi semua utang IMF 4 tahun lebih cepat dari jatuh temponya itu saya ambil. Memang, sebelum keputusan final itu saya ambil, sejumlah pihak menyarankan agar lebih baik pelunasannya dilaksanakan secara bertahap, agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Tapi saya berpendapat lain. Lebih baik kalau utang itu segera kita lunasi. Ada 3 alasan saya mengapa keputusan dan kebijakan itu saya ambil. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita waktu itu telah berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Jadi aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil kita. Di sisi lain, disamping kekuatan fiskal kita aman, dari segi moneter cadangan devisa kita juga relatif kuat. Kedua, dengan telah kita lunasi utang IMF tersebut, kita tidak lagi didikte oleh IMF dan negara-negara donor. Tidak didikte dalam arti perencanaan pembangunan kita, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan kita, tidak harus mendapatkan persetujuan dari IMF. Saya tidak ingin pemerintah disandera. Kita harus merdeka dan berdaulat dalam mengelola perekonomian nasional kita. Saya masih ingat, ketika masih menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (tahun 1999-2000), saya harus “melaporkan” dulu kepada negara-negara donor yang tergabung dalam forum CGI berkaitan dengan kebijakan dan rencana kementerian yang saya pimpin, utamanya menyangkut APBN. Situasinya sungguh tidak nyaman. Pernah saya diminta untuk menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik secara serentak dengan angka yang sangat tinggi. Hal itu saya tolak, karena pasti ekonomi rakyat akan menjadi lebih buruk. Sedangkan alasan yang ketiga, selama Indonesia masih punya utang kepada IMF, rakyat kita merasa terhina (humiliated). Dipermalukan. Di mata sebagian rakyat, IMF diidentikkan dengan penjajah. Bahkan IMF-lah yang dianggap membikin krisis ekonomi tahun 1998 benar-benar buruk dan dalam.

Setelah utang IMF kita lunasi, saya juga ingat ketika para pemimpin IMF (Managing Director) satu-persatu berkunjung ke Indonesia dan menemui saya di kantor Presiden, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011) hingga Chistine Lagarde (2012). Saya menerima kunjungan mereka dengan kepala tegak. Bahkan, pada kunjungan pemimpin IMF tahun 2012, IMF berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di IMF karena kita telah menjadi anggota G20, dengan peringkat nomor 16 ekonomi besar dunia. Pasalnya, IMF kekurangan dana untuk digunakan membantu negara yang mengalami krisis berat dan perlu penyelamatan dari IMF. Artinya, tangan kita tidak lagi berada di bawah, tetapi sudah berada di atas.

Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi, Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya. Utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun, ketika saya memimpin Indonesia (2004-2014) rasio utang terhadap GDP terus dapat kita turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6 %, di akhir masa jabatan saya tinggal sekitar 25 %. Artinya, jika dulu separuh lebih GDP kita itu untuk menanggung utang, maka tanggungan itu telah kita turunkan menjadi seperempatnya. Tetapi, kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF. Rakyat pun senang mendengarnya. Saya yakin Pak Jokowi yang waktu itu sudah bersama-sama saya di pemerintahan, sebagai Walikota Surakarta, pasti mengetahui kebijakan dan tindakan yang saya ambil selaku Presiden.

Ditulis oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan dipublikasikan di akun FB Susilo Bambang Yudhoyono.