Bupati Pamekasan: Kebijakan menutup wilayah dari pemerintah pusat

Bupati Pamekasan: Kebijakan menutup wilayah dari pemerintah pusat

PENAWARTA.COM – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan, kebijakan menutup suatu daerah dari pemerintah pusat, bukan dari kepala daerah masing-masing.

“Kita tidak bisa melakukan penutupan sendiri,” kata Baddrut Tamam di Pamekasan, Senin (30/3/2020) menanggapi usulan sebagian masyarakat agar Pamekasan memberlakukan penutupan wilayah.

Bupati menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang menginginkan agar Pamekasan ditutup untuk sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus corona.

Termasuk, sambung bupati, usulan yang pernah disampaikan oleh Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Madura.

“Semua aspirasi masyarakat sudah kami sampaikan ke pusat melalui Gubernur Jawa Timur dalam rapat koordinasi bersama para bupati dan Forkopimda se-Madura,” katanya.

Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang akan diterapkan itu dari berbagai sisi, baik dari sisi kesejahteraan, dampak dan sisi kemanusiaan.

Sementara ini, sambung mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, yang diterapkan oleh Pemprov Jatim adalah mengawasi dan memantau warga Madura yang pulang ke Madura.

“Jadi, setiap ada perantau yang pulang ke kampung halamannya diminta untuk didata, dan diawasi dan diperiksa oleh petugas,” kata Baddrut.

Pemerintah pusat, sambung dia, belum memandang perlu dilakukan penutupan, sehingga jalan tengah yang dilakukan Pemprov Jatim adalah melakukan pemeriksaan di masing-masing kabupaten di Madura.

“Kalau ada bus masuk Madura, maka akan disemprotkan disinfektan bus dan para penumpangnya,” kata dia.

Menurut bupati, Kabupaten Pamekasan termasuk kabupaten yang rawan dalam penyebaran virus corona (COVID-19), karena sudah ada warga yang positif corona. (PW-0112)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *