Keterbukaan Informasi Publik Kasus Corona

Keterbukaan Informasi Publik Kasus Corona

PENAWARTA.COM – Virus corona (COVID-19) merupakan jenis virus baru yang menghebohkan dunia, karena sebarannya terus meluas ke berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. 

Tercatat pada Sabtu (14/3) ada 96 orang dinyatakan positif COVID-19 di Indonesia dengan korban meninggal dunia mencapai 5 orang, dan jumlah penderita yang sudah sembuh sebanyak 8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado, dan Pontianak, dan hingga Minggu (15/3) sore bertambah menjadi 117 orang.

Mereka yang terserang virus baru ini, bukan hanya kalangan rakyat biasa, akan tetapi juga menteri di kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia dinyatakan positif COVID-19 tersebut.

Update COVID-19 di dunia hingga Minggu (15/3/2020) sebanyak 156.730 kasus di 152 negara dengan jumlah kematian 5.839 orang dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 75.932 orang. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pandemi virus corona. Italia menjadi negara di luar China, asal virus ini menyebar, dengan jumlah korban terbanyak, yakni 21.157 kasus. Sementara korban meninggal dunia tercatat 1.441 kematian.

Setelah Italia, negara dengan jumlah kasus corona terbanyak berikutnya adalah Iran, dan hingga kini tercatat ada 12.729 pasien dengan total korban meninggal 611.

Sementara, Korea Selatan menjadi negara ketiga untuk kasus infeksi corona terbanyak dengan total sebanyak 8.162 kasus dan sebanyak 75 orang meninggal dunia.

Sebaran virus dan jumlah korban yang semakin banyak ini, menunjukkan bahwa COVID-19 tersebut benar-benar menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia, khususnya di Indonesia.

Namun, sebagai jenis penyakit baru, tentu belum banyak warga yang belum mengetahui secara detail tentang jenis penyakit ini, baik pola penanganan, antisipasi dan cara melakukan deteksi awal tentang kasus ini.

Corona Wajib Diumumkan
Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Timur Imadoedin menyatakan, wabah corona merupakan informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta oleh badan publik yang memiliki kewenangan dan menguasai informasi mengenai corona.

Hal ini, karena corona dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Dasar hukum mengenai ketentuan ini, menurut adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Misalnya, pada Pasal 10 ayat 1 dijelaskan, bahwa, Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 

Disampung itu, kasus corona tersebut merupakan kasus yang mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk mengancam ketertiban umum. Maka, mengumumkan kepada publik dan menyampaikan informasi yang memadai kepada publik, merupakan keharusan bagi badan publik.

Selanjutnya di ayat 2 pada pasal yang sama juga dijelaskan bahwa, Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

Bahkan, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini lebih lanjut menilai, di Pamekasan secara khusus dan Jawa Timur secara umum, belum ada informasi yang memadai tentang corona.

Semisal cara pencegahan dan penanggulangannya, serta tempat dan nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat apabila ada orang atau masyarakat yang dicurigai terserang virus corona.

Polanya, menurut dia, sebenarnya hampir sama dengan pola penanganan bencana alam. Yaitu dijelaskan secara terbuka kepada publik, mengenai tempat evakuasinya, nomor kontak yang bisa dihubungi apabila ada warga yang terindikasi atau terduga terserang virus corona. 

Sementara, dalam hal penanganan kasus corona di Jawa Timur, termasuk di Pamekasan, Pulau Madura, belum terinci secara jelas, mengenai petunjuk dan informasi yang memadai yang disediakan oleh badan publik.

Padahal, dalam amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, wajib disebar luaskan kepada masyarakat oleh badan publik dan instansi yang memiliki kewenangan dan menguasai informasi tersebut.

KI Jatim mencatat, dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, baru Pemerintah DKI Jakarta yang menyelenggarakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan baik, berkaitan dengan kasus corona tersebut.

Potensi Pidana
Pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai dengan ketentaun itu harus bertindak secara sertamerta, sehingga dampak buruk yang mungkin terjadi dapat ditekan. Langkah konkrit yang terukur, perlu terus dilakukan.

Sebab, mengabaikan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang itu adalah memiliki konsekwensi hukum, yakni pidana.

Dalam bab XI tentang Ketentuan pidana pasal 52 disebutkan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informas i Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian, jika pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah provinsi abai terhadap penyajian informasi seputar penanganan kasus corona ini, maka menurut Imadoedin, bukan tidak mungkin pejabat badan publiknya bisa dipidana.

Namun, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan Farid Anwar membantah institusinya abai dalam menyebarkan informasi terkait penanganan kasus corona itu.

Ia mengatakan, pihaknya jauh hari memang sudah mempersiapkan diri, saat kasus itu tersiar di sejumlah media.

Farid menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim khusus dan menyediakan ruang isolasi khusus di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan bagi warga yang diduga terserang virus corona.

Selain itu, pola kemitraan dengan instansi lain, seperti polisi dan TNI juga terus dilalukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan di tempat-tempat umum, seperti terminal.

Hanya saja, yang menjadi kendala, memang belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentang pola mengedukasi masyarakat melalui penyebaran informasi.

(Tulisan ini telah ditayangkan di antaranews.com, 16 Maret 2020).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *