Komisi III DPRD Pamekasan minta DLH Optimalkan Fungsi TPA

PENAWARTA.COM – Komisi III DPRD Pamekasan meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengoptimalkan fungsi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di wilayah itu.

“Optimalisasi fungsi TPA ini, agar semua sampah yang ada di Pamekasan ini, terbuang semua ke tempat ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Haji Maskur Rasyid saat mengunjungi TPA bersama DLH Pemkab Pamekasan di Desa Angsanah, Selasa (7/1/2020).

“HaMas” sapaan akrab Haji Maskur Rasyid mengemukakan hal tersebut, berdasarkan temuannya selama ini, bahwa masih banyak sampah rumah tangga warga Pamekasan yang tidak dibuang pada tempatnya, seperti di sungai dan kali.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tempat pembuangan akhir sampah belum optimal, karena masih ada sebagian masyarakat yang menjadikan sungai dan kali sebagai tempat pembuangan akhir.

Selain sungai dan kali, juga banyak ditemukan tumpukan sampah warga yang dibuang di pesisir pantai, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang sangat kotor.

Maka, sambung politikus muda dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan tersebut, dampaknya pada dua hal, yakni kebersihan dan kesehatan.

“Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, tentu tidak akan bersih dari segi pandangan mata, dan demikian juga bagi kesehatan,” kata HaMas.

Ia juga menyarankan, agar ada koordinasi yang intens antara DLH dengan aparat desa, karena salah satu prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2020 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan sarana publik.

Sementara di Pamekasan belum semua desa/kelurahan memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) sampah, sehingga sebagian masyarakat mengambil jalan pintas membuang sampah secara sembarangan. “Ya di samping kesadaran diantara mereka memang kurang,” ujar HaMas.

HaMas yakin, jika sistem atau pola pengelolaan sampah di Pamekasan berjalan optimal, maka dampaknya bagi keindahan dan kesehatan tentu akan lebih baik.

“Pola mengambil kesimpulan saya sederhana. Pola dan sistem pengelolaan sampah yang baik, apabila tidak lagi ditemukan sampah-sampah masyarakat yang terbuang secara sembarangan, baik di sungai, kali ataupun di pesisir pantai,” katanya.

Memang sambung dia, untuk mewujudkan kesadaran sosial yang sistemik, tidak mudah, karena setiap kali hendak melakukan rekayasa sosial, harus terlebih dahulu membentuk pola dan cara berfikir pelaku sosial yang searah dan seirama dengan keinginan pengendali program.

“Dan disinilah pentingnya koordinasi antar semua pihak, baik pemkab dengan pihak kecamatan, pihak kecamatan dengan aparat desa, dan aparat desa dengan tokoh-tokoh masyarakat,” katanya, menjelaskan. (PW-012)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *