Dwikora Putra kembali Pimpin PWI Bali

oleh -

PENAWARTA.COM – Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali dengan agenda pelaporan pertanggungjawaban Keuangan dan pemilihan Ketua PWI Bali berjalan alot, bahkan nyaris deadlock di Gedung PWI Bali, Jalan Gatot Subroto, Lumintang Denpasar, Kamis (19/12/2019).

Dalam penyampaian laporan pertanggungajwaban (LPJ) Keuangan yang disampaikan Ketua PWI Bali IGMB. Dwikora Putra banyak mendapat kritik dan sorotan dari senior-senior anggota PWI, seperti halnya Made Nariana dan Inzudin Don.

Seperti halnya pengelolaan sewa gedung yang diantaranya ruang aula, gedung Taman Kanak-kanak dan sewan gedung kantin. Nariana juga sempat mengkritik kepemimpinan dan janji Ketua PWI Bali, IGM Dwikora Putra selama lima tahun memimpin periode 2014-2019.

Nariana menuding Ketua PWI selama ini belum mampu memberikan kesejahteraan kepada semua anggota PWI seperti yang pernah dilakukan pada periode sebelum-sebelumnya.

“Ketua PWI selama lima tahun ini belum bisa memenuhi janji-janjinya seperti yang disampaikan lima tahun lalu termasuk janji menjadikan kantor PWI Bali sebagai rumahnya para wartawan,” beber mantan ketua PWI Bali dua periode itu.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Dwikora Putra menjelaskan secara panjang lebar dalam pengelolaan keuangan PWI selama lima tahun. Dia menjelaskan, dalam pengelolaan sewa gedung menurutnya nilainya masih sangat murah. Hal itu dikarenakan, secara aturan gedung PWI tidak boleh disewakan untuk umum sehingga nilai sewanya sangat murah berkisar Rp 1,5 juta.

Kemudian gedung TK disebelah timur juga sewanya murah kisaran Rp 750 ribu per bulan. Sementara gedung kantin sewanya Rp 8 juta setahun itupun sudah diambil danaya 2 tahun sebelum berakhirnya kepengurusan PWI yang dipergunakan pada kegiatan Konferensi setiap akhir periode masa jabatan kepengurusan. “Kita tidak punya dana dan sekarangpun sudah didahului sewanya diambil dimula untuk membiayai kegiatan Konferensi,” ujarnya.

Mengenai kesejahteraan anggota PWI, Dwikora Putra mengakui belum bisa memberikan kesejahteraan pada anggota. Selama ini yang lebih dikedepankan peningkatkan sumber daya manusia dengan menggelar berbagai pelatihan jurnalisme termasuk melakukan uji kompetensi wartawan guna mewujudkan wartawan yang kompeten.

Terkait kesejahteraan diharapkan masing-masing perusahaan pers yang dapat memberikan kebijakan. Kalau kesejahteraan seperti halnya pengadaan tanah kavling yang pernah dilakukan kepengurusan periode sebelumnya, itu belum bisa dilakukan.

Setelah secara panjang lebar dibeberkan laporan keuangan tersebut, peserta konferensi memutuskan untuk menerima LPJ Keuangan selama lima tahun sepenuhnya tanpa ada harus dikoreksi. Setelah LPJ diterima, kepemimpinan Dwikora Putra didemisioner untuk selanjutnya dilakukan pemilihan ketua baru periode lima tahun kedepan.

Sebelum sampai pada agenda sidang penetapan tata tertib pencalonan dan pemilihan ketua, protes keras disampaikan anggota senior PWI Bali Inzudin Don. Dia mengatakan, keanggotaan PWI yang mencapai 300 orang lebih tetapi yang hadir hanya 120 orang. Meskipun yang tidak hadir itu adalah anggota muda hanya memiliki hak suara dan tidak memiliki hak pilih, semestinya mereka ikut diundang. Sebab mereka berhak angkat bicara untuk menyampaikan pandangannya pada konferensi digelar.

Inzudin mempertanyakan kepada Ketua SC, apa alasannya tidak mengundang anggota muda pada konferensi. Mereka seharusnya diundang dan kalau mereka tidak diundang konferensi ini harus dibatalkan.

“Kalau anggota muda tidak hadir dan tidak diundang, konferensi PWI hari ini harus dibatalkan dan dilanjutkan hari esok atau hari selanjutnya dengan catatan harus semua anggota PWI diundang. Kalau mereka tidak dilibatkan dan konferensi tetap dilanjutkan, konferensi ini tidak sah secara hukum,” tegasnya.

Ketua SC Dewa Made Sastradinata langsung menjelaskan alasan tidak mengundang anggota muda. Dewa Sastra mengatakan bahwa keberadaan anggaran untuk pelaksanaan konferensi sangat minim bahkan dan bahkan PWI tidak memiliki anggaran untuk mengundang secara keseluruhan anggota. Kalaupun diundang, apakah tidak akan disiapkan snak dan nasi bungkus? Menurutnya akan sangat miris rasanya kalau mereka diundang dan hanya dikasi nasi jinggo seharga Rp 2.500 rupiah.

Sementara snak dan nasi kotak yang ada dan akan diberikan kepada peserta konferensi merupakan bantuan Pemprov Bali saat beraudiensi dengan gubernur. “Kalau ada dana, kami ingin mengundang semua anggota. Hati kami ada untuk memeluk gunung, tetapi apa daya tangan tak sampai,” ujarnya.

Adanya upaya ngotot untuk menunda konferensi, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Semiring Defari menjelaskan secara detail dari apa yang diusulkan dan dijelaskan SC. Alasan SC tidak mengundang anggota muda lantaran dana minim sangat masuk akal. Akan tetapi pihaknya tidak memutuskan apakah konferensi ditunda atau dilanjutkan, Atal menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang dan keputusan peserta konferensi.

Setelah diberikan penjelasan akhirnya pemimpin sidang Emanuel Dewata Odja mempertanyakan kepada peserta sidang apakah konferensi dapat dilanjutkan apa tidak. Setelah ditanya dan dipertegas hingga dua kali pertanyaan apakah konferensi dapat dilanjutkan dengan melibatkan 120 anggota yang mempunyai hak pilih, peserta konferensi langsung menjawab setuju lanjut. Edo–demikian panggilan akrabnya langsung melanjutkan sidang untuk menyampaikan tata tertib pemilihan ketua.

Edo kemudian menyampaikan Tata Tertib pemilihan. Dalam Tata Tertib yang terdiri dari 6 Bab dan 15 pasal tersebut tidak disampaikan pasal demi pasal melainkan hanya point point penting yang mengatur tentang bakal calon berhak untuk maju merebut Ketua PWI Bali. Pada Bab IV pasal 8 mengatur tentang syarat-syarat pencalonan.

Pada ayat 1, seseorang yang menjadi calon Ketua PWI Provinsi harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah anggota yang memiliki hak suara. Pada ayat 2 dukunga yang diatur pada point ayat 1 adalah dukungan tertulis yang dilengkapi dengan tanda tangan pendukung. Kemudian pada ayat 3, pencalonan dapat dilakukan dengan pencalonan tunggal atau pencalonan paket yakni Ketua PWI dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP).

Adanya syarat mengatur tentang dukungan sebelum maju sebagai calon, sidang langsung discor dan anggota PWI yang mau maju diminta untuk mencari dukungan dan disampaikan tertulis. Setelah berjalan 7 menit rapat discor dan loby-loby dilakukan untuk calon paket, rapat kembali dilanjutkan.

Pimpinan sidang membacakan dukungan yang disampaikan sebanyak 9 lembar. Dukungan paket yang muncul yakni 82 orang dukungan dari 120 perserta diberikan kepada paket Dwikora Putra (Ketua) dan Nyoman Wirata (DKP). Akhirnya dengan dukungan tersebut Ketua PWI Bali terpilih secara aklamasi sesuai harapan Gubernur Bali Wayan Koster.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal Semiring Defari merasa plong dan melihat dinamika pemilihan Ketua PWI di Bali berjalan damai. “Kalau pengalaman yang pernah saya lihat diluar sana, Bali sangat damai. Kalau di daerah lain sampai terjadi lempar-lempar botol air mineral bahkan pernah saya alami Konferensi berlangsung selama dua hari dan Bali sangat damai sehari selesai,” pungkasnya. (Rilis PWI)