Diklat P3DA Bupati Baddrut Tamam di Lemhanas RI Berakhir

oleh -
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam beserta istri Nyaila Baddrut Tamam foto bersama di acara penutupan diklat di Lemhanas RI, Rabu (20/11/2019).

PENAWARTA.COM – Diklat Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA) angkatan 10 tahun 2019 yang digelar oleh Lemhannas RI dan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam sebagai salah satu peserta dalam kegiatan itu, Rabu (20/11/2019) telah berakhir.

Upacara penutupan kegiatan ini digelar di Gedung Panca Gatra Lemhanas RI, Jakarta Selatan, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Lemhanas RI Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini juga dihadiri oleh Ketua Ikatan Alumni P3DA yaitu Agung Gumelar. Nampak hadir juga di acara tersebut istri Bupati Pamekasan Hj Nayla badrut Tamam. [Baca Juga; Pemkab Pamekasan Permudah Izin Usaha dengan Aplikasi “Si Cantik Cloud”]

Bupati muda ini terlihat menerima penghormatan dan ijazah langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Agus Widjojo, dan ia dikukuhkan pula pula sebagai anggota Ika P3DA oleh Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI, Karsiyanto melalui rilis Lemhanas menyebutkan jika P3DA berlangsung selama dua bulan yang dimulai pada Selasa (24/09/2019) lalu

P3DA X diikuti oleh 41 peserta yang terdiri dari Bupati sebanyak 17 orang, Wakil Bupati 11 orang, Walikota 3 orang, Wakil Walikota 3 orang, Ketua DPRD 6 orang, dan Ketua Seknas Adkasi 1 orang.

P3DA bertujuan untuk memantapkan pimpinan daerah yang berintegritas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional di tingkat daerah. Kemudian tujuan lainnya adalah agar pimpinan daerah memahami Empat Konsensus Dasar Bangsa, memiliki cakrawala pandang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Selain itu, P3DA juga bertujuan untuk menciptakan pimpinan daerah yang terampil memecahkan masalah di daerah dan mampu memberikan saran kepada pemerintah daerah tingkat satu tentang kebijakan publik dan terkait nilai-nilai berkebangsaan. (PENAWARTA.COM)