Kemenpan-RB Dorong Pemkab Pamekasan Tingkatkan Layanan Publik

oleh -

PENAWARTA.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) mendorong agar Pemkab Pamekasan, Jawa Timur terus meningkatkan pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibentuk di wilayah itu.

“Kabupaten Pamekasan ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang telah memiliki Mall Pelayanan Publik yang ini berarti memiliki nilai lebih, disamping menunjukkan kepada kita semua, bahwa Pamekasan memiliki komitmen baik dalam meningkatkan pelayanan publik,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa di Pamekasan, Kamis (12/9/2019).

Natali datang ke Pamekasan untuk melakukan kunjungan kerja. Ia mengunjungi Mall Pelayanan Public yang berlokasi di Gedung Islamic Center Pamekasan.
Rombongan dari pihak Kemenpan RB ini diterima oleh Wakil Bupati Raja’e, Sekdakab Totok Hartono dan sejumlah Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Perempuan berjilbab ini langsung meninjau dan melihat dari dekat serta melakukan dialog dengan para petugas instansi yang memiliki layanan di MPP tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku senang dan mengapresiasi komitmen pemkab dibawah kepemimpinan Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja’e, karena bisa membuat MPP kurang dari 100 hari kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati muda di Kabupaten Pamekasan itu.

“Dan terus terang, saya tahu ada MPP di Pamekasan melalui pemberitaan di media massa online, disamping pemberitahuan secara langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,” ujar Natali.

Menurutnya pada awal 2017, ada dua daerah yang dapat memiliki MPP dan dapat pembinaan Kementerian PAN-RB.

Namun, seiring dengan perkembangan waktu, kini sudah ada peningkatan, bahkan banyak daerah lain yang tertarik untuk mendirikan MPP, seperti Denpasar dan Batam.

“Hingga kini sudah ada 17 MPP se-Indonesia yang dibina oleh Kemenpan RB dalam pendiriannya, tapi ada juga yang mendirikan secara mandiri, tanpa harus dibina oleh pemerintah pusat,” katanya.

Kabupaten Pamekasan, sambung dia, merupakan kabupaten yang mendiri MPP secara mandiri, bersama beberapa kabupaten lainnya di Indonesia.

“Jadi, jumlah total kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki MPP sebanyak 34 kabupaten/kota, dengan perincian, sebanyak 17 diantaranya merupakan binaan pihak kementerian, sisinya mendirikan MPP secara mandiri,” katanya, menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pelayanan Public Kementerian PAN-RB Diah Natalisa menyarankan, agar kolaborasi dan kerja sama lintas sektor seperti BUMN, BPN, BPJS, PLN dan lainnya penting dilakukan, sehingga pelayanan bisa berjalan sesuai harapan dan memuaskan semua pihak.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Raja’e mengaku, MPP didirikan sebagai komitmen dirinya bersama Bupati Badrut Tamam untuk memberikan pelayanan terbaik.

Menurutnya, MPP itu dibentuk karena merupakan bagian dari lima program prioritas kepemimpinannya bersama Badrut Tamam, khususnya dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

“Sejak pertama kali dibentuk, kami menyadari bahwa MPP ini berdiri dalam kondisi yang terbatas. Tapi yang ingin kami tunjukkan bahwa kami memiliki semangat untuk mengabdi dan meningkatkan pelayanan publik di Pamekasan ini,” ujar mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini. (PENAWARTA.COM)