Pemkab Gelar Rakor Kerjasama Keimigrasian Dirjen Imigrasi Penanganan PMI-NP dan TPPO, Begini Pesan Bupati

PENAWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menggelar rapat koordinasi kerjasama Keimigrasian Dirjen Imigrasi dengan Organisasi Internasional dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Selasa (27/08/2019).

Rakor dibuka secara langsung Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, di Mandhepa Agung Ronggosukowati.

Bupati menyambut baik adanya rakor tersebut karena agar seluruh stakeholder di Kabupaten Pamekasan dapat memberikan pemahaman kepada calon PMI apabila menjadi pekerja migran harus mematuhi prosedur untuk menghindari kasus tindak pidana perdagangan orang.

Menurutnya, jumlah PMI asal Pamekasan yang dipulangkan (dideportasi) selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Ditahun 2016 sebanyak 1.400 orang yang dideportasi, tahun 2017 ada 900 orang sedangkan ditahun 2018 hanya tersisa 120 orang.

“Artinya progresnya positif dan bagus, kita ini mau menyelesaikan persoalan dari akar persoalan. Sehingga bagaimana keimigrasian itu lebih memperketat bagi sesorang untuk berangkat keluar negeri yang nin prosedural. Jadi sekarang tinggal sosialisasi edukasi yang harus kita lakukan sambil lalu pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup,” tandanya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Pamekasan itu berharap, rakor itu akan berdampak pada masyarakat khususnya para PMI-NP maupun terhadap TPPO.

“Semoga rakor ini dapat berdampak pada masyarakat khususnya mereka yang akan bekerja keluar negeri,” ujarnya.

Tampak hadir dalam acara itu jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, Sekda, pimpinan OPD, Camat se Kabupaten Pamekasan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham HAM, Kepala Divisi Wilayah Kemenkumham HAM Jatim dan sejumlah tamu undangan lainnya. (PW3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *