DPRD Minta Eksekutif Gencarkan Sosialisasi Tahapan Pilkades

oleh -

PENAWARTA.COM – Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ismail, meminta eksekutif mensosialisasian tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak terstruktur masif dan sistematis (TMS).

Berkaca pada pilkades 2015 dan 2017, banyak tahapan yang tidak di ketahui oleh masyarakat umum sehingga memunculkan pandangan yang berbeda, hal ini memancing kerawanan sosial.

“Pilkades ini politik face to face sehingga peraturan harus diketahui oleh masyarakat secara luas,” tegasnya, Kamis (27/6/2019).

Ismail menambahkan, warga harus paham dengan isi Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nmor 18 Tahun 2019, tentang skoring bagi bakal calon kades. Selain itu soal bakal calon yang memperbolehkan bukan warga setempat bisa berkompetisi.

“Sistem skor perlu jadi perhatian karena untuk mengantisipasi adanya indikasi di bawah untuk menjatuhkan seseorang,” tambahnya.

Ia meminta, sosialisasi pilkades serentak harus melibatkan seluruh unsur, bukan hanya perangkat, BPD namun juga para tokoh, ormas pemuda dan kaum perempuan.

“Karena ini, model seleksi tambahan. Misal calon Kepala Desa itu bisa saja didatang dari Sampang, Surabaya dan Sumenep,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Pamekasan Achmad Faisol mengatakan, pilkades yang akan digelar pada tanggal 11 September mendatang sebanyak 93 Desa. Angaran yang dikucurkan mencapai Rp9 miliar bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Anggaran itu nanti akan dibagikan kepada desa yang melaksanakan pilkades. Tetapi nominalnya tidak sama, kami sesuaikan dengan regulasi yang ada,” ucapnya.

Tahapan pelaksanaan pilkades, saat ini masuk tahapan sosialisasi sekaligus menjalin koordinasi bersama instansi terkait.

“Semua mulai dari tim Kabupaten, Forkopimka, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan lainnya agar pilkades berjalan aman, lancar dan kondusif,” ujar Faisol. (PENAWARTA.COM)