Rekomendasi Bawaslu tentang PSU di Desa Kadur Menemui Jalan Buntu

oleh -
Suasa ricuh saat pelaksanaan rekapitulasi di tingat kabupaten yang digelar oleh KPU Pamekasan.

PENAWARTA.COM – Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan tentang pemungutan suara ulan (PSU) di dua TPS di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, menemui jalan buntu.

Hal ini terjadi, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, tidak merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan terkait dugaan pelanggaran di dua TPS di Desa Kadur, Kecamatan Kadur.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menjelaskan, pihaknya tidak merekomendasikan PSU, karena batas waktu tentang pelaksanaan PSU sudah melampaui batas, yakni 10 hari dari hari H pelaksanaan pemungutan suara, 17 April 2019.

Ia mengakui, Bawaslu Pamekasan memang pernah menyampaikan rekomendasi agar KPU melaksanakan PSU. “Tapi kami juga sudah menyampaikan saat pelaksanaan rekapitulasi, bahwa waktunya sudah lewat,” kata Hamzah kepada wartawan di Pamekasan, Sabtu (18/5/2019).

Bawaslu dan KPU, akhirnya sama-sama memahami, bahwa pemungutan suara ulang tidak bisa digelar.

“Karena sudah lewat batas waktu, maka itu adalah kewenangan MK untuk melakukan pemungutan suara ulang, tapi dengan pengajuan oleh pihak yang merasa dirugikan,” katanya. (PENAWARTA.COM)