NU-Muhammadiyah Bangkalan Tolak Gerakan People’s Power

oleh -

PENAWARTA.COM – Para tokoh agama dari ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan, Madura, sepakat menolak gerakan people’s power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.

“Terkait dengan rencana gerakan people’s power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Bangkalan, KH Makki Nasir, di Bangkalan kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Kiai Makki lebih lanjut menyatakan, Indonesia adalah negara berasaskan Pancasila, negara yang menjunjung etika, berketuhanan dengan semangat persatuan dan kesatuan, dan segala hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan, sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, jika ada hal yang dinilai menyimpang, segala sesuatunya hendak diselesaikan melalui saluran hukum yang telah tersedia, bukan dengan cara menggerakkan massa. “Jadi, mari kita salurkan aspirasi kita melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi, bukan dengan gerakan ‘people power’,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangkalan Tamar Djaja.

Ia menyatakan, negara Indonesia dibangun atas kesepakan, bukan dengan keerasan. Perangkat hukum dan ketata negaraan juga lengkap.

“Sehingga jika terjadi hal-hal yang dinilai tidak sesuai, seharusnya menggunakan perangkat hukum yang ada, bukan dengan menggerakkan massa,” katanya.

Gerakan people’s power pertama kali disampaikan oleh pendukung Pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandi karena menilai pemilu presiden curang.

Penilaian itu disampaikan, setelah Prabowo kalah dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei. (penawarta.com)