Ketika Uang Menjadi Orientasi Pilihan Politik

by -
Ilustrasi praktik suap pemilu

PENAWARTA.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, diam-diam tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Khususnya menjelang masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, bahkan Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengaku, menemukan tiga kasus politik uang di wilayahnya, berdasarkan temuan petugas, maupun informasi dari masyarakat.

“Ada yang sementara memberi, ada yang menjanjikan. Karena sekarang masih dalam tahap investigasi,” kata Nursari, seperti dilansir situs, jawapos.com, Jumat (12/4/2019).

Praktik “politik uang” yakni memberikan uang kepada calon pemilih dengan konpensasi memilih calon kepada si pemberi uang ini, merupakan salah satu jenis kerawanan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Praktik semacam ini dianggap rawan terjadi pada tahapan kampanye, masa tenang, serta menjelang pemungutan suara pemilu pada 17 April 2019.

Keterlibatan masyarakat tentu sangat dibutuhkan karena Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu, kekurangan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang terbatas, yakni hanya lima orang di tingkat kabupaten, dan tiga orang di tingkat kecamatan tentu tidak akan bisa menjangkau berbagai aktivitas para caleg, dalam berupaya meraih dukungan masyarakat.

Oleh karenanya, Bawaslu mengajak masyarakat untuk berperan secara aktif melakukan pengawas pemilu yang jujur, adil dan bebas dari praktik politik.

Apa yang ditemukan oleh Bawaslu di Makassar ini, tentu hanyalah sebagian kecil, dari praktik politik uang yang terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pemilu, dan Bawaslu bukan satu-satunya institusi yang menciun indikasi kuat praktik peredaran uang berlebih menjelang pemilu kali ini.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan menduga ada potensi kecurangan politik uang dalam Pemilu 2019. Hal itu lantaran pihaknya menemukan adanya penarikan dana tak normal dua hingga tiga tahun lalu.

“PPATK memotret dana kampanye yang diberikan aman saja. Aman, tertib. Tapi perputaran uang di sekitar itu, walaupun kami belum bisa menemukan keterikatannya, itu luar biasa masif,” ujar Deputi Bidang Pemberantasan dari PPATK Firman Shantyabudi dalam diskusi ‘Mengawal Integritas Pemilu’ di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, seperti dilansir detik.com, Jumat (5/4/2019).

Kecurigaan PPATK tentang adanya transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2019 ini bisa saja salah, atau temuan dugaan politik uang oleh Bawaslu Makassar yang kini sedang diselidiki bisa saja, tidak benar. Akan tetapi, bahwa tidak ada caleg yang menang dalam kontestasi pemilu, adalah satu hal yang menjadi kenyataan.

Di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tak satupun diantara para celag yang bersedia maju dan menargetkan diri menang dalam kontestasi pemilu yang tidak menyediakan uang. Biara operasional dan koordinasi tim di lapangan adalah syarat minimal yang perlu dibiayai, selain media sosialisasi kepada calon pemilih.

Belum lagi uang harus disedikan untuk calon pemilih yang disebut sebagai gantu uang lebih atau uang bensin.

Hasil penelusran tim penawarta.com menyebutkan, harga beli dukungan suara di kabupaten ini, antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per orang, berdasarkan pemilu yang telah digelar sebelumnya, yakni pada 2014.

Harga beli dukungan suara ini, berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota, rata-rata calon legislatif membeli seharga Rp50 ribu, tapi di pedesaan antara Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per orang.

Harga beli dukungan suara antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu ini, untuk calon legislatif di tingkat kabupaten. Untuk caleg DPRD Provinsi, antara Rp15 ribu hingga Rp20 ribu, dan DPR RI Rp10 ribu.

Pada pemilu 2019 ini, harga beli dukungan suara, diperkirakan tidak jauh berbeda, karena kondisi ekonomi sulit. Namun, data terbaru menyebutkan, sebagian masyarakat sudah menaikkan harga beli dukungan, dari yang sebelumnya Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu dan yang sebelumnya Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu.

Berdasarkan hasil penelusuran penawarta.com, harga jual beli dukungan suara ini dianggap wajar oleh kalangan DPRD dan para politisi di Kabupaten Pamekasan, karena dianggap sebagai uang ganti bensin, saat pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Istilah “Tongket/Settong Saeket” yang berarti satu suara Rp50 ribu, adalah istilah yang sangat populer dan menjadi bahaya guyonan di kalangan masyarakat Pamekasan, menjelang pesta demokrasi seperti sekarang ini.

Istilah lain yang juga populer saat pemilu adalah “berse/beres bhen pesse” yang artinya adalah beras dan uang. Istilah ini mengemuka, karena ada sebagian caleg pada pemilu sebelumnya yang membagi-bagikan beras dan uang kepada para pemilih, agar mencoblos dirinya saat di TPS.

Praktik jual beli dukungan suara, seperti dalam istilah populer “tongket” dan “berse” ini hampir “jamak” dilakukan semua politisi dari berbagai partai politik.

Praktik bagi-bagi uang ini, sudah menjadi rahasia umum, namun tidak pernah terungkap oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena antara pemberi suap dan penerima suap, sama-sama merasa diuntungkan.

Institusi penyelenggara pemilu tentu tidak bisa mengungkap begitu saja praktik yang sudah menjadi rahasia umum, apabila tidak ada laporan atau bukti di lapangan. (Tim Penawarta.Com)