Sekda Baru Pamekasan Mengemban Tiga Tugas Pokok

by -
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam bersalaman dengan Penjabat (Pj) Sekda Pemkab Pamekasan Andik Fadjar Tjahyono, M.Si di acara pelantikan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Jumat (1/2/2019).

PENAWARTA.COM – Penjabat (Pj) baru Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan, yang baru dilantik Jumat (1/2/2019), di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Andik Fadjar Tjahyono, M.Si mengemban tiga tugas pokok.

Menurut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, tiga tugas pokok Pj Sekda Pamekasan itu sebagaimana dijabatkan dalam SK Gubernur Jatim Nomor: 821:/1597/204.4/2019 tertanggal 21 Januari 2019.

“Pertama, melaksanakan seleksi terbuka pengisian kekosongan jabatan Sekda definitif, dan kedua, melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan melakukan rotasi atau mutadi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pamekasan,” kata “RBT” sapaan akrab Bupati Pamekasan Baddrut Tamam itu, Jumat (1/2/2019).

Ketiga, melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah sebagai penjabat (Pj) sesuai ketentuan.

Sementara itu, selain sekda definitif, pimpinan OPD yang kosong di lingkungan Pemkab Pamekasan saat ini, meliputi, Inspektorat, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan dan Oerkebunan, lalu Staf Ahli, dan Asisten Pembangunan Pemkab Pamekasan.

Sedangkan Moh Alwi kembali menduduki jabatan sebelumnya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pamekasan.

Ia menjelaskan, penggantian Penjabat (Pj) Sekda di lingkungan Pemkab Pamekasan ini langsung oleh Gubernur Jawa Timur

Pj Sekda baru yang menggantikan Pj Sekda sebelumnya Moh Alwi adalah Andik Fadjar Tjahyono, M.Si Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dasar penggantian Pj Sekda Moh Alwi langsung oleh Gubernur Jatim ini, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Pada Pasal 10 ayat 2 dijelaskan, bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan sekda dalam tiga bulan terlampaui, dan sekda definitif belum ditetapkan, maka Gubernur menunjuk penjabat yang memenuhi syarat, bukan karena unsur politis. (PW/Bpt/1/2/2019)