Pakar: Demo Penutupan Hotel Rusak Citra Pariwisata Pamekasan

PENAWARTA.COM – Pakar Pariwisata yang juga akademisi Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang Faidlal Rahman menyayangkan adanya demo terhadap hotel di Kabupaten Pamekasan oleh sekelompok orang, sebab akan merusak citra pariwisata dan iklim investasi di Kabupaten Pamekasan.

“Kalau kemudian izin ini lengkap maka harus dilindungi, kalau ini melanggar aturan, uturan yang mana. Karena sampai hari ini Pamekasan belum mempunyai roadmap pembangunan kepariwisataan itu. Kalau harus hotel syariah, seperti apa hotel syariah yang diamanatkan oleh Pemkab Pamekasan,” katanya dalam dialog langsung by telepon seluler di radio Karimata FM.

Dikatakan, keberadaan hotel tersebut telah memberikan penghidupan bagi warga Pamekasan. Hotel Front One yang didemo itu beroperasi di Pamekasan, karyawannya orang Pamekasan meski tidak secara keseluruhan dan bahan-bahan hotel juga dari Pamekasan.

“Kalau memang seperti itu (masalah perizinan) kenapa tidak ditegur secara lisan maupun tulisan kemudian ultimatum. Kenapa harus ada gerakan komunitas, kenapa harus demo hotel. Ini sejarah di Madura. Belum ada hotel didemo, hanya di Pamekasan,” tegasnya.

Seharusnya, kata dosen jurusan pariwisata program pendidikan vokasi Universitas Brawijaya ini, jika izin hotel ini tidak lengkap, seharusnya Pemkab Pamekasan melayangkan teguran melalui instansi terkait, baik Satpol-PP, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan.

“Jadi tegur dong secara lisan, tegur secara tertulis. Jangan biarkan ada demo ke hotel. Itu kan juga membuat ketakutan pada tamu hotel,” tegasnya.

Ia menegaskan, demo tersebut mempunyai dampak yang sangat buruk bagi pariwisata dan investasi di Kabupaten Pamekasan.

Sebelumnya, pada Rabu, (12/12/2018) siang, massa yang mengatas namakan Laskar Merah Putih menuntut agar Hotel Front One ditutup, dengan dalih tidak memiliki izin lengkap.

Bahkan pada pendemo menyebut jika Hotel Front One diduga belum punya IMB dan menabrak undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolaan lingkugan hidup.

Kabar tentang izin Front One itu, dienduskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Amin Jabir. Pernyataan Jabir itu, lalu membuat LSM bergerak dan berdalih demi penegakan hukum hotel harus ditutup, tanpa melibat dampak negatif dari kasus itu.

Selain dari kalangan LSM, pendemo juga menggerakkan kelompok silat yang pada pilkada 2018 diketahui merupakan pendukung calon bupati kalah. Orator pengunjuk rasa juga berasal dari calon legislatif dari salah satu partai politik yang pada pilkada 2018 berbeda pilihan politik dengan Bupati Pamekasan saat ini, yakni Baddrut Tamam. (PENAWARTA.COM)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.