PWI Jatim Minta Wartawan di Pamekasan Patuhi Kode Etik Jurnalistik

by
Wakil ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Mahmud Suhermono saat menerima cedera mata dari Bupati Badrut Tamam

PAMEKASAN- (PENAWARTA), Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, Mahmud Suhermono menyatakan, wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik.

Hal itu disampaikan, usai dirinya melantik dan mengambil sumpah pengurus PWI Pamekasan masa bakti 2018-2021 di Aula hotel Odaita, Jl. Asem Manis Pamekasan – Sumenep, Kamis (06/12/2018) sore.

“Bias Informasi itu sangat berbahaya, karena hasil jurnalistik kita dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas, karena pemahamannya berbeda – beda,” kata Mahmud.

Menurutnya, salah satu cara yang sangat efektif, adalah dengan menaati kode etik jurnalistik. “Paling tidak, temen – temen sekalian nantinya  di Pamekasan bisa menjaga situasi,” imbuhnya.

Terutama, lanjut dia, di tahun politik ini pembelaan kubu itu sangat jelas.  “Ini tugas kita bersama, agar paling tidak, kalau tidak bisa mendinginkan suasana, maka jangan larut pada situasi yang berhadap-hadapan,” katanya.

Menurut Mahmud, sekali wartawan berpihak, maka ia akan sulit keluar dari ranah itu. Karena apapun, dunia politik adalah dunia yang terjun ketat dan dunia yang tidak bisa ditebak kemana arah anginnya.

“sekarang kita sudah masuk era keberlimpahan informasi, berjuta – juta informasi setiap hari kita terima, baik dari media cetak mainstream, media massa mainstream, maupun dari media sosial,” imbuhnya, menjelaskan.

Itulah kemudian yang diikuti oleh zamannya postur dini (zaman pasca kebenaran). “Kita tidak tau, setiap hari kita terima jutaan informasi mana yang memang benar mana yang salah,” kata Mahmud.

“Itulah fungsi media mainstream media massa untuk memverifikasi itu. Jutaan informasi ini justru tugas utama kita untuk pertama memverifikasi, kedua mengkonfirmasi. itulah beda kita sebagai media massa dengan media sosial,” Jelasnya panjang lebar.

Dikatakan, media sosial boleh salah atau boleh tidak benar. Karena itulah, undang – undangnya berbeda. Mereka dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara insan pers, dengan UU nomor 40 tahun 1999 itu wajib hukumnya untuk memverifikasi, mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan mengaktualisasi informasi, sehingga layak menjadi berita.

“Seperti ke warung kopi, banyak info disitu, tetapi ketika sudah tercetak, tertayangkan, tersiarkan berarti itu sudah melalui proses-proses tersebut, itu yang membedakan kita. Sehingga kedepannya, apa yang sudah keluar dari media kita masing-masing itu sudah fakfual, sudah terjamin kebenarannya, baik dari pemilihan narasumber maupun engle-englenya.” lanjutnya.

Dari situlah, terang Mahmud, paling tidak tahun politik ini, posisi media sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang harus bisa menjaga netralitas dan independensinya.

“Itu yang penting, sangat – sangat penting, itu harus dijaga bersama – sama,” tandasnya.